Selasa, 30 Desember 2014

PERTAHANAN SIPIL
DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA BERSIFAT SEMESTA

Pendahuluan: Sistem Pertahanan Semesta dan Pertahanan Sipil

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menetapkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sistem pertahanan negara yang mengaturnya ada di Pasal 1 angka 2. yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Selanjutnya subsistem pertahanan negara yang dibangun dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) mengatur bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan ayat (3)nya mengatur bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Mencermati sistem pertahanan dimaksud nampak terlihat dua subsistem pertahanan negara bersifat semesta, yakni subsistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer dan subsistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter. Dengan dua subsistem itu dimanakah letak pertahanan sipil (civil defence) dalam sistem pertahanan semesta? Tulisan ini hendak memberikan telaahan kritis konteks pertahanan sipil dalam sistem pertahanan semesta.

Pertahanan Sipil: Perkembangan Universal

Pertahanan sipil (civil defence) dalam terminologi International Civil Defence Organization (ICDO) merupakan fungsi yang dipersiapkan untuk menghadapi natural or  man-made disaster. Ia merupakan fungsi yang bekerja untuk “.....ensuring the protection and assistance of population and safeguarding property and the environment from natural or man-made disasters (http://www.icdo.org/). Natural or man-made disaster yang menjadi ancaman yang dihadapi tidak memerlukan kekuatan bersenjata dan pada galibnya bentuk serta sifat ancamannya tidak sampai mengancam dan mengganggu keutuhan bangsa dan negara, sehingga ia disebut pertahanan sipil. Dalam hal ini mengingat ancaman yang terjadi adalah ancaman terhadap dinamika keseharian kehidupan masyarakat, maka pertahanan sipil pada dasarnya adalah penjagaan keselatan umum.

Pemahaman itu merupakan pemahaman yang berkembang, karena pada awalnya pertahanan sipil berkaitan dengan keselamatan masyarakat dari serangan militer (civil protection) (http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_defense#By_nation). Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam pertahanan sipil ini adalah operasi kedaruratan (emergency operation) yang meliputi: pencegahan (prevention), pengurangan dampak (mitigation), persiapan, tanggapan atau evakuasi darurat dan recovery. Pemahaman demikian murni dilandasi pemikiran bahwa pertahanan adalah semata-mata militer. Militer harus bertempur melawan militer tidak boleh pertempuran yang terjadi berimbas kepada kerugian warga sipil (nonkombatan) atau kerugian material sipil. Masyarakat tetap harus dilindungi dalam suatu pertempuran, karena kepentingan strategis dan taktis militer hanyalah penguasaan ruang wilayah.

Pemikiran awal pertahanan sipil demikian itu telah menjadi isu yang dipikirkan dan dibahas pada tahun 1920an yang kemudian dilaksanakan beberapa negara. Pertahanan sipil itu kemudian menjadi perhatian penting di Amerika pada saat senjata nuklir diciptakan.  Pemahaman dan implementasi pertahanan sipil kemudian berkembang di era Perang Dingin berkaitan dengan perlindungan dari serangan nuklir dengan pemaknaan yang kemudian lebih luas. Pada era Perang dingin inilah terjadi pergeseran cakupan yang signifikan, karena dari semula hanya berkaitan dengan perlindungan dari serangan militer berkembang perlindungan dari bencana pada umumnya. Hal ini terpetik dari pemikiran bahwa pada dasarnya perang adalah bencana. Bencana itu sendiri tidak hanya berupa perang namun dapat juga berupa bencana alam. Dengan konsep pertahanan sipil baru ini melahirkan berbagai istilah dengan arti dan cakupan masing-masing, seperti crisis management, emergency management, emergency preparedness, contingency planning, emergency services, dan civil protection.

Pada beberapa negara tidak linier perkembangan pertahanan sipilnya alias mengalami perkembangan pemahaman dan cakupan yang berbeda dengan apa yang dikemukakan di atas. Swedia dengan istilah totalfรถrsvar merujuk pada total defence yang bermakna komitmen segenap sumber daya bangsa untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk perlindungan sipil. Pertahanan sipil di Swedia mirip dengan perkembangan pertahanan sipil dalam sistem pertahanan semesta yang dianut Indonesia.

Pertahanan Sipil dalam Sistem Pertahanan dan Keaman Rakyat Semesta: dari Hansip Menjadi Linmas

Perihal pertahanan sipil yang dimasukkan ke dalam sistem pertahanan negara, sesungguhnya merupakan perkembangan alamiah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Organisasi pertahanan sipil secara embrional telah mulai ada sejak tahun 1945, di mana rakyat Indonesia secara serentak dan spontan bangkit mengangkat senjata mengusir penjajah. Jika pertahanan pada umumnya di era itu secara spontan terbentuk sebagai kekuatan militer, demikian juga kekuatan nirmiliter terbentuk secara spontan menangani pengungsi.

Walaupun nama pertahanan sipil (Hansip) secara formal baru diadakan saat TRIKORA, namun dalam fungsi dan perannya, Hansip adalah pewaris historis dari Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) semasa perang kemerdekaan (masa gerilya), yang mengalami perkembangannya sebagai organisasi perlawanan rakyat (OPR).[1] Secara sistimatis sebagai bagian dari Rakyat Terlatih yang berujung pada pertahanan sipil perkembangan sejarah pembentukan kekuatan pertahanan negara dari komponen rakyat dapat adalah sebagai berikut:[2]
  1. Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk Mobilisasi Pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari Barisan Cadangan dalam periode Perang Kemerdekaan ke-II;
  2. Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR), sebagai bentuk kelanjutan Pager Desa, yang dikembangkan pada periode 1958-1960;
  3. Pertahanan Sipil, Perlawanan dan Keamanan Rakyat termasuk Resimen Mahasiswa, sebagai bentuk kelanjutan dan penyempurnaan Organisasi Keamanan Desa/Organisasi Perlawanan Rakyat,sejak tahun 1961;
OPR secara yuridis tidak dikenal dalam Undang-Undang 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, karena memang sedang mencari bentuk yang dirumuskan sebagai rakyat dilatih untuk melakukan perlawanan, sama fungsinya dengan OPR. OPR muncul seiring OKD sebagai manifestasi baru dari Pager Desa, yang secara yuridis diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia dan dikelompokkan dalam Rakyat Terlatih.

Rakyat terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu melaksanakan fungsi Ketertiban Umum, Perlindungan Rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 11 Undang-Undang  Nomor: 20 Tahun 1982).

Uraian fungsi-fungsi dari masing-masing Rakyat terlatih itu dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang  Nomor: 20 Tahun 1982 diuraikan sebagai berikut:

  1.  fungsi Ketertiban Umum, guna memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan segenap perangkatnya serta kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup,
  2.  fungsi Perlindungan Rakyat, guna menanggulangi gangguan ketertiban hukum maupun gangguan ketenteraman masyarakat;
  3.  fungsi Keamanan Rakyat, guna menanggulangi dan atau meniadakan gangguan keamanan masyarakat atau subversi yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan;
  4. fungsi Perlawanan Rakyat, guna menghadapi atau menanggulangi dan menghancurkan musuh yang hendak menduduki atau menguasai wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia.
Rumusan pembagian fungsi ini bermula dari Keputusan Presiden Nomor: 56 Tahun 1972 yang berisi penyerahan pembinaan organisasi pertahanan sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri pada waktu itu. Dengan penetapan ini maka maka pertahanan sipil kemudian berubah menjadi Linmas (perlindungan masyarakat) dan fungsinya sudah disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan oleh International Civil Defence Organization (ICDO), yakni menanggulangi natural or man-made disaster.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Perlindungan masyarakat merupakan komponen khusus yang berbeda dengan komponen dasar. Dalam Pasal 13 Undang-Undang  Nomor: 20 Tahun 1982 tertulis Perlindungan Masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara bagi keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Penutup: Pertahanan Sipil dalam Sistem Pertahanan Semesta


Mencermati sistem pertahanan semesta yang diatur Undang-Undang 3 Tahun 2002 yang berisi dua subsistem pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, secara eksplisit memang tidak diatur pertahanan sipil sebagai subsistemnya. Namun dengan meraba bahwa bencana merupakan ancaman nonmiliter dan memang seharusnya demikian, serta ancaman nonmiliter dihadapi oleh lembaga di luar fungsi pertahanan, maka pertahanan sipil merupakan sub-subsitem dari subsitem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter.

Sebagai sub-subsistem dari subsistem pertahanan nirmiliter, susunan kekuatan pertahanan sipil terdiri dari unsur utama dan didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa. Melihat sejarah perkembangan pertahanan sipil yang berkembang terakhir menjadi Linmas, seharusnya unsur utama dimaksud adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Persoalannya adalah dalam terminologi natural or man-made disaster Satlinmas sebagai unsur utama hanyalah merupakan salah satu kekuatan. Di samping Satlinmas masih ada Badan SAR Nasional, Taruna Siaga Bencana Kemensos, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).   Siapa yang menjadi unsur utama dan bagaimana mengkoordinasikannya? menjadi persoalan lain yang juga harus dipikirkan.

Unsur lain kekuatan bangsa sifatnya mendukung, seperti halnya peran TNI. Kekuatan untuk menghadapi bencana secara fungsional bukanlah menjadi wilayah fungsi pokok yang diemban oleh militer dhi. TNI. Secara yuridis peran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP).  Rincian OMSP angka 12. berbunyi: membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Pengaturan ini baru memberikan landasan strategis, belum memberikan landasan operasional. Bagaimana operasionalisasi OMSP masih perlu dijabarkan lebih lanjut.

Dari gambaran kekuatan pertahanan sipil, unsur utama pelakunya masih belum sepenuhnya jelas? Apa dan siapa yang dimaksud unsur utama pertahanan sipil? menjadi pertanyaan lain lagi. Lebih jauh bagaimana unsur lain kekuatan bangsa dapat berperan mendukung sementara apa dan siapa yang didukung belum jelas otoritasnya? Di sinilah kesimpulan ikutannya: diperlukan doktrin pertahanan nirmiliter, yang berisi proyeksi ancaman nirmiliter, penyelenggaraan pertahanan nirmiliter yang mencakup pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan penggunaan kekuatan, pertahanan nirmiliter, termasuk di dalamnya proyeksi ancaman pertahanan sipil yang merupakan mitigasi bencana, dan penyelenggaraan pertahanan sipil, yang berisi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan pertahanan sipil.




[1] Chaidir Basri (ed), “Partisipasi Rakyat dalam Usaha Pertahanan Negara”, Jakarta, Puswankamra,1972, hlm: 73.
[2] Komponen rakyat ada lima (Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982). Dua yang tidak disebut adalah kelaskaran dan perwira cadangan, yang tugasnya memang pada pertempuran sebagai kekuatan utama bukan sebagai pertahanan sipil.
IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIRJEN POTHAN KEMHAN DAN DIRJEN DIKTI KEMDIKBUD NOMOR: PKS/01/VII/2012 DAN 04/KB/E/VII/2012[*]

Oleh: Kolonel Cba. Yadi Kusumayadi
(Kasubdit Sumber Daya Manusia Ditkomduk)


Sudah sejak lahirnya bangsa ini pelajar telah memberikan sumbang peran. Jejak sumbang peran ini dapat dilacak dari peran penting Tentara Pelajar dalam masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran besar lingkungan pendidikan terhadap tegak dan kuatnya bangsa ini kemudian dilembagakan yang salah satunya melibatkan Sivitas Akademi Perguruan Tinggi. Sejarah pelibatan lingkungan akademik dengan fungsi bahkan karya di bidang pertahanan telah berjalan lama kalau tidak dapat dikatakan mentradisi. Keterlibatan pelajar dalam Tentara Pelajar di masa Perang Kemerdekaan, dilanjutkan dengan pembentukan Perwira Cadangan di tahun 1970an serta Resimen Mahasiswa tahun 1980an. Lebih up to date  kerja sama fungsi pertahanan dengan lembaga pendidikan juga dilakukan pada tahun 2013 lalu melalui kegiatan KKN kebangsaan di wilayah perbatasan.

Melanjutkan kesinambungan kerja sama itu pada tanggal  31 Juli 2012 Dirjen Pothan Kemhan Bapak Dr. Ir. Pos M. Hutabarat dan Dirjen Dikti Kemdikbud Bapak Prof. Dr. Djoko Santoso telah menandatangani MOU tentang Latihan Dasar Bela Negara bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagai Komponen Pendukung Hanneg. Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud tertuang dalam naskah Perjanjian Kerjasama Nomor: PKS/01/VII/2012 dan 04/KB/E/VII/2012. Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk menyelenggarakan latihan dasar bela negara bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan tujuan menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagai komponen pendukung pertahanan negara.

Dipahami bersama bahwa maksud dan tujuan terkristalisasi dari pemikiran:

a.           bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan;
b.          bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air;
c.            bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pertahanan negara tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara;
d.        bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana untuk menguatkan komponen pendukung pertahanan negara;
e.        bahwa peran sebagai komponen pendukung merupakan wujud kemampuan awal bela negara dalam  pendidikan kewarganegaraan
f.              bahwa komponen pendukung adalah komponen pertahanan negara yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan;
g.            bahwa latihan dasar bela negara merupakan salah satu metode pendidikan kewarganegaraan melalui penanaman rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan berdasarkan pemikiran di atas, Dirjen Pothan Kemhan dan Dirjen Dikti Kemdikbud  sepakat untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi latihan dasar bela negara bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Untuk melaksanakannya kegiatan tersebut Dirjen Pothan Kemhan memiliki tugas dan tanggung jawab:

a.          menyusun dan melaksanakan program bersama Dirjen Dikti Kemdikbud  sesuai dengan ruang Iingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk kegiatan ditingkat pusat dan daerah;
b.           bersama Dirjen Dikti Kemdikbud menyusun kurikulum latihan dasar bela negara bagi mahasiswa;
c.            memfasilitasi penyiapan lembaga pelatihan dan perangkat operasional latihan dasar bela negara bagi mahasiswa;
d.           bersama-sama Dirjen Dikti Kemdikbud melaksanakan asistensi pelaksanaan latihan dasar bela negara bagi mahasiswa;
e.           melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Sedangkan Dirjen Dikti Kemdikbud memiliki tugas dan tanggung jawab:

a.            menyusun dan melaksanakan program bersama Dirjen Pothan Kemhan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk kegiatan ditingkat pusat dan daerah;
b.           bersama Dirjen Pothan Kemhan menyusun kurikulum latihan dasar bela Negara bagi mahasiswa;
c.            menyiapkan peserta dan menyelenggarakan latihan dasar bela negara bagi mahasiswa;
d.          bersama-sama Dirjen Pothan Kemhan melaksanakan asistensi pelaksanaan latihan dasar bela negara;
e.            Secara periodik memberikan data jumlah peserta yang telah mengikuti latihan dasar bela negara bagi mahasiswa kepada Dirjen Pothan Kemhan;
f.             melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Untuk mengimplementasikan kerja sama tersebut Dirjen Pothan Kemhan sejak tahu 2013 telah menyusun rencana guna memenuhi kewajiban melalui program Pembinaan Sumber Daya Manusia untuk Penguatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pengertian Mahasiswa terhadap perannya sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara, yang hasilnya dijadikan bahan evalusasi untuk menyusun Kurikulum. Penyusunan kurikulum merupakan langkah awal dari kesepakatan bersama untuk dioperasionalkan sebagai implementasi kerja sama.

Sebagai realisasi dari rencana tersebut pada tahun 2014 ini telah dilakukan rapat persiapan impelemntasi yang dilakukan rapat dengan Staf Dirjen Dikti tanggal 3 Pebruari 2014 di Ditjen Dikti. Rapat ini merupakan rapat persiapan. Rapat evaluasi sela dilakukan tanggal 21 Maret 2014 di ruang rapat Ditkomduk sesudah dua piloting yang dilakukan di Makassar dan Malang,. Rapat evaluasi sela dihadiri Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti dan Dirkomduk Ditjen Pothan.

Secara teknis pelaksanaan piloting yang dilakukan di dua tempat yakni di Makassar dan di Malang masing-masing tanggal 10 sd. 14 Maret dan 24 sd. 28 Maret 2014. Tempat pelaksanaan program Pembinaan Sumber Daya Manusia untuk Penguatan Komponen Pendukung Pertahanan Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi sebagai piloting di Makassar dalam Depo Pendidikan Bela Negara Rindam VII/ Wirabuana. Kegiatan di Makassar diikuti oleh 40 Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, Universitas ’45, dan Universitas Muhammadiyah.  Demikian juga piloting yang dilaksanakan Malang dilaksanakan di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam V/ Brawijaya diikuti oleh 40 Mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka, Universitas Muhammadiyah, Institut Teknologi Nasional, dan Universitas Pembangunan Nasional. Kegiatan piloting masih akan dilanjutkan pada tanggal 21 s.d. 25 April 2014 di Rindam I/ Bukit Barisan Pematang Siantar yang diikuti oleh 40 Mahasiswa dari Universitas Sumatra Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Panca Budi Medan, dan Universitas Nomensen.

Kurikulum yang dioperasionalkan dalam kegiatan piloting itu merupakan hasil kajian terhadap kerja sama dengan Dirjen Dikti dari sejak pembentukan Resimen Menwa sampai pada pembinaan dosen pendidikan kewarganegaraan.  Hasil kajian terhadap kerja sama tersebut kemudian diramu dengan kharakteristik Komponen Pendukung yang wujud dukungannya tidak merubah spesifikasi kemampuan/ produk/ jasa sehingga dirumuskan komposisi kurikulum yang lebih pada penguatan kesadaran pertahanan negara dan memberikan pemahaman perannya sebagai Komponen Pendukung.

Titik berat kesadaran pertahanan negara diberikan dalam bentuk kegiatan pengenalan langsung terhadap TNI dan kehidupannya. Hal ini sangat penting karena sebelum tahu peran dan kedudukannya sebagai Komponen Pendukung sudah selayaknya harus mengenal terlebih dahulu TNI yang merupakan Komponen Utama yang akan didukung. Kegiatan yang dilakukan merentang dari pengenalan terhadap Alutsista TNI sampai dengan penghayatan kegiatan harian personel TNI. Sedangkan pemahaman peran Mahasiswa sebagai Komponen Pendukung dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengorganisasian diri sebagai Komponen Pendukung. Secara teknis hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengagregasikan potensi melalui materi dinamika kelompok yang didudukkan dalam kerangka pemahaman sistem pertahanan negara dan perannya sebagai Komponen Pendukung.

Segenap kegiatan tersebut direalisasikan melalui metode ceramah, diskusi, anjangsana, dan praktek/ lapangan.

a.           Ceramah. Melalui kegiatan ceramah diharapkan terinternalisasi materi yang disampaikan, yang meliputi:
1)        Pendidikan kewarganegaraan
2)        Pengantar Bela Negara dan Hanneg
3)        Kepemimpinan
4)        Sistem Pertahanan Negara
5)        Komponen Pertahanan Negara
6)        Dinamika Kelompok.
7)        Komponen Pendukung Pertahanan Negara
8)        Potensi Mahasiswa sebagai Komponen Pendukung
9)        Pertahanan Nirmiliter

b.           Anjangsana. Anjangsana merupakan metode untuk mengenali secara langsung terhadap dinamika kehidupan Komponen Utama. Kegiatan dilakukan dengan mengorientasi satuan pertahanan setingkat Batalyon.

c.    Praktek/ Lapangan. Kegiatan praktek/ lapangan dimaksudkan untuk memberikan wahana penghayatan kehidupan prajurit, sehingga tumbuh apresiasi terhadap pengawak pertahanan negara, sehingga dapat memposisikan dirinya sebagai Komponen Pendukung saat dimobilisasi. Kegiatan yang dilakukan mencakup:
1)        Life skill keprajuritan
2)        PBB dan PPM
3)        Senam Pagi
4)        Diskusi

Hasil operasionalisasi kurikulum sementara ini akan dievaluasi dalam kegiatan workhshop, yang diharapkan akan menghasilkan perangkat lunak operasionalisasi kegiatan kerja sama selama periode kerja sama sampai tahun 2017. Kelanjutan kerja sama ini setiap tahun akan dievaluasi dan pada evalusasi akhir pada tahun 2017 akan ditetapkan apakah kerja sama akan dihentikan, atau justru akan dilanjutkan atau diperbaharui. Diharapkan kerja sama ini akan dilanjutkan, karena kebijakan tentang Komponen Pendukung merupakan kebijakan yang kuat dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di samping itu landasan kesepahaman yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan selain diatur dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 



[*] Telah diterbitkan dalam Media Informasi Potensi Pertahanan Tahun 2014

Senin, 07 Juli 2014

Memahami Kontrak Sosial Rousseau Menuju Kesadaran Bela Negara

Sesungguhnyalah dasar konsep Rousseau tentang kontrak sosial menjadi jalan mudah penetapan ukuran tumbuhnya kesadaran bela negara. Kontrak sosial berisi kejelasan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak. Kesadaran bela negara tumbuh jika masing-masing pihak piawai memenuhi kontrak.

Bagi Rousseau aturan sosial adalah hak keramat yang menjadi dasar hak-hak yang lain. Hak semacam itu tidak lahir secara alamiah, tetapi harus ditentukan oleh sebuah kesepakatan atau kontrak. Untuk dapat melakukan kontrak terlebih dahulu harus diperjelas berbagai konsep yang berkaitan dengan kontrak yang akan dilakukan.

Menurut Rousseau keluarga adalah komunitas politik pertama, tanpa saingan dan di dalamnya ada yang menguasai dan dikuasai. Oleh sebab itu keluarga adalah perilaku kontrak sosial terkecil. Masing masing pihak mendapatkan keuntungan dari relasi politik yang berlangsung dalam kontrak itu. Cinta kasih adalah hadiah rasa aman yang diperoleh dari relasi kekuasaan yang berlangsung dalam keluarga.

Namun demikian kekuasaan dan kekuatan bukanlah hak untuk dipatuhi. Dalam kontrak sosial hanya kekuasaan yang legitim saja yang wajib dipatuhi. Konvensilah yang menjadi landasan atas semua otoritas yang ada di antara manusia, karena tidak ada manusia yang secara kodrati berkuasa atas bawahannya dan kekuatan tidak menciptakan hak .

Relasi kontrak sosial adalah relasi penyatuan kekuasaan sekaligus tetap eksis kebebasan yang mengikuti tiap individu. Adanya ambiguitas dalam penyatuan itu mengakibatkan bentuk asosiasi yang unik karena sekaligus sulit secara kodrati. Di dalam asosiasi tersebut orang dapat menyatukan dirinya dengan orang lain, tetapi tetap patuh terhadap dirinya sendiri dan tetap menjadi seorang pribadi yang bebas seperti dia sebelum bergabung dalam asosiasi.

Namun dalam asosiasi itu pula masing-masing dari kita menaruh diri dan seluruh kekuatan di bawah perintah tertinggi dari kehendak umum. Dan dalam kapasitas kita sebagai lembaga yang memiliki ketentuan hukum, kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Di sinilah kemudian terbangun konsep kekompakan sosial. Dalam seseorang melakukan penyerahan diri pada komunitas meskipun pada dasarnya berarti tidak menyerahkan diri kepada siapapun, namun tereduksi dengan sendirinya untuk memperoleh kepentingan yang lebih besar.

Pereduksian itu seharusnya menjauhkan diri manusia dari kodratinya yang terlahir bebas, namun secara bersamaan diperoleh hal yang setara dengan reduksi yang terjadi, yakni tambahan kekuatan yang melindungi miliknya. Dengan kesediaannya ini, maka manusia sadar akan kedudukannya sebagai bagian dari pribadi yang lebih besar, yang melahirkan moral  dan rangka kolektif yang dapat memperjuangkan kepentingannya, yakni partai.

Partai adalah pribadi publik karena dibentuk oleh persatuan pribadi-pribadi membentuk kesatuan, identitas, hidup dan keinginan, yang menjadi rangka politik atau republik. Dalam kondisi pasif persatuan itu disebut negara, dalam kondisi aktif dikenal dengan istilah pemerintahan, dan dalam perbandingan dengan kekuatan lain yang serupa disebut dengan kekuasaan. Sebagai satu kesatuan, mereka yang tergabung di dalamnya disebut penduduk, dalam hubungan dengan pemerintahan disebut dengan warga negara, dan dalam hubungan dengan hukum negara disebut masyarakat.

Konsepsi dan relasi di atas menunjukkan bahwa tindakan penyatuan menekankan sebuah hubungan timbal balik yang menguntungkan antara individu dengan publik serta bahwa setiap individu dalam melakukan kontrak bahkan dengan dirinya sendiri sekalipun dia terikat dalam kapasitas ganda: yakni sebagai anggota pemerintahan, seorang individu terikat secara pribadi, dan sebagai warga negara, terikat pada pemerintahan. Namun dari sudut pandang hak sipil, tidak ada seorang pun yang mengikat pada dirinya sendiri, tidak berlaku dalam konteks ini karena ada perbedaan signifikan antara menciptakan kewajiban untuk diri sendiri dan menciptakan kewajiban bagi seseorang terhadap seluruh bagian.

Dengan demikian pada dasarnya setiap individu tetap pribadi yang bebas namun berada dalam pribadi publik. Untuk dapat menghubungkan hal itu harus ada perolehan dari relasi dan kontrak sosial yang telah dilakukannya. Perolehan itu diciptakan dalam pribadi publik negara yang diwujudkan oleh pemerintah, melalui perjuangan agregasi aspirasi dalam partai. Dinamika inilah yang yang menghasilkan relasi timbal balik dari penyerahan pribadi bebas terlahir perilaku cinta negara, cinta bangsa, yang berujung pada kesadaran bela negara.


Bela negara pada dasarnya adalah nation and state building yang menurut Safroedin Bahar menjadi esensi permasalahan yang dihadapi negara-negara baru Pasca Perang Dunia II, dalam wujud merangkai old societies menjadi new state. Bagaimana kontrak sosial yang dapat merubah komunitas antropologis tradisional (old societies), yang mempunyai sejarah dan kebudayaan yang amat tua, menjadi struktur negara modern (new state), sehingga terbangun nation and state building dan warganya sadar bela negara.
Mandala Pertahanan dan Bela Negara

Pada dasarnya globalisasi dapat menjadi peluang  sekaligus dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Menjadi ancaman jika infra struktur ekonomi dan strategi kebudayaan tidak siap menghadapi serbuan modal dan produk budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan menjadi peluang jika terdapat kesiapan sebaliknya. Belum lagi globalisasi kemudian menjadi katalis persaingan kekuatan militer,  terorisme, senjata pemusnah massal, energy and security, kejahatan lintas negara, peredaran dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, bencana alam dan pemanasan global (global warming), persoalan perbatasan wilayah,  gerakan separatis dan konflik  komunal serta distrust terhadap tatanan kehidupan bangsa yang dapat berkembang menjadi entropi

Mencermati kondisi tersebut, pada dasarnya ancaman nonmiliter lebih mengemuka dibanding ancaman militer, sehingga karena watak dan sifat ancaman nonmiliter yang lebih kompleks dan melekat dalam dinamika kehidupan bangsa menjadi sulit dideteksi. Lebih jauh lagi buah globalisasi berupa ancaman nonmiliter terfasilitasi oleh aksesi teknologi informasi yang menyediakan aplikasi-aplikasi mudah dan atraktif merambah ke segala penjuru sudut dunia melalui internet, sehingga informasi mampu menelusup ke segala strata masyarakat, mempengaruhi cara berpikir. Hal ini menjadikan dimensi vertikal ancaman lebih dahsyat ”daya ledak”nya, karena teknologi informasi telah menggeser sasaran ancaman dari terhadap kedaulatan negara menjadi ancaman terhadap kedaulatan individu. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong pencerahan individu yang sangat mungkin terjadi pencerahannya tidak  sesuai dengan nilai dan norma budaya bangsa, dan dapat menjadi ancaman.

Jika segenap individu sudah tercerabut kedaulatannya, maka negara yang dibentuk oleh individu-individu warga negara menjadi semu alias kalah perang. Negara yang kalah dalam perang seperti itu adalah negara yang terberangus hajat hidup kebangsaanya, dan terpojok hanya menjadi seremoni-seremoni dan retorika-retorika kebangsaan yang tak memiliki roh kebangsaan itu sendiri. Jika pun masih memiliki elan/ semangat perjuangan, orientasi kebangsaannya kabur tertutup tirai hedonisme kelompok atau lebih ekstrim individu pemodal korporasi. Negara demikian itu  secara de jure tetap tegak berdiri, tetapi ia secara de facto sudah tidak memiliki kedaulatan dalam segala aspek kehidupannya. 

Operasionalisasi perang menggunakan teknologi informasi merupakan karakteristik perang baru, disebut cyber war. Cyber war menjadi perang gerilya bentuk modern, sehingga termasuk asymetric warfare. Sebagai perang asimetrik, struktur kekuatan dan operasionalisasinya luwes alias kenyal dan pelakunya bisa individu alias warga sipil yang tidak berkewenangan, perseorangan yang mampu mengakses, teroris, aktor non negara, intelijen, hingga militer.

Di sisi lain dengan memanfaatkan daya informasi para aktor-aktor perang cyber war dapat mengekpresikan ketidakpuasan untuk membangun gerakan. Hal ini bersifat strategis, karena ketidakmatangan warga negara menjadi mudah goyah dan gampang direkrut terus diisi atau bahkan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis hanya menempelkan kepentingannya, melaksanakan war by proxy. War by proxy adalah perang intelijen untuk membentuk sarana, alat, SDM yang berada di negara sasaran kemudian menggunakannya untuk menciptakan kerawanan. Oleh sebab itu war by proxy menjadi strategi efisien untuk memperoleh hegemoni dan keunggulan.

Sementara itu pada dasarnya tidak hanya teknologi informasi yang membentuk ancaman. Perkembangan teknologi pada umumnya pun dengan dibarengi kerakusan manusia dapat menampakkan moncong ancamannya. Hedonisme yang disediakan teknologi dan dianggap sebagai manfaat teknologi, ternyata mendorong ketamakan manfaat yang mengantarkan manusia pada bahaya pemanasan global (global warming). Melalui fasilitasi dan mediasi kekuatan kapitalisme, teknologi dipergunakan untuk mengeksploitasi alam. Eksploitasi  berlebihan membawa dampak tidak hanya terhadap alam seperti pemanasan global, akan tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku dan nilai-nilai sosial. Perubahan perilaku sosial itu terjadi karena rendahnya daya pada diri manusia dan terjadinya kegagapan sosial dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, sehingga timbul perasaan terjebak dalam disparitas keinginan dan kenyataan yang menimbulkan frustasi. Inilah akar dari terorisme, yang biasanya subur dalam lingkungan primordialismenya.

Seiring dengan dinamika cepat eksploitasi alam, berkembang dan meningkat pula kebutuhan sumber energi.  Pesatnya peningkatan kebutuhan energi mendorong terjadinya krisis energi, karena semakin menipisnya cadangan minyak, yang menimbulkan isu energy security. Dalam aras nasional langkanya sumber energi mengakibatkan lemahnya pelayanan ekonomi dan sosial kepada masyarakat dan berujung pada konflik sosial. Dalam fora internasional isu energy security dapat mendorong perebutan sumber daya menimbulkan konflik antar negara.

Cyber war ditambah dengan energy security, global warming dan terorism, yang merupakan tiga serangkai ancaman (triple threat) global dalam menghadapinya memerlukan penguatan rasa kebangsaan. Seperti halnya diperlukan solidaritas global untuk dapat mengatasi cyber war dan tiga serangkai ancaman global tersebut, diperlukan pula solidaritas nasional bangsa. Dalam hal ini kemandirian kebangsaan Indonesia mutlak diperlukan sehingga terhindar dari peran obyek di tengah persaingan dan perkembangan yang semakin cepat, sekaligus menjaga integritas nasional.


Secara nasional Indonesia yang majemuk sarat dengan ancaman efek dari triple threat. Agar kondisi itu tidak berkembang menjadi penguatan sentimen primordial, penguatan kembali nilai dan norma kebangsaan dan kesadaran bela negara menjadi prioritas. Demokrasi yang dapat mendorong keadilan dan kebersamaan harus menjadi nilai dan norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kamis, 15 Mei 2014

PEMIKIRAN AWAL
MEMBANGUN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PERTAHANAN
MEMANTAPKAN FUNGSI PERTAHANAN

Oleh : Letkol CAJ K. D. Andaru Nugroho, S.Sos., M.Si.*)



Prolog

Indonesia adalah negara bahari dengan wilayah laut mencapai 80 % dari seluruh wilayahnya. Rangkaian pulau-pulau yang disebut sebagai Nusantara menunjukkan fakta geografis Indonesia yang dikelilingi laut. Fakta ini tentunya membawa konsekwensi seluruh kebijakan pemerintahan, harus mempertimbangkan kondisi geografis yang khas bahari ini. Langkah-langkah terencana untuk membangun kebijakan pemerintah yang berorientasi bahari harus menjadi agenda awal dan utama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun faktanya hal itu tidak terjadi. Baru pada beberapa tahun terakhir ini hal itu diaksentuasikan dengan lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan.

Tidak berbeda dengan kondisi itu, di sektor pertahanan, bangsa ini baru menyadari betapa lemahnya perhatian terhadap strategi pertahanan bahari setelah terjadi kasus Ambalat. Strategi pertahanan bahari belum dapat diandalkan. Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung strategi bahari  dalam kasus Ambalat, telah menyentakkan bangsa ini perlunya strategi pertahanan yang memadai.

Dalam kasus yang berbeda di era reformasi ini timbul topik bahasan bahwa Departemen Pertahanan adalah departemen sipil. Topik ini sebenarnya tidak proporsional dan hanya menjadi reaksi akibat pekat kabut historis yang menyelimutinya. Pertahanan adalah fungsi pemerintah, sehingga Departemen Pertahanan adalah departemen pemerintah yang melaksanakan fungsi pertahanan.

Fakta itu masih dapat ditambah dengan masih sempitnya masyarakat dan mungkin bangsa ini dalam memahami pertahanan yang selalu terfokus semata-mata fungsi TNI. Harus dipahami pertahanan memiliki dimensi sangat luas dan secara konsepsional sesungguhnya hal itu sudah menjadi kebijakan pertahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1, Butir 2, dituangkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Tiga Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana fungsi pertahanan belum dipahami dan masih belum mantap. Setelah sekian lama Departemen Pertahanan mengemban fungsinya, hal-hal mendasar seperti yang dikemukakan di atas masih terjadi. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah mengapa belum nampak implementasi konsepsional untuk menggugah perlunya pemantapan fungsi pertahanan, agar lahir kebijakan yang dapat mengikis berbagai permasalahan pertahanan seperti yang dikemukakan di atas?

Banyak hal yang menyebabkannya, salah satunya adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas kajian terhadap fungsi dan kebijakan pertahanan, yang dapat dijadikan landasan berpikir dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan implementasinya. Sebagai akibatnya, program-program yang dilaksanakan belum komprehensif mengimplementasikan kebijakan pertahanan. Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasinya belum dapat mengatasi permasalahan riil perahanan. Masih terdapat kesenjangan antara kondisi permasalahan riil pertahanan dengan kebijakan dan implementasi untuk mengatasi pemasalahan tersebut.

Menyadari hal itu, membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah langkah strategis untuk memantapkan fungsi pertahanan. Dengan adanya rumpun jabatan fungsional dapat dipastikan kajian tentang fungsi pertahanan dan implementasi kebijakannya akan meningkat, semakin luas, dan dalam, yang dapat dipergunakan sebagai bahan dasar kebijakan pertahanan dan implementasinya. Hal ini dapat diasumsikan karena jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Namun tidak berarti hal itu menafikan peran jabatan struktural dalam memantapkan fungsi pertahanan. Duo jabatan fungsional dan jabatan struktural adalah dua sisi dalam satu mata uang memantapkan fungsi pertahanan. Permasalahannya, di samping kerangka kebijakan dan implementasi yang dikeluarkan tidak berdasarkan kajian permasalahan strategis pertahanan yang memadai, jabatan struktural pada kenyataannya terjebak dalam permasalahan-permasalahan birokratis kebijakan, sehingga kebijakan dan implementasinya pun kurang optimal kontribusinya dalam memantapkan fungsi pertahanan.


Rumpun jabatan Fungsional Pertahanan

Seperti dikemukakan di atas, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional diadakan dan ditetapkan dengan pertimbangan perlunya pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Salah satu muatan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 menyatakan bahwa dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional. Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang di dalamnya memuat antara lain kriteria tentang jabatan fungsional dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan fungsional. Selain itu diatur pula ketentuan tentang jenjang jabatan serta tata cara penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

Dengan demikian diharapkan bahwa adanya jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dapat dipacu mutu profesionalismenya melalui pembinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang berdayaguna dan berhasilguna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Peningkatan mutu profesionalisme menjadi sasaran strategis dari adanya jabatan fungsional. Sasaran itu dicapai melalui pembinaan karier yang berorientasi pada prestasi kerja.

Dengan kerangka berpikir demikian itu, maka terdapat kekosongan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pertahanan dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berhasil guna dan berdaya guna dengan peningkatan profesionalime yang berorientasi pada prestasi kerja. Pada kenyataannya jabatan fungsional pertahanan tidak ada di lingkungan Departemen Pertahanan. Di Departemen Pertahanan yang ada adalah tenaga fungsional yang pembinaan karirnya tidak terpola dan tidak berdasarkan prestasi kerja. Tenaga fungsional seperti itu bukanlah jabatan fungsional. Kriteria jabatan fungsional adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil :

a.         Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
b.         Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
c.         Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
1)         Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;
2)         Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;
d.         Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
e.         Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional yang ada di Departemen Pertahanan adalah jabatan fungsional lain untuk mendukung fungsi pertahanan, seperti peneliti, auditor, dan widyaiswara, dan terbanyak justru jabatan fungsional ketrampilan pada rumpun jabatan fungsional arsiparis dan pranata komputer. Jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk dapat memantapkan fungsi pertahanan adalah jabatan fungsional yang benar-benar dalam rumpun jabatan fungsional pertahanan, bukan jabatan fungsional lain. Rumpun jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan berjenjang yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan rumpun jabatan ketrampilan. Sedangkan jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.

Melihat definisi rumpun jabatan fungsional dan penjejangannya tersebut, dalam membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan diperlukan kajian mendalam berkaitan dengan kerangka keilmuan yang mendasari fungsi pertahanan. Kerangka keilmuan terdekat dengan fungsi pertahanan adalah ilmu militer, ilmu manajemen strategis, dan ilmu politik. Dalam kerangka ketiga ilmu tersebut dikaji untuk dapat memunculkan rumpun jabatan fungsional pertahanan, mengiringi kajian fungsi pertahanan itu sendiri.

Dalam hal ini harus dipahami ilmu pertahanan ansich pun bukanlah ilmu militer semata. Ilmu militer hanyalah sebagian dari disiplin ilmu yang dikaji dalam merumuskan rumpun jabatan fungsional pertahanan. Bukankah perang adalah diplomasi dalam bentuk lain. Dengan kata lain perang hanyalah salah satu jalan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan negara dan bangsa. Untuk itu dalam membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan harus dikaji ilmu-ilmu lain yang terdekat dengan fungsi pertahanan, sehingga diperoleh rumpun jabatan fungsional pertahanan yang komprehensif. Dalam rumpun jabatan fungsional pertahanan, jabatan fungsional yang berkaitan dengan militer adalah salah satu jenis dari rumpun jabatan fungsional pertahanan.
Pemikiran Dasar dalam Membangun Jabatan Fungsional Pertahanan

Seperti yang dikemukakan di atas, permasalahan dasar kebijakan pertahanan dan implementasnya tidak dilandasi oleh kajian strategis fungsi yang kuat, sehingga jabaran kebijakan dan implementasinya juga lemah. Sebagai akibat dari hal itu terdapat ketimpangan aksentuasi kebijakan pertahanan dan implementasinya. Kalau dilihat dari segi anggaran, terdapat ketimpangan anggaran dari unit organisasi pelaksana fungsi pertahanan. Money can talk, sehingga dari gambaran kebijakan anggaran itu dapat dibaca adanya ketimpangan penjabaran fungsi sebagai akibat ketimpangan pemahaman fungsi, sehingga dalam berjalannya fungsi tidak terlahir langkah kebijakan dan implementasi yang strategis dan komprehensif pertahanan. Akibat dari kondisi ini masyarakat tidak pernah merasakan, apalagi memahami tentang pentingnya pertahanan, sehingga ia tidak terbangun secara proporsional  sense of defence dan kesadaran bela negara (state defence awareness). Berbagai kebijakan dan implementasi pertahanan dilaksanakan selama ini tidak cukup memadai untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara, dihadapkan dengan mind set yang sudah terbangun akibat pengalaman sejarahnya.

Dalam memantapkan fungsi pertahanan, sense of defence, kesadaran bela negara  memiliki arti strategis, mengingat sifat semesta pertahanan negara. Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan pertahanan adalah jika segenap aspek dan komponen masyarakat melekat dalam dirinya kesadaran bela negara demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Sekali lagi ukuran ini jangan dilihat seperti pada kasus Ambalat. Ukuran ini harus dilihat dari segala aspek dalam dinamika kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Mantapnya fungsi pertahanan berarti semakin terdukungnya kebijakan pertahanan dan implementasinya oleh segenap komponen masyarakat. Masyarakat menjadi orientasi kebijakan umum memantapkan fungsi pertahanan. Bukankah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2005, dalam ”Strategi Pembangunan Indonesia” yang mengiringi ”Strategi Penataan Kembali Indonesia”, adalah pemenuhan hak dasar rakyat ? Dalam konteks fungsi pertahanan, hak rakyat untuk membela negara harus dapat dipenuhi pula.

Dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 disuratkan bahwa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara. Lebih luas lagi, disuratkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari dua kerangka pasal konstitusi dasar tersebut jelas bahwa pertahanan negara dan bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang pelayanannya untuk pertahanan negara dilaksanakan oleh fungsi pertahanan. Dalam kerangka ini, lebih luas fungsi pertahanan negara jangkauannya jika dilihat bahwa amandemen konstitusi dasar telah memindahkan perihal hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara dari Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, ke Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Dengan amandemen perihal bela negara pada konstitusi dasar tersebut, maka fungsi penting pertahanan harus dapat membangun kesadaran bela negara seluruh warga negara, berdasarkan kebijakan dan strategi yang tepat.

Dengan demikian jangkauan fungsi pertahanan sangatlah luas, yakni seluruh warga negara. Dalam rangka memantapkan fungsinya untuk dapat mengemban tugas yang demikian besar dan berat, jabatan fungsional berperan strategis untuk dapat menjangkau kajian terhadap fungsi dan kebijakan pertahanan berlandaskan filosofi strategi pemenuhan hak-hak rakyat. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan relatif lebih luwes dan dapat luas dalam mengkaji. Demikian juga mengingat dasar metode dan analisisnya tidak semata-mata birokratis, dan lebih bersandar pada profesionalisme dan etika profesi, menjadikan kajiannya tidak bernuansa kepentingan, tetapi dalam bingkai kebijakan pemerintah dan negara demi pemenuhan hak rakyat untuk membela negara.

Mengingat keunggulannya itu, maka diharapkan jabatan fungsional pertahanan dapat lebih melihat secara obyektif berbagai permasalahan pertahanan, dihadapkan dengan kondisi keindonesiaan dan kecenderungan global. Keunggulan ini akan memperkaya dimensi kajiannya, sehingga hasilnya dapat lebih mendekati kepada permasalahan riil pertahanan. Ujung-ujungnya, kajian yang sudah mendekati permasalahan riil itu, jika hasilnya dipakai sebagai dasar kebijakan akan lebih menyentuh dan mendekati pemecahan permasalahan nyata yang diharapkan dari fungsi pertahanan.

Membangun Rumpun Jabatan Fungsional Pertahanan Memantapkan Fungsi Pertahanan

Pemikiran awal yang melekat dalam membangun rumpun jabatan fungsional adalah  terlebih dahulu dipahami bahwa dimensi fungsi pertahanan sangatlah luas. Lekatnya pemahaman itu akan mengarahkan setiap langkah dalam merumuskan rumpun jabatan fungsional pertahanan secara menyeluruh, berdimensi luas sehinga dapat menjangkau seluruh dimensi fungsi pertahanan. Jika tercerabut pemahaman itu, rumusan rumpun jabatan fungsional akan kembali ke paradigma kabut sejarah yang memandang sempit fungsi pertahanan. Artinya, rumpun jabatan fungsional pertahanan yang lahir akan terjebak pada fungsi militer semata. Dimensi pertahanan dalam merumuskan rumpun jabatan fungsional tetap mengacu pada kesemestaan sifat pertahanan negara. Terlalu berat beban TNI dan terjadi salah sasaran, jika fungsi pertahanan hanya dibebankan kepadanya. Ancaman yang dihadapi oleh sistem pertahanan negara tidak semata-mata ancaman militer, tetapi juga ancaman non militer yang tidak mungkin dihadapi oleh TNI.

TNI sendiri menyadari bahwa hubungan rakyat dan TNI adalah bagaikan ikan dengan air. Kalau kemudian ikannya sehat tetapi airnya pekat dan kotor, otomatis ikannya akan terbawa tidak sehat. Oleh sebab itu dalam membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan harus diperhatikan agar air (baca : rakyat) dapat menjadi habitat yang sehat bagi berkembangnya ikan (baca : TNI). Habitat yang sehat adalah rakyat yang memiliki state defence awareness yang tinggi. Rumpun jabatan fungsional pertahanan harus memikirkan juga bagaimana kajiannya dapat menjadi landasan kebijakan pertahanan dan implementasinya, mewujudkan rakyat yang memiliki komitmen terhadap pertahanan negara sekaligus membangun TNI yang profesional.

Oleh sebab itu warna dasar yang akan menghiasi lahirnya jenis jabatan fungsional pertahanan pembentuk mozaik rumpun jabatan fungsional pertahanan, akan merupakan warna yang seimbang dan dalam komposisi yang tepat antara mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi dan TNI yang profesional. Rumpun jabatan fungsional yang dilahirkan dengan komposisi warna demikian itu terdiri dari jabatan fungsional yang membangun kerangka kajian permasalahan membina masyarakat dan jabatan fungsional yang membangun kerangka kajian permasalahan TNI yang profesional, serta jabatan fungsional yang membangun kajian strategis kebijakan pertahanan yang menghubungkan kedua kerangka kajian pertama. Jenis jabatan fungsional yang menjadi bagian dari mozaik rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah jenis jabatan fungsional yang membidangi pembinaan potensi pertahanan, pembinaan profesionalisme TNI dan pembinaan strategi pertahanan.
Selanjutnya jika keluasan dan kedalaman fungsi pertahanan serta komposisi mozaik rumpun jabatan fungsional itu sudah dipahami, kerangka waktu dan materi bahasan untuk melahirkan rumpun jabatan fungsional itu harus terukur dan terarah. Dengan kata lain sasaran dan kerangka waktu terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan harus jelas. Untuk memetakannya, rencana strategis harus dilahirkan.
Di sisi lain yang lebih penting, keinginan yang kuat untuk membangun rumpun jabatan fungsional memantapkan fungsi pertahanan harus dimiliki oleh segenap pengampu fungsi pertahanan. Hambatan psikologis manajemen, seperti prosedur yang rumit dan kerangka waktu yang panjang harus disingkirkan. Yang penting adalah langkah nyata, seperti yang dikemukakan oleh AA. Gym, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang, menjadi landasan kerja penyusunan bangunan rumpun jabatan fungsional yang dimulai dari membuat rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan. Tanpa menghilangkan hambatan psikologis ini, sulit untuk melangkah menyusun rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan.
Melalui rencana strategis, langkah-langkah pencapaian tujuan dan sasaran terpetakan, kerangka waktu menjadi kendali dan yang lebih penting adalah langkah nyata telah diayunkan. Dengan peta yang jelas, jalan menuju tujuan terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan terpampang jelas. Dengan kerangka waktu yang terukur diperoleh efisiensi sumber daya menuju terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan. Sementara dengan langkah nyata yang sudah terayunkan, momentum terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan dapat diperoleh. Akhirnya, untuk mendorong percepatannya, komitmen dan kebijakan yang kuat dari Menteri tentu harus dilahirkan. Tanpa komitmen kuat dari pimpinan tertinggi pengampu fungsi pertahanan, sulit terwujud dan menjadi semakin besar tantangan untuk melahirkan rumpun jabatan fungsional pertahanan.

Pemikiran Awal Rencana Strategis Membangun Rumpun Jabatan Fungsional Pertahanan dan Permasalahannya

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 dan dihadapkan dengan fungsi pertahanan, visi rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah

Terwujudnya rumpun jabatan fungsional pertahanan yang mampu mengembangkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai, serta meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya, guna membentuk pegawai Departemen Pertahanan sebagai Aparatur Negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertahanan.

Karakteristik fungsi pertahanan berbeda dengan karakterisitik fungsi pemerintahan yang lain, yang membawa konsekwensi pada jenis pegawai pengampu fungsi pertahanan. Sebagai akibatnya, komposisi pegawai negeri Departemen Pertahanan berbeda dengan komposisi pegawai negeri Departemen lain. Karakateristik fungsi pertahanan yang juga menyangkut fungsi militer, mengakibatkan adanya pegawai militer di lingkungan Departemen Pertahanan. Untuk itu rumpun jabatan fungsional pertahanan yang akan disusun diperuntukkan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga pegawai militer, sehingga dalam rumusan visinya ditujukan kepada pegawai.

Dalam rangka menyusun rumpun jabatan fungsional, komposisi pegawai yang khas ini membawa berbagai permasalahan.

a.            Belum ada pengaturan jabatan fungsional militer, yang ada adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 yang hanya mengatur jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil.
b.            Dengan komposisi pegawai dan karakteristik fungsi pertahanan tersebut di atas, apakah akan ditempuh kekhususan dalam penjabatannya. Dengan pertanyaan lain, apakah terdapat jenis jabatan fungsional pertahanan yang hanya diperuntukkan militer, atau hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, atau bahkan dapat dijabat baik Pegawai Neheri Sipil dan militer ?
c.            Apakah dalam rumpun jabatan fungsional pertahanan juga diatur jabatan fungsional di lingkungan TNI ?
d.            Akar dari permasalahan tersebut adalah apakah dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertahanan, militer termasuk dalam fungsi pertahanan ?

Untuk mendapatkan misi yang komprehensif dalam menyusun rumpun jabatan fungsional pertahanan, dua permasalahan terakhir harus dipecahkan. Tetapi jika  akan diselesaikan secara parsial, maka cukup dua permasalahan pertama di atas yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Namun terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikemukakan misi jabaran dari visi dalam rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan sebagai berikut :

a.            Menginisiasi Peraturan Pemerintah tentang jabatan fungsional militer
b.            Melaksanakan kajian terhadap fungsi pertahanan untuk melahirkan bidang dan kedalaman yang dipakai sebagai landasan penyusunan rumpun jabatan fungsional pertahanan.
c.            Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan penyusunan jabatan fungsional untuk mendapatkan esensi dan prosedur serta legalitas
d.            Melaksanakan koordinasi dengan lingkungan akademis terkait untuk kedalam analisis akademis dan profesionalismenya.
e.            Menyusun dan menjabarkan rumpun jabatan fungsional pertahanan.
f.             Memfasilitasi lahirnya organisasi profesi pertahanan dan menyusun etika profesinya, serta mendorong lahirnya rumusan metode, teknik analisis dan prosedur kerja bidang kajian pertahanan

Memperhatikan misi yang terurai di atas, hal yang paling berat dalam mewujudkan rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah membangun kerangka keilmuan dan profesi pertahanan. Kedua hal tersebut menjadi kunci untuk lahirnya landasan keilmuan  dan profesi pertahanan bagi rumpun jabatan fungsional pertahanan. Untuk tantangan berat itu, jika dimungkinkan dapat ditempuh kebijakan politis dengan argumentasi yang rasional yang dapat dipahami oleh pejabat atau instansi berwenang dalam penyusunan jabatan fungsional.

Tetapi jika kebijakan politis itu tidak dapat dilahirkan, sebenarnya potensi landasan keilmuan dan profesi pertahanan sudah dimiliki untuk melahirkan rumpun jabatan fungsional pertahanan. Lebih dari 20 tahun Departemen Pertahanan cq. Ditjen Kuathan (dahulu ditangani oleh Ditjen Persmanvet) mengembangkan kerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada serta Depdiknas dan Lemhannas, menyelenggarakan Program Strata 2 Pengkajian Ketahanan Nasional.  Alumni dari Program Strata 2 Pengkajian Ketahanan Nasional juga telah membentuk organisasi profesi dengan nama Himpunan Alumni Studi Ketahanan Nasional (HASTANAS) dan sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sejak tahun 2002.  Potensi ini dapat dikembangkan menjadi landasan keilmuan dan landasan profesi rumpun jabatan fungsional pertahanan.

Setelah permasalahan landasan keilmuan dan profesi terpecahkan, langkah selanjutnya adalah sudah berada dalam lingkup kewenangan Departemen Pertahanan dan instansi terkait dengan penyusunan jabatan fungsional. Sepanjang prosedur birokratis yang ditetapkan ditempuh, dan pengkajian untuk menjabarkan fungsi pertahanan melahirkan rumpun jabatan fungsional pertahanan telah dilakukan secara mendalam, maka penyelesaian penyusunannya relatif lebih mudah.

Epilog
Kebijakan dan implementasinya harus didasari oleh kajian yang luas dan dalam terhadap permasalahan yang akan diatasi oleh suatu kebijakan. Untuk itu kajian yang luas dan dalam serta profesional terhadap suatu permasalahan yang melandasi kebijakan dan implementasinya, harus dilakukan. Mekanisme kajian secara struktural melalui pelaksanaan fungsi oleh jabatan struktural dengan laporan dan evaluasi, kurang memadai untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif. Mekanisme seperti itu terlalu birokratis dan memiliki hambatan psikologis kewenangan. Perlu dilakukan kajian yang inten dan mandiri, agar hasil kajiannya dapat obyektif dan mendekati permasalahan yang sebenarnya.

Melaksanakan kajian seperti itu salah satunya dapat dilakukan oleh jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dasar keahlian dan kemandirian dengan disemangati pembinaan karir melalui prestasi kerja, menjadi jaminan kinerja yang optimal dalam jabatan fungsional mengkaji permasalahan sebagai bahan dasar perumusan kebijakan dan implementasinya.


Mengingat karakteristik jabatan fungsional dan kinerja yang dijanjikan, rumpun jabatan fungsional pertahanan sangat strategis untuk dapat memantapkan fungsi pertahanan. Untuk langkah nyata merumuskan jabatan fungsional pertahanan sebuah rencana strategis membangun rumpun jabatan fungsional pertahanan adalah hal yang mendesak yang dilandasi percepatannya oleh komitmen seluruh pengampu fungsi pertahanan untuk mewujudkannya demi mantapnya fungsi pertahanan dalam kedudukanya sebagai fungsi pemerintah.

*)Naskah ini pernah dimuat di Majalah Wira tahun 2005