Senin, 07 Juli 2014

Memahami Kontrak Sosial Rousseau Menuju Kesadaran Bela Negara

Sesungguhnyalah dasar konsep Rousseau tentang kontrak sosial menjadi jalan mudah penetapan ukuran tumbuhnya kesadaran bela negara. Kontrak sosial berisi kejelasan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak. Kesadaran bela negara tumbuh jika masing-masing pihak piawai memenuhi kontrak.

Bagi Rousseau aturan sosial adalah hak keramat yang menjadi dasar hak-hak yang lain. Hak semacam itu tidak lahir secara alamiah, tetapi harus ditentukan oleh sebuah kesepakatan atau kontrak. Untuk dapat melakukan kontrak terlebih dahulu harus diperjelas berbagai konsep yang berkaitan dengan kontrak yang akan dilakukan.

Menurut Rousseau keluarga adalah komunitas politik pertama, tanpa saingan dan di dalamnya ada yang menguasai dan dikuasai. Oleh sebab itu keluarga adalah perilaku kontrak sosial terkecil. Masing masing pihak mendapatkan keuntungan dari relasi politik yang berlangsung dalam kontrak itu. Cinta kasih adalah hadiah rasa aman yang diperoleh dari relasi kekuasaan yang berlangsung dalam keluarga.

Namun demikian kekuasaan dan kekuatan bukanlah hak untuk dipatuhi. Dalam kontrak sosial hanya kekuasaan yang legitim saja yang wajib dipatuhi. Konvensilah yang menjadi landasan atas semua otoritas yang ada di antara manusia, karena tidak ada manusia yang secara kodrati berkuasa atas bawahannya dan kekuatan tidak menciptakan hak .

Relasi kontrak sosial adalah relasi penyatuan kekuasaan sekaligus tetap eksis kebebasan yang mengikuti tiap individu. Adanya ambiguitas dalam penyatuan itu mengakibatkan bentuk asosiasi yang unik karena sekaligus sulit secara kodrati. Di dalam asosiasi tersebut orang dapat menyatukan dirinya dengan orang lain, tetapi tetap patuh terhadap dirinya sendiri dan tetap menjadi seorang pribadi yang bebas seperti dia sebelum bergabung dalam asosiasi.

Namun dalam asosiasi itu pula masing-masing dari kita menaruh diri dan seluruh kekuatan di bawah perintah tertinggi dari kehendak umum. Dan dalam kapasitas kita sebagai lembaga yang memiliki ketentuan hukum, kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Di sinilah kemudian terbangun konsep kekompakan sosial. Dalam seseorang melakukan penyerahan diri pada komunitas meskipun pada dasarnya berarti tidak menyerahkan diri kepada siapapun, namun tereduksi dengan sendirinya untuk memperoleh kepentingan yang lebih besar.

Pereduksian itu seharusnya menjauhkan diri manusia dari kodratinya yang terlahir bebas, namun secara bersamaan diperoleh hal yang setara dengan reduksi yang terjadi, yakni tambahan kekuatan yang melindungi miliknya. Dengan kesediaannya ini, maka manusia sadar akan kedudukannya sebagai bagian dari pribadi yang lebih besar, yang melahirkan moral  dan rangka kolektif yang dapat memperjuangkan kepentingannya, yakni partai.

Partai adalah pribadi publik karena dibentuk oleh persatuan pribadi-pribadi membentuk kesatuan, identitas, hidup dan keinginan, yang menjadi rangka politik atau republik. Dalam kondisi pasif persatuan itu disebut negara, dalam kondisi aktif dikenal dengan istilah pemerintahan, dan dalam perbandingan dengan kekuatan lain yang serupa disebut dengan kekuasaan. Sebagai satu kesatuan, mereka yang tergabung di dalamnya disebut penduduk, dalam hubungan dengan pemerintahan disebut dengan warga negara, dan dalam hubungan dengan hukum negara disebut masyarakat.

Konsepsi dan relasi di atas menunjukkan bahwa tindakan penyatuan menekankan sebuah hubungan timbal balik yang menguntungkan antara individu dengan publik serta bahwa setiap individu dalam melakukan kontrak bahkan dengan dirinya sendiri sekalipun dia terikat dalam kapasitas ganda: yakni sebagai anggota pemerintahan, seorang individu terikat secara pribadi, dan sebagai warga negara, terikat pada pemerintahan. Namun dari sudut pandang hak sipil, tidak ada seorang pun yang mengikat pada dirinya sendiri, tidak berlaku dalam konteks ini karena ada perbedaan signifikan antara menciptakan kewajiban untuk diri sendiri dan menciptakan kewajiban bagi seseorang terhadap seluruh bagian.

Dengan demikian pada dasarnya setiap individu tetap pribadi yang bebas namun berada dalam pribadi publik. Untuk dapat menghubungkan hal itu harus ada perolehan dari relasi dan kontrak sosial yang telah dilakukannya. Perolehan itu diciptakan dalam pribadi publik negara yang diwujudkan oleh pemerintah, melalui perjuangan agregasi aspirasi dalam partai. Dinamika inilah yang yang menghasilkan relasi timbal balik dari penyerahan pribadi bebas terlahir perilaku cinta negara, cinta bangsa, yang berujung pada kesadaran bela negara.


Bela negara pada dasarnya adalah nation and state building yang menurut Safroedin Bahar menjadi esensi permasalahan yang dihadapi negara-negara baru Pasca Perang Dunia II, dalam wujud merangkai old societies menjadi new state. Bagaimana kontrak sosial yang dapat merubah komunitas antropologis tradisional (old societies), yang mempunyai sejarah dan kebudayaan yang amat tua, menjadi struktur negara modern (new state), sehingga terbangun nation and state building dan warganya sadar bela negara.
Mandala Pertahanan dan Bela Negara

Pada dasarnya globalisasi dapat menjadi peluang  sekaligus dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Menjadi ancaman jika infra struktur ekonomi dan strategi kebudayaan tidak siap menghadapi serbuan modal dan produk budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan menjadi peluang jika terdapat kesiapan sebaliknya. Belum lagi globalisasi kemudian menjadi katalis persaingan kekuatan militer,  terorisme, senjata pemusnah massal, energy and security, kejahatan lintas negara, peredaran dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, bencana alam dan pemanasan global (global warming), persoalan perbatasan wilayah,  gerakan separatis dan konflik  komunal serta distrust terhadap tatanan kehidupan bangsa yang dapat berkembang menjadi entropi

Mencermati kondisi tersebut, pada dasarnya ancaman nonmiliter lebih mengemuka dibanding ancaman militer, sehingga karena watak dan sifat ancaman nonmiliter yang lebih kompleks dan melekat dalam dinamika kehidupan bangsa menjadi sulit dideteksi. Lebih jauh lagi buah globalisasi berupa ancaman nonmiliter terfasilitasi oleh aksesi teknologi informasi yang menyediakan aplikasi-aplikasi mudah dan atraktif merambah ke segala penjuru sudut dunia melalui internet, sehingga informasi mampu menelusup ke segala strata masyarakat, mempengaruhi cara berpikir. Hal ini menjadikan dimensi vertikal ancaman lebih dahsyat ”daya ledak”nya, karena teknologi informasi telah menggeser sasaran ancaman dari terhadap kedaulatan negara menjadi ancaman terhadap kedaulatan individu. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pencerahan individu yang sangat mungkin terjadi pencerahannya tidak  sesuai dengan nilai dan norma budaya bangsa, dan dapat menjadi ancaman.

Jika segenap individu sudah tercerabut kedaulatannya, maka negara yang dibentuk oleh individu-individu warga negara menjadi semu alias kalah perang. Negara yang kalah dalam perang seperti itu adalah negara yang terberangus hajat hidup kebangsaanya, dan terpojok hanya menjadi seremoni-seremoni dan retorika-retorika kebangsaan yang tak memiliki roh kebangsaan itu sendiri. Jika pun masih memiliki elan/ semangat perjuangan, orientasi kebangsaannya kabur tertutup tirai hedonisme kelompok atau lebih ekstrim individu pemodal korporasi. Negara demikian itu  secara de jure tetap tegak berdiri, tetapi ia secara de facto sudah tidak memiliki kedaulatan dalam segala aspek kehidupannya. 

Operasionalisasi perang menggunakan teknologi informasi merupakan karakteristik perang baru, disebut cyber war. Cyber war menjadi perang gerilya bentuk modern, sehingga termasuk asymetric warfare. Sebagai perang asimetrik, struktur kekuatan dan operasionalisasinya luwes alias kenyal dan pelakunya bisa individu alias warga sipil yang tidak berkewenangan, perseorangan yang mampu mengakses, teroris, aktor non negara, intelijen, hingga militer.

Di sisi lain dengan memanfaatkan daya informasi para aktor-aktor perang cyber war dapat mengekpresikan ketidakpuasan untuk membangun gerakan. Hal ini bersifat strategis, karena ketidakmatangan warga negara menjadi mudah goyah dan gampang direkrut terus diisi atau bahkan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis hanya menempelkan kepentingannya, melaksanakan war by proxy. War by proxy adalah perang intelijen untuk membentuk sarana, alat, SDM yang berada di negara sasaran kemudian menggunakannya untuk menciptakan kerawanan. Oleh sebab itu war by proxy menjadi strategi efisien untuk memperoleh hegemoni dan keunggulan.

Sementara itu pada dasarnya tidak hanya teknologi informasi yang membentuk ancaman. Perkembangan teknologi pada umumnya pun dengan dibarengi kerakusan manusia dapat menampakkan moncong ancamannya. Hedonisme yang disediakan teknologi dan dianggap sebagai manfaat teknologi, ternyata mendorong ketamakan manfaat yang mengantarkan manusia pada bahaya pemanasan global (global warming). Melalui fasilitasi dan mediasi kekuatan kapitalisme, teknologi dipergunakan untuk mengeksploitasi alam. Eksploitasi  berlebihan membawa dampak tidak hanya terhadap alam seperti pemanasan global, akan tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku dan nilai-nilai sosial. Perubahan perilaku sosial itu terjadi karena rendahnya daya pada diri manusia dan terjadinya kegagapan sosial dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, sehingga timbul perasaan terjebak dalam disparitas keinginan dan kenyataan yang menimbulkan frustasi. Inilah akar dari terorisme, yang biasanya subur dalam lingkungan primordialismenya.

Seiring dengan dinamika cepat eksploitasi alam, berkembang dan meningkat pula kebutuhan sumber energi.  Pesatnya peningkatan kebutuhan energi mendorong terjadinya krisis energi, karena semakin menipisnya cadangan minyak, yang menimbulkan isu energy security. Dalam aras nasional langkanya sumber energi mengakibatkan lemahnya pelayanan ekonomi dan sosial kepada masyarakat dan berujung pada konflik sosial. Dalam fora internasional isu energy security dapat mendorong perebutan sumber daya menimbulkan konflik antar negara.

Cyber war ditambah dengan energy security, global warming dan terorism, yang merupakan tiga serangkai ancaman (triple threat) global dalam menghadapinya memerlukan penguatan rasa kebangsaan. Seperti halnya diperlukan solidaritas global untuk dapat mengatasi cyber war dan tiga serangkai ancaman global tersebut, diperlukan pula solidaritas nasional bangsa. Dalam hal ini kemandirian kebangsaan Indonesia mutlak diperlukan sehingga terhindar dari peran obyek di tengah persaingan dan perkembangan yang semakin cepat, sekaligus menjaga integritas nasional.


Secara nasional Indonesia yang majemuk sarat dengan ancaman efek dari triple threat. Agar kondisi itu tidak berkembang menjadi penguatan sentimen primordial, penguatan kembali nilai dan norma kebangsaan dan kesadaran bela negara menjadi prioritas. Demokrasi yang dapat mendorong keadilan dan kebersamaan harus menjadi nilai dan norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kamis, 15 Mei 2014

PEMIKIRAN AWAL
MEMBANGUN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PERTAHANAN
MEMANTAPKAN FUNGSI PERTAHANAN

Oleh : Letkol CAJ K. D. Andaru Nugroho, S.Sos., M.Si.*)



Prolog

Indonesia adalah negara bahari dengan wilayah laut mencapai 80 % dari seluruh wilayahnya. Rangkaian pulau-pulau yang disebut sebagai Nusantara menunjukkan fakta geografis Indonesia yang dikelilingi laut. Fakta ini tentunya membawa konsekwensi seluruh kebijakan pemerintahan, harus mempertimbangkan kondisi geografis yang khas bahari ini. Langkah-langkah terencana untuk membangun kebijakan pemerintah yang berorientasi bahari harus menjadi agenda awal dan utama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun faktanya hal itu tidak terjadi. Baru pada beberapa tahun terakhir ini hal itu diaksentuasikan dengan lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan.

Tidak berbeda dengan kondisi itu, di sektor pertahanan, bangsa ini baru menyadari betapa lemahnya perhatian terhadap strategi pertahanan bahari setelah terjadi kasus Ambalat. Strategi pertahanan bahari belum dapat diandalkan. Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung strategi bahari  dalam kasus Ambalat, telah menyentakkan bangsa ini perlunya strategi pertahanan yang memadai.

Dalam kasus yang berbeda di era reformasi ini timbul topik bahasan bahwa Departemen Pertahanan adalah departemen sipil. Topik ini sebenarnya tidak proporsional dan hanya menjadi reaksi akibat pekat kabut historis yang menyelimutinya. Pertahanan adalah fungsi pemerintah, sehingga Departemen Pertahanan adalah departemen pemerintah yang melaksanakan fungsi pertahanan.

Fakta itu masih dapat ditambah dengan masih sempitnya masyarakat dan mungkin bangsa ini dalam memahami pertahanan yang selalu terfokus semata-mata fungsi TNI. Harus dipahami pertahanan memiliki dimensi sangat luas dan secara konsepsional sesungguhnya hal itu sudah menjadi kebijakan pertahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1, Butir 2, dituangkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Tiga Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana fungsi pertahanan belum dipahami dan masih belum mantap. Setelah sekian lama Departemen Pertahanan mengemban fungsinya, hal-hal mendasar seperti yang dikemukakan di atas masih terjadi. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa belum nampak implementasi konsepsional untuk menggugah perlunya pemantapan fungsi pertahanan, agar lahir kebijakan yang dapat mengikis berbagai permasalahan pertahanan seperti yang dikemukakan di atas?

Banyak hal yang menyebabkannya, salah satunya adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas kajian terhadap fungsi dan kebijakan pertahanan, yang dapat dijadikan landasan berpikir dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan implementasinya. Sebagai akibatnya, program-program yang dilaksanakan belum komprehensif mengimplementasikan kebijakan pertahanan. Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasinya belum dapat mengatasi permasalahan riil perahanan. Masih terdapat kesenjangan antara kondisi permasalahan riil pertahanan dengan kebijakan dan implementasi untuk mengatasi pemasalahan tersebut.

Menyadari hal itu, membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah langkah strategis untuk memantapkan fungsi pertahanan. Dengan adanya rumpun jabatan fungsional dapat dipastikan kajian tentang fungsi pertahanan dan implementasi kebijakannya akan meningkat, semakin luas, dan dalam, yang dapat dipergunakan sebagai bahan dasar kebijakan pertahanan dan implementasinya. Hal ini dapat diasumsikan karena jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Namun tidak berarti hal itu menafikan peran jabatan struktural dalam memantapkan fungsi pertahanan. Duo jabatan fungsional dan jabatan struktural adalah dua sisi dalam satu mata uang memantapkan fungsi pertahanan. Permasalahannya, di samping kerangka kebijakan dan implementasi yang dikeluarkan tidak berdasarkan kajian permasalahan strategis pertahanan yang memadai, jabatan struktural pada kenyataannya terjebak dalam permasalahan-permasalahan birokratis kebijakan, sehingga kebijakan dan implementasinya pun kurang optimal kontribusinya dalam memantapkan fungsi pertahanan.


Rumpun jabatan Fungsional Pertahanan

Seperti dikemukakan di atas, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional diadakan dan ditetapkan dengan pertimbangan perlunya pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Salah satu muatan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 menyatakan bahwa dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional. Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang di dalamnya memuat antara lain kriteria tentang jabatan fungsional dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan fungsional. Selain itu diatur pula ketentuan tentang jenjang jabatan serta tata cara penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

Dengan demikian diharapkan bahwa adanya jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dapat dipacu mutu profesionalismenya melalui pembinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Peningkatan mutu profesionalisme menjadi sasaran strategis dari adanya jabatan fungsional. Sasaran itu dicapai melalui pembinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja.

Dengan kerangka berpikir demikian itu, maka terdapat kekosongan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertahanan dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berhasil guna dan berdaya guna dengan peningkatan profesionalime yang berorientasi pada prestasi kerja. Pada kenyataannya jabatan fungsional pertahanan tidak ada di lingkungan Departemen Pertahanan. Di Departemen Pertahanan yang ada adalah tenaga fungsional yang pembinaan karirnya tidak terpola dan tidak berdasarkan prestasi kerja. Tenaga fungsional seperti itu bukanlah jabatan fungsional. Kriteria jabatan fungsional adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil :

a.         Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
b.         Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
c.         Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
1)         Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;
2)         Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;
d.         Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
e.         Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional yang ada di Departemen Pertahanan adalah jabatan fungsional lain untuk mendukung fungsi pertahanan, seperti peneliti, auditor, dan widyaiswara, dan terbanyak justru jabatan fungsional ketrampilan pada rumpun jabatan fungsional arsiparis dan pranata komputer. Jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk dapat memantapkan fungsi pertahanan adalah jabatan fungsional yang benar-benar dalam rumpun jabatan fungsional pertahanan, bukan jabatan fungsional lain. Rumpun jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan berjenjang yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan rumpun jabatan ketrampilan. Sedangkan jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Melihat definisi rumpun jabatan fungsional dan penjejangannya tersebut, dalam membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan diperlukan kajian mendalam berkaitan dengan kerangka keilmuan yang mendasari fungsi pertahanan. Kerangka keilmuan terdekat dengan fungsi pertahanan adalah ilmu militer, ilmu manajemen strategis, dan ilmu politik. Dalam kerangka ketiga ilmu tersebut dikaji untuk dapat memunculkan rumpun jabatan fungsional pertahanan, mengiringi kajian fungsi pertahanan itu sendiri.

Dalam hal ini harus dipahami ilmu pertahanan ansich pun bukanlah ilmu militer semata. Ilmu militer hanyalah sebagian dari disiplin ilmu yang dikaji dalam merumuskan rumpun jabatan fungsional pertahanan. Bukankah perang adalah diplomasi dalam bentuk lain. Dengan kata lain perang hanyalah salah satu jalan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan bangsa. Untuk itu dalam membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan harus dikaji ilmu-ilmu lain yang terdekat dengan fungsi pertahanan, sehingga diperoleh rumpun jabatan fungsional pertahanan yang komprehensif. Dalam rumpun jabatan fungsional pertahanan, jabatan fungsional yang berkaitan dengan militer adalah salah satu jenis dari rumpun jabatan fungsional pertahanan.
Pemikiran Dasar dalam Membangun Jabatan Fungsional Pertahanan

Seperti yang dikemukakan di atas, permasalahan dasar kebijakan pertahanan dan implementasnya tidak dilandasi oleh kajian strategis fungsi yang kuat, sehingga jabaran kebijakan dan implementasinya juga lemah. Sebagai akibat dari hal itu terdapat ketimpangan aksentuasi kebijakan pertahanan dan implementasinya. Kalau dilihat dari segi anggaran, terdapat ketimpangan anggaran dari unit organisasi pelaksana fungsi pertahanan. Money can talk, sehingga dari gambaran kebijakan anggaran itu dapat dibaca adanya ketimpangan penjabaran fungsi sebagai akibat ketimpangan pemahaman fungsi, sehingga dalam berjalannya fungsi tidak terlahir langkah kebijakan dan implementasi yang strategis dan komprehensif pertahanan. Akibat dari kondisi ini masyarakat tidak pernah merasakan, apalagi memahami tentang pentingnya pertahanan, sehingga ia tidak terbangun secara proporsional  sense of defence dan kesadaran bela negara (state defence awareness). Berbagai kebijakan dan implementasi pertahanan dilaksanakan selama ini tidak cukup memadai untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara, dihadapkan dengan mind set yang sudah terbangun akibat pengalaman sejarahnya.

Dalam memantapkan fungsi pertahanan, sense of defence, kesadaran bela negara  memiliki arti strategis, mengingat sifat semesta pertahanan negara. Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pertahanan adalah jika segenap aspek dan komponen masyarakat melekat dalam dirinya kesadaran bela negara demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Sekali lagi ukuran ini jangan dilihat seperti pada kasus Ambalat. Ukuran ini harus dilihat dari segala aspek dalam dinamika kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Mantapnya fungsi pertahanan berarti semakin terdukungnya kebijakan pertahanan dan implementasinya oleh segenap komponen masyarakat. Masyarakat menjadi orientasi kebijakan umum memantapkan fungsi pertahanan. Bukankah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2005, dalam ”Strategi Pembangunan Indonesia” yang mengiringi ”Strategi Penataan Kembali Indonesia”, adalah pemenuhan hak dasar rakyat ? Dalam konteks fungsi pertahanan, hak rakyat untuk membela negara harus dapat dipenuhi pula.

Dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 disuratkan bahwa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. Lebih luas lagi, disuratkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari dua kerangka pasal konstitusi dasar tersebut jelas bahwa pertahanan negara dan bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang pelayanannya untuk pertahanan negara dilaksanakan oleh fungsi pertahanan. Dalam kerangka ini, lebih luas fungsi pertahanan negara jangkauannya jika dilihat bahwa amandemen konstitusi dasar telah memindahkan perihal hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara dari Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, ke Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Dengan amandemen perihal bela negara pada konstitusi dasar tersebut, maka fungsi penting pertahanan harus dapat membangun kesadaran bela negara seluruh warga negara, berdasarkan kebijakan dan strategi yang tepat.

Dengan demikian jangkauan fungsi pertahanan sangatlah luas, yakni seluruh warga negara. Dalam rangka memantapkan fungsinya untuk dapat mengemban tugas yang demikian besar dan berat, jabatan fungsional berperan strategis untuk dapat menjangkau kajian terhadap fungsi dan kebijakan pertahanan berlandaskan filosofi strategi pemenuhan hak-hak rakyat. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan relatif lebih luwes dan dapat luas dalam mengkaji. Demikian juga mengingat dasar metode dan analisisnya tidak semata-mata birokratis, dan lebih bersandar pada profesionalisme dan etika profesi, menjadikan kajiannya tidak bernuansa kepentingan, tetapi dalam bingkai kebijakan pemerintah dan negara demi pemenuhan hak rakyat untuk membela negara.

Mengingat keunggulannya itu, maka diharapkan jabatan fungsional pertahanan dapat lebih melihat secara obyektif berbagai permasalahan pertahanan, dihadapkan dengan kondisi keindonesiaan dan kecenderungan global. Keunggulan ini akan memperkaya dimensi kajiannya, sehingga hasilnya dapat lebih mendekati kepada permasalahan riil pertahanan. Ujung-ujungnya, kajian yang sudah mendekati permasalahan riil itu, jika hasilnya dipakai sebagai dasar kebijakan akan lebih menyentuh dan mendekati pemecahan permasalahan nyata yang diharapkan dari fungsi pertahanan.

Membangun Rumpun Jabatan Fungsional Pertahanan Memantapkan Fungsi Pertahanan

Pemikiran awal yang melekat dalam membangun rumpun jabatan fungsional adalah  terlebih dahulu dipahami bahwa dimensi fungsi pertahanan sangatlah luas. Lekatnya pemahaman itu akan mengarahkan setiap langkah dalam merumuskan rumpun jabatan fungsional pertahanan secara menyeluruh, berdimensi luas sehinga dapat menjangkau seluruh dimensi fungsi pertahanan. Jika tercerabut pemahaman itu, rumusan rumpun jabatan fungsional akan kembali ke paradigma kabut sejarah yang memandang sempit fungsi pertahanan. Artinya, rumpun jabatan fungsional pertahanan yang lahir akan terjebak pada fungsi militer semata. Dimensi pertahanan dalam merumuskan rumpun jabatan fungsional tetap mengacu pada kesemestaan sifat pertahanan negara. Terlalu berat beban TNI dan terjadi salah sasaran, jika fungsi pertahanan hanya dibebankan kepadanya. Ancaman yang dihadapi oleh sistem pertahanan negara tidak semata-mata ancaman militer, tetapi juga ancaman non militer yang tidak mungkin dihadapi oleh TNI.

TNI sendiri menyadari bahwa hubungan rakyat dan TNI adalah bagaikan ikan dengan air. Kalau kemudian ikannya sehat tetapi airnya pekat dan kotor, otomatis ikannya akan terbawa tidak sehat. Oleh sebab itu dalam membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan harus diperhatikan agar air (baca : rakyat) dapat menjadi habitat yang sehat bagi berkembangnya ikan (baca : TNI). Habitat yang sehat adalah rakyat yang memiliki state defence awareness yang tinggi. Rumpun jabatan fungsional pertahanan harus memikirkan juga bagaimana kajiannya dapat menjadi landasan kebijakan pertahanan dan implementasinya, mewujudkan rakyat yang memiliki komitmen terhadap pertahanan negara sekaligus membangun TNI yang profesional.

Oleh sebab itu warna dasar yang akan menghiasi lahirnya jenis jabatan fungsional pertahanan pembentuk mozaik rumpun jabatan fungsional pertahanan, akan merupakan warna yang seimbang dan dalam komposisi yang tepat antara mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi dan TNI yang profesional. Rumpun jabatan fungsional yang dilahirkan dengan komposisi warna demikian itu terdiri dari jabatan fungsional yang membangun kerangka kajian permasalahan membina masyarakat dan jabatan fungsional yang membangun kerangka kajian permasalahan TNI yang profesional, serta jabatan fungsional yang membangun kajian strategis kebijakan pertahanan yang menghubungkan kedua kerangka kajian pertama. Jenis jabatan fungsional yang menjadi bagian dari mozaik rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah jenis jabatan fungsional yang membidangi pembinaan potensi pertahanan, pembinaan profesionalisme TNI dan pembinaan strategi pertahanan.
Selanjutnya jika keluasan dan kedalaman fungsi pertahanan serta komposisi mozaik rumpun jabatan fungsional itu sudah dipahami, kerangka waktu dan materi bahasan untuk melahirkan rumpun jabatan fungsional itu harus terukur dan terarah. Dengan kata lain sasaran dan kerangka waktu terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan harus jelas. Untuk memetakannya, rencana strategis harus dilahirkan.
Di sisi lain yang lebih penting, keinginan yang kuat untuk membangun rumpun jabatan fungsional memantapkan fungsi pertahanan harus dimiliki oleh segenap pengampu fungsi pertahanan. Hambatan psikologis manajemen, seperti prosedur yang rumit dan kerangka waktu yang panjang harus disingkirkan. Yang penting adalah langkah nyata, seperti yang dikemukakan oleh AA. Gym, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang, menjadi landasan kerja penyusunan bangunan rumpun jabatan fungsional yang dimulai dari membuat rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan. Tanpa menghilangkan hambatan psikologis ini, sulit untuk melangkah menyusun rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan.
Melalui rencana strategis, langkah-langkah pencapaian tujuan dan sasaran terpetakan, kerangka waktu menjadi kendali dan yang lebih penting adalah langkah nyata telah diayunkan. Dengan peta yang jelas, jalan menuju tujuan terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan terpampang jelas. Dengan kerangka waktu yang terukur diperoleh efisiensi sumber daya menuju terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan. Sementara dengan langkah nyata yang sudah terayunkan, momentum terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan dapat diperoleh. Akhirnya, untuk mendorong percepatannya, komitmen dan kebijakan yang kuat dari Menteri tentu harus dilahirkan. Tanpa komitmen kuat dari pimpinan tertinggi pengampu fungsi pertahanan, sulit terwujud dan menjadi semakin besar tantangan untuk melahirkan rumpun jabatan fungsional pertahanan.

Pemikiran Awal Rencana Strategis Membangun Rumpun Jabatan Fungsional Pertahanan dan Permasalahannya

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 dan dihadapkan dengan fungsi pertahanan, visi rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah

Terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan yang mampu mengembangkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai, serta meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya, guna membentuk pegawai Departemen Pertahanan sebagai Aparatur Negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertahanan.

Karakteristik fungsi pertahanan berbeda dengan karakterisitik fungsi pemerintahan yang lain, yang membawa konsekwensi pada jenis pegawai pengampu fungsi pertahanan. Sebagai akibatnya, komposisi pegawai negeri Departemen Pertahanan berbeda dengan komposisi pegawai negeri Departemen lain. Karakateristik fungsi pertahanan yang juga menyangkut fungsi militer, mengakibatkan adanya pegawai militer di lingkungan Departemen Pertahanan. Untuk itu rumpun jabatan fungsional pertahanan yang akan disusun diperuntukkan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga pegawai militer, sehingga dalam rumusan visinya ditujukan kepada pegawai.

Dalam rangka menyusun rumpun jabatan fungsional, komposisi pegawai yang khas ini membawa berbagai permasalahan.

a.            Belum ada pengaturan jabatan fungsional militer, yang ada adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 yang hanya mengatur jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil.
b.            Dengan komposisi pegawai dan karakteristik fungsi pertahanan tersebut di atas, apakah akan ditempuh kekhususan dalam penjabatannya. Dengan pertanyaan lain, apakah terdapat jenis jabatan fungsional pertahanan yang hanya diperuntukkan militer, atau hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, atau bahkan dapat dijabat baik Pegawai Neheri Sipil dan militer ?
c.            Apakah dalam rumpun jabatan fungsional pertahanan juga diatur jabatan fungsional di lingkungan TNI ?
d.            Akar dari permasalahan tersebut adalah apakah dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertahanan, militer termasuk dalam fungsi pertahanan ?

Untuk mendapatkan misi yang komprehensif dalam menyusun rumpun jabatan fungsional pertahanan, dua permasalahan terakhir harus dipecahkan. Tetapi jika  akan diselesaikan secara parsial, maka cukup dua permasalahan pertama di atas yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Namun terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikemukakan misi jabaran dari visi dalam rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan sebagai berikut :

a.            Menginisiasi Peraturan Pemerintah tentang jabatan fungsional militer
b.            Melaksanakan kajian terhadap fungsi pertahanan untuk melahirkan bidang dan kedalaman yang dipakai sebagai landasan penyusunan rumpun jabatan fungsional pertahanan.
c.            Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan penyusunan jabatan fungsional untuk mendapatkan esensi dan prosedur serta legalitas
d.            Melaksanakan koordinasi dengan lingkungan akademis terkait untuk kedalam analisis akademis dan profesionalismenya.
e.            Menyusun dan menjabarkan rumpun jabatan fungsional pertahanan.
f.             Memfasilitasi lahirnya organisasi profesi pertahanan dan menyusun etika profesinya, serta mendorong lahirnya rumusan metode, teknik analisis dan prosedur kerja bidang kajian pertahanan

Memperhatikan misi yang terurai di atas, hal yang paling berat dalam mewujudkan rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah membangun kerangka keilmuan dan profesi pertahanan. Kedua hal tersebut menjadi kunci untuk lahirnya landasan keilmuan  dan profesi pertahanan bagi rumpun jabatan fungsional pertahanan. Untuk tantangan berat itu, jika dimungkinkan dapat ditempuh kebijakan politis dengan argumentasi yang rasional yang dapat dipahami oleh pejabat atau instansi berwenang dalam penyusunan jabatan fungsional.

Tetapi jika kebijakan politis itu tidak dapat dilahirkan, sebenarnya potensi landasan keilmuan dan profesi pertahanan sudah dimiliki untuk melahirkan rumpun jabatan fungsional pertahanan. Lebih dari 20 tahun Departemen Pertahanan cq. Ditjen Kuathan (dahulu ditangani oleh Ditjen Persmanvet) mengembangkan kerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada serta Depdiknas dan Lemhannas, menyelenggarakan Program Strata 2 Pengkajian Ketahanan Nasional.  Alumni dari Program Strata 2 Pengkajian Ketahanan Nasional juga telah membentuk organisasi profesi dengan nama Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional (HASTANAS) dan sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sejak tahun 2002.  Potensi ini dapat dikembangkan menjadi landasan keilmuan dan landasan profesi rumpun jabatan fungsional pertahanan.

Setelah permasalahan landasan keilmuan dan profesi terpecahkan, langkah selanjutnya adalah sudah berada dalam lingkup kewenangan Departemen Pertahanan dan instansi terkait dengan penyusunan jabatan fungsional. Sepanjang prosedur birokratis yang ditetapkan ditempuh, dan pengkajian untuk menjabarkan fungsi pertahanan melahirkan rumpun jabatan fungsional pertahanan telah dilakukan secara mendalam, maka penyelesaian penyusunannya relatif lebih mudah.

Epilog
Kebijakan dan implementasinya harus didasari oleh kajian yang luas dan dalam terhadap permasalahan yang akan diatasi oleh suatu kebijakan. Untuk itu kajian yang luas dan dalam serta profesional terhadap suatu permasalahan yang melandasi kebijakan dan implementasinya, harus dilakukan. Mekanisme kajian secara struktural melalui pelaksanaan fungsi oleh jabatan struktural dengan laporan dan evaluasi, kurang memadai untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif. Mekanisme seperti itu terlalu birokratis dan memiliki hambatan psikologis kewenangan. Perlu dilakukan kajian yang inten dan mandiri, agar hasil kajiannya dapat obyektif dan mendekati permasalahan yang sebenarnya.

Melaksanakan kajian seperti itu salah satunya dapat dilakukan oleh jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dasar keahlian dan kemandirian dengan disemangati pembinaan karir melalui prestasi kerja, menjadi jaminan kinerja yang optimal dalam jabatan fungsional mengkaji permasalahan sebagai bahan dasar perumusan kebijakan dan implementasinya.


Mengingat karakteristik jabatan fungsional dan kinerja yang dijanjikan, rumpun jabatan fungsional pertahanan sangat strategis untuk dapat memantapkan fungsi pertahanan. Untuk langkah nyata merumuskan jabatan fungsional pertahanan sebuah rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah hal yang mendesak yang dilandasi percepatannya oleh komitmen seluruh pengampu fungsi pertahanan untuk mewujudkannya demi mantapnya fungsi pertahanan dalam kedudukanya sebagai fungsi pemerintah.

*)Naskah ini pernah dimuat di Majalah Wira tahun 2005

Selasa, 23 Juli 2013

RUU Keamanan Nasional, Proporsionalitas Kewenangan bukan TNI Come Back

Salah satu keprihatinan yang menjadi alasan penolakan RUU Keamanan Nasional pada umumnya adalah bangkitkembalinya TNI dalam area kekuasaan. Keprihatinan itu nampaknya mengandung ambivanlesi, karena ada fakta kegembiraan dalam diam ketika TNI membantu penanggulangan kerusuhan di Lampung dan menanggulangi teror di Poso beberapa minggu yang lalu.
Dalam dua kasus tersebut tidak ada sama sekali isyarat yang bisa membenarkan keprihatinan di atas. Masyarakat sudah sangat sadar bagaimana kebutuhan aktor keamanan yang mampu mengatasi situasi. Tidak berarti dalam dua hot spot itu Polri tidak dapat mengatasi situasi, tetapi memang ancamannya nyata dan diperlukan kesatupaduan untuk dapat mengatasinya.

Kompetensi dan proporsional, itulah sesungguhnya kata kunci dari penataan dan pengaturan kewenangan aktor keamanan dalam RUU Keamanan Nasional. RUU Keamanan Nasional mengatur kewenangan seluruh unsur dan komponen kekuatan bangsa disesuaikan dengan tingkat situasinya, apakah pada situasi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan perang. Jadi sebuah falseto kalau kemudian dikatakan dengan RUU Keamanan Nasional TNI kembali berkuasa, karena pada tingkat-tingkat keadaan tertentu aktor keamanan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan proporsionalitas kewenangan yang dimiliki.


Penolakan yang dilandasi kekhawatiran kembalinya peran TNI seperti di masa Orde Baru, merupakan penjungkirbalikan penggunaan analogi sejarah dalam mengargumentasikan penolakan terhadap RUU Kamnas. Fokus analogi sejarah yang hanya ke dalam akan mengabaikan perubahan lingkungan strategis global tentang munculnya ancaman nonmiliter, sehingga gagal menangkap perlunya membangun sistem keamanan nasional yang lebih komprehensif. Secara spesifik  analogi sejarah tentang “kembalinya peran TNI seperti masa Orde Baru”, terjebak dalam mental blocking yang mencerminkan kuatnya intervensi psikologi yang mengarah pada zero sum game yang kontra produktif.

STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER MEMBANGUN DAN MEMBINA KEMAMPUAN DAYA TANGKAL NEGARA DAN BANGSA MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER


Oleh: Dr. Ir. Pos M. Hutabarat*)


PENDAHULUAN

Sejak Bretton Wood System dirancang pada tahun 1944, tak terbayang momentum Globalisasi sefenomenal runtuhnya tembok Berlin yang merupakan ikon perang dingin, sehingga mengakibatkan segala kemungkinan akan masa depan dunia terbuka. Dari semua opsi kemungkinan itu, dunia menganggap Amerika sebagai kutub kekuatan yang memenangkan perang dingin  akan menjadi negara adhi kuasa dan menjadi polisi dunia.  Dalam perkembangannya, ternyata dunia justru menjadi multipolar. Benar memang Amerika dengan keadhidayaannya mampu menggalang kekuatan untuk menyerang Irak, dan melakukan berbagai upaya untuk menggalang opini terhadap negara yang melawan kepentingan nasionalnya seperti Iran, tetapi justru dengan itu banyak negara yang berpendirian lain melakukan kebijakan berbeda meskipun tidak konfrontatif. Di sisi lain ternyata ada kekuatan-kekuatan diaspora, seperti individu-individu yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi sehingga dengan akses dan kekuatannya itu dapat melakukan aksi mempengaruhi politik suatu negara untuk keuntungannya.

Transparansi dan borderless world buah Globalisasi kemudian memfasilitasi berbagai kemungkinan pola dan bentuk ancaman. Sebagai akibatnya, ancaman terhadap kedaulatan negara berkembang menjadi multidimensional (militer dan nonmiliter), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Belajar dari kejatuhan Irak, gelombang Arab Spring, yang terakhir dan sedang berlangsung di Suriah menunjukkan ancaman yang bersifat multidimensional pada dasarnya bekerja secara gradual bermula dari ancaman nonmiliter, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, yang berujung pada distrust dan kekacauan. Sedemikian halus wujud dan luas kemungkinan bentuk ancaman yang berujung pada distrust itu, bahkan permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan, dapat menjadi bentuk ancaman awal terhadap pertahanan negara. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah, bahkan termasuk masyarakat sipil. Dalam kondisi demikian itu strategi pertahanan nirmiliter sesungguhnya menjadi penting dalam rangka menyamakan visi dalam membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.

KONSEPSI PERTAHANAN NIRMILITER[1]

Pertahanan nirmiliter adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain sebagai subsistem  pertahanan negara, pertahanan nirmiliter memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.  Mengingat keluasan bidang pertahanan nirmiliter maka ia bekerja menata dan mengelola secara optimal segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana, serta seluruh wilayah negara menjadi kekuatan dalam rangka mewujudkan kesemestaan pertahanan negara. Secara konsepsional pertahanan nirmiliter berisi:

1.            Tujuan. Pertahanan nirmiliter bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman nonmiliter.  
   
2.            Fungsi. Pertahanan nirmiliter berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan nirmiliter yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari setiap ancaman nonmiliter baik dari luar maupun dari dalam negeri.

3.            Asas Penyelenggaraan. Dalam menghadapi dan menangani berbagai ancaman nonmiliter, penyelenggaraan pertahanan nirmiliter berasas sebagai berikut: asas damai, asas tujuan, asas waspada, asas kekenyalan, asas kekuatan, asas kolektif, asas keberlanjutan, asas transparansi, dan asas prioritas. 
4.            Prinsip Penyelenggaraan. Prinsip penyelenggaraan pertahanan nirmiliter adalah optimalisasi fungsi-fungsi dan potensi masyarakat dalam sinkronisasi dan sinergi kekuatan untuk menghadapi ancaman sesuai bentuk dan sifatnya.

5.            Pilar dan Susunan Kekuatan. Kekuatan pertahanan nirmiliter dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan karena kemampuannya dapat dijadikan kekuatan pendukung pertahanan militer. Sebagai akibat dua arah penyiapan kekuatannya itu dan sesuai kharakteristik ancaman yang dihadapi, tonggak dan susunan kekuatan pertahanan nirmiliter adalah sebagai berikut:
a.            Tonggak Kekuatan. Tonggak kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter masif berada dalam kode etik dan sikap profesionalisme, yang dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan adalah melekatnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa dalam profesionalisme, yang mewujud sebagai kesadaran membela negara.
b.            Susunan Kekuatan. Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter ini tidak dalam susunan komponen sebagaimana kekuatan militer. Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter tetap berada dan menjadi unsur dalam pelaksanaan fungsi dan dinamika kehidupan bangsa. S       esuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi susunan kekuatan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama, dan unsur pendukung.
 1)            Unsur Utama. Unsur utama merupakan kekuatan pertahanan nirmiliter yang paling berwenang berdasarkan fungsi yang diembannya sesuai dengan ancaman yang dihadapi.
2)            Unsur Pendukung. Unsur pendukung adalah unsur lain kekuatan bangsa yang berfungsi meningkatkan efektifitas dan efisiensi unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
            Kekuatan unsur utama dan unsur pendukung  adalah pada manajemen pengelolaan unsur kekuatan bangsa dalam menyatukan visi bela negara di setiap sektor untuk penggunaan profesionalitas sumber daya manusia secara terkoordinasi. Koordinasi dibutuhkan karena tingginya variabilitas subyek pengelola unsur kekuatan bangsa dengan profesionalitasnya masing-masing.

STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER: GUGAH KESADARAN BELA NEGARA MEMBANGUN DAN MEMBINA KEMAMPUAN DAYA TANGKAL  NEGARA DAN BANGSA MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER[2]

Mencermati kecenderungan kemungkinan dan bekerjanya ancaman terhadap pertahanan negara, sesungguhnya kosepsi pertahanan nirmiliter sudah memberikan kerangka landasan operasional yang terpadu dalam rangka membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa. Sebagai tonggak kekuatan dalam konsepsi itu adalah dinamika kerja kode etik dan sikap profesionalisme dari masing-masing individu yang teragregasi dalam kelompoknya menjadi team work yang kuat. Ketika kode etik dan profesionalisme yang membentuk satu satuan kekuatan itu diletakkan dalam kerangka tujuan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, sesungguhnya landasan yang bekerja adalah kesadarannya dalam melaksanakan pembelaan negara dalam wujud yang paling halus. Untuk dapat kemudian menjadi bagian resultante dari pelaksanaan pembelaan negara itu alias melaksanakan usaha pertahanan negara dalam pertahanan nirmiliter, maka harus ada pemahaman dasar tentang ancaman nonmiliter yang kemudian tersublimasi pekerjaanya untuk melindungi dan mejaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap negara dan bangsa. Dengan kata lain bahwa dalam koin kinerja kode etik dan profesionalismenya, pada satu sisi ia bekerja melaksanakan upaya pembelaan dan di sisi lain ia melaksanakan usaha pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter.

Selanjutnya dalam konsepsi pertahanan nirmiliter susunan kekuatannya terdiri dari unsur utama dan unsur pendukung. Sesuai dengan sifat ancaman nonmiliter yang spesifik dalam bentuk dan sifatnya, kemampuan dan daya tangkal yang dipersiapkan harus bersifat khusus. Sektor yang membidangi dan sesuai kemampuannya berkaitan dengan sifat dan bentuk ancaman otomatis menjadi unsur utama. Namun demikian, dalam unsur utama mengerahkan kekuatan melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan, maka dipersiapkanlah unsur pendukung. Unsur pendukung ini dapat bersifat aktual berkaitan dengan logistik, peralatan, dan komunikasi atau komando dan pengendalian, melainkan juga dapat bersifat administratif berupa dukungan melakukan lokalisasi atau membatasi daerah serta melakukan pengawasan lalu lintas ke area terdampak.

Untuk ancaman yang bersifat kewilayahan dalam arti geografi, hal demikian mudah dilakukan. Dalam hal kewilayahan bersifat maya seperti misalnya politik dan ekonomi, maka unsur utama dan unsur pendukung dapat ditetapkan dalam kesepakatan bidang ancaman yang dihadapi. Dengan dasar itu maka profesionalisme dapat bekerja meskipun masih akan terdapat kegamangan kalau kemudian landasan kebangsaan dan kesadaran bela negaranya tidak melekat. Dalam kerangka inilah ketika yang dihadapi menyangkut dimensi kewilayahan yang bersifat maya sesungguhnya terdapat dua dimensi unsur utama dan unsur pendukung. Dimensi pertama sama susunan kekuatannya dengan jika menghadapi ancaman yang bersifat kewilayahan dalam arti geografis, sedangkan dimensi kedua susunan kekuatan terdiri dari profesionalisme sebagai unsur utama, sedangkan dimensi kesadaran membela negara menjadi unsur pendukung.

Baik dalam tonggak kekuatan maupun susunan kekuatan konsepsi pertahanan nirmiliter yang dikemukakan di atas, kesadaran membela negara menjadi faktor kunci yang akan melandasi profesionalisme individu atau kelompok yang menjadi kekuatan pertahanan nirmiliter. Oleh sebab itu, dalam rangka membangun kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, gugah kesadaran bela negara merupakan strategi nirmiliter yang sangat mendasar. Dengan kesadaran bela negara profesionalitas individu ataupun kelompok dapat disatukan, serta jika koordinasi menjadi faktor teknisnya, kesadaran bela negara akan menjadi katalisator meleburkan ego sektoral yang selama ini dikeluhkan.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jika kewajiban warga negara dalam bela negara lahir dari implikasi tuntutan partisipasi sebagai warga negara, hak warga negara dalam bela negara lahir sebagai kehormatan atas keagungan negara sebagai wadah bersama dan karena kecintaannya kepada negara yang memiliki wilayah dan berbagai aspeknya tempat warga negara hidup dan memelihara kehidupannya baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.

Pengejewantahan kesadaran bela negara dalam profesionalisme mengelola sumber daya nasional guna mencapai tujuan kesejahteraan menjadi dasar dalam membangun daya tangkal negara dan bangsa baik dari aspek militer maupun nonmiliter. Oleh sebab itu strategi gugah kesadaran bela negara ini harus terejewantahkan dalam segenap aspek dinamika kehidupan bangsa, dan dilakukan secara dini melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pengejewantahan strategi gugah kesadaran bela negara ini dalam segenap aspek dinamika kehidupan bangsa, lebih pada sifat implementatif. Ia merupakan jabaran relasi antara warga negara dan negara. Secara konseptual strategis, bela negara akan berupa spektrum dari upaya yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya, yang berpadu meresultante dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sampai dengan mewujudkan pertahanan dan keamanan dalam kerangka membela dan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Selama ini, aspek kewajiban warga negara dalam pembelaan negara lebih menonjol, dan sebaliknya aspek yang menggugah kesadaran bela negara warga negara yang menjadi kewajiban negara jarang ditekankan. Sadar ataupun tidak sadar perilaku koruptif pejabat negara dan pelaku politik termasuk pejabat partai, menjadi pemicu distrust sehingga hilang kesadaran warga negara untuk membela negara. Di sinilah sesungguhnya negara harus sadar bahwa kehendaknya mendorong kewajiban membela negara, harus diimbangi dengan upaya segenap unsur kekuatan bangsa, khususnya pemangku tanggung jawab sektor untuk melakukan yang terbaik membangun trust warga negara. Bahwa peran sektor-sektor di luar bidang pertahanan yang merupakan bagian dari kekuatan nirmiliter, sesungguhnya menjadi kunci untuk menjalankan strategi gugah kesadaran bela negara melalui pelayanan prima mereka, sehingga terbangun tidak saja trust tetapi bahkan belief warga negara untuk membela negara.

Selanjutnya sebagai upaya dini gugah kesadaran bela negara, secara yuridis amanat pendidikan kewarganegaraan tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) huruf “a.”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di sisi lain amanat pendidikan kewarganegaraan sebagai kurikulum wajib pendidikan dasar, menengah dan tinggi tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional. Dalam konteks Undang-Undang ini, biasanya pendidikan kewarganegaraan cenderung dipahami secara sempit sebagai sebuah kurikulum yang berbobot intelektualitas semata. Pandangan demikian ini mengakibatkan pendidikan kewarganegaraan terjebak dalam formalisme keberhasilan melalui tolok ukur nilai hasil ujian. Menghindari hal demikian itu harus dipahami bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kebijakan publik sebagai upaya sadar terhadap warga negara agar dalam kedudukan dan profesionalismenya dilandasi oleh sikap dan moral kebangsaan menjadi kekuatan mewujudkan tujuan nasional.

Dengan konteks itu, pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan dini menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan lanjut adalah dalam rangka mewujudkan unsur lain kekuatan bangsa yang dalam profesionalismenya dapat menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan dini adalah pendidikan nilai-nilai cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan tingkat lanjut adalah membangun dan menerapkan patriotisme dalam berbagai fungsi pemerintah dan lembaga masyarakat dan swasta.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai kebijakan publik di bidang pertahanan mencakup pemahaman kesadaran bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Dengan demikian bela negara berspektrum luas mencakup sistem dan nilai dan norma sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dan sistem kenegaraan.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan pada sistem pertahanan negara mencakup segenap aspek kehidupan, sehingga dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan dalam pendidikan formal adalah bagian dari upaya dini pemerintah mempersiapkan sistem pertahanan negara bersifat semesta sehingga ia merupakan tahap awal pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan dalam di luar pendidikan formal merupakan tahap lanjut pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan secara nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, dan Swasta, yang diatur dalam kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kebijakan umum diatur kewenangan, standar isi dan standar kompetensi. Pendidikan kewarganegaraan tahap awal berada dan dilaksanakan oleh sistem pendidikan nasional, sedangkan tahap lanjut dilaksanakan oleh seluruh instansi/ lembaga pemerintah dan nonpemerintah dengan mengacu pada kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan Pemerintah. Pengelolaan pendidikan kewarganegaraan bertujuan menjamin kesinambungan dan sinergi berbagai fungsi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan partisipasi warga negara secara demokratis dalam sistem kehidupan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan pengelolaan sistem pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam kebijakan nasional pengelolaan pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan Pemerintah berdasarkan kebijakan dan strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan wujud kebijakan pendidikan kewarganegaraan seperti itu, maka pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem peringatan dini pertahanan negara. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan demikian itu akan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pertahanan (sense of defence) yang dilandasi oleh kesadaran bela negara (state defence awareness), yang menjadi sarana pengembangan sistem peringatan dini, sehingga dapat menjadi kemampuan daya tangkal yang handal negara dan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.

PENUTUP

Lingkungan strategis semenjak era 1980an memang sudah berubah cepat. Setelah pada era sebelumnya Globalisasi hanya nampak sebagai tanda-tanda, dengan runtuhnya tembok Berlin yang menjadi simbul pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur, hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain yang menandai jaman baru itu adalah berakhirnya Perang Dingin dengan menempatkan berbagai kemungkinan terhadap tatanan dunia yang akan muncul.

 Seiting dengan kondisi demikian itu, ancaman terhadap pertahanan negara juga berkembang meluas ke berbagai sektor dan dimensi. Ancaman terhadap suatu negara tidak hanya dapat dipahami secara konvensional sebagai ancaman militer. Boleh jadi ancaman militer memang ujungnya, tetapi sesungguhnya ancaman yang sudah berkembang multidimensional telah mengembangkan skenario ancaman yang tidak lain di awali dari ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter ini sangat luas aspeknya yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.

Sedemikian luas ancaman nonmiliter ini, maka konsepsi pertahanan nirmiliter harus mampu membentuk kekuatan yang yang handal dan sesuai dengan bentuk dan sifat ancamannya. Pilar kekuatan pertahanan nirmiliter adalah kode etik dan profesionalisme yang terejewantahkan dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan yang melekat di dalamnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa, yang mewujud sebagai kesadaran membela negara. Unsur kekuatan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama dam unsur pendukung yang masing-masing memiliki perannya sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman.

Berdasarkan gambaran ancaman dan konsepsi pertahanan nirmiliter yang hendak dibangun itu, maka strategi pertahanan nirmiliter adalah gugah kesadaran bela negara secara dini untuk membangun kemampuan daya tangkal negara dan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Strategi itu dijalankan melalui upaya yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya, yang berpadu meresultante dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang menjadi dasar kekuatan nirmiliter, dan pendidikan kewarganegaraan, yang sudah diamanati dalam Pasal 9 ayat (2) huruf “a.” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kebijakan publik di bidang pertahanan mencakup pemahaman kesadaran bela negara, yang menjadi kesiapan dini kekuatan pertahanan negara, sehingga ia merupakan kemampuan daya tangkal negara dan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.




*) Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. Naskah ini diambil dari majalah SATRIA Vol 9 no. 2 April-Juni 2013
[1] Uraian pada bagian ini disadur dari “Rancangan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter”, Ditjen Pothan, tahun 2012.
[2] Uraian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan pada bagian ini disarikan dari “Naskah Akademik RUU Pendidikan Kewarganegaraan”, yang disusun Ditjen Pothan tahun 2009.