Selasa, 02 Februari 2016

LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN YURIDIS BELA NEGARA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

Sistem pertahanan negara bersifat semesta melibatkan seluruh  warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dari pengertian tentang sistem pertahanan tersebut nampak bahwa sistem pertahanan negara melibatkan tidak saja warga negara, tetapi juga sumber daya nasional lainnya dan dipersiapkan secara dini. Jika pada awal kemerdekaan pelibatan itu didasarkan pada spontanitas, maka konsepsi yang dibangun dalam kesemestaan itu diatur pelibatannya berdasarkan realitas kondisi awal dihadapkan perkiraan strategis dalam rangka mempersiapkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Dalam membangun kondisi awal itu, mentalitas warga negara harus digugah dan dibangun melalui sistem pendidikan yang mampu mengarahkannya sebagai warga negara yang cinta tanah air dan siap untuk membela negara. Dalam pemikiran itu pelembagaan sistem pendidikan nasional menempatkannya dalam pendidikan kewarganegaraan, yang juga dalam pelembagaannya terwadahi sistem pertahanan negara. Lebih jauh dari itu pendidikan kewarganegaraan juga berada dalam kerangka sistem kenegaraan yang tidak bertentangan dengan hak azasi manusia. 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kerangka Sistem Kenegaraan

Kerangka sistem kenegaraan mengacu pada pengaturan di dalam Undang Undang. Dalam kerangka landasan yang lebih luas, Undang Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang pembelaan negara ini. Pada UUD 1945, yang belum diamandemen pembelaan negara (disingkat Bela Negara) adalah merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara dicantumkan pada Bab XII tentang Pertahanan Negara, Pasal 30 Ayat 1; tanpa adanya penjelasan pada pasal demi pasal. Dari aktualisasi rangkaian perjuangan Bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya, makna pengertian dan wujud penunaian hak dan kewajiban warga negara adalah hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara dalam pembelaan negara mengandung konsep demokrasi yang mengandung arti bahwa dalam upaya bela negara tidak membedakan kelamin, suku bangsa dan sebagainya.

Pada UUD 1945, yang telah diamandemen di era reformasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya Bela Negara pada Bab XII Pertahanan Negara Pasal 30 ayat 1, dipindahkan pada Bab X Warga dan Penduduk pada Pasal 27 Ayat 3, sedang Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara, pada pasal 30 pengaturan khusus hak dan kewajiban warga negara pada aspek pertahanan dan keamanan negara.   Dari ketentuan dalam Amandemen UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa : (1) Pasal 27 Ayat 3 Bab X UUD 1945 adalah hak dan kewajiban warga negara dalam upaya Bela Negara berdasarkan konsep Ketahanan Nasional (mencakup seluruh aspek kehidupan nasional); (2) Pasal 30 Bab XII UUD 1945 adalah hak dan kewajiban warga negara dalam upaya Bela Negara, pada aspek pertahanan negara.

Dari kerangka filosofis amandemen tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran bela negara dalam mendukung pertahanan semesta tidak dapat bertumpu pada hanya sektor pertahanan, tetapi mencakup segenap sektor, sehingga kesemestaan itu dapat diaksentuasikan. Bela negara dalam kerangka sistem pertahanan semesta tidak hanya dapat dipahami secara sempit dari sektor pertahanan, tetapi harus dalam kerangka pandang luas mencakup seluruh sektor. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,  dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sebagai wujud dari kesemestaan itu, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya.  Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.".  Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) UU No.3 tahun 2002 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui : Pendidikan Kewarganegaraan.

Upaya bela negara yang merupakan cakupan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara,  selain sebagai kewajiban dasar manusia,  juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran,  tanggung jawab,  dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara perlu pemahaman Kesadaran Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Kewajiban Dasar Manusia dalam Hak Azasi Manusia. Menurut UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Kerangka landasan dasar pendidikan kewarganegaraan ini menjadi sangat tepat jika ditengok bahwa bela negara sebagai salah satu cakupan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi kewajiban dasar manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 68. Hak Azasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa meliputi; hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan,  hak kemerdekaan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.  Selanjutnya manusia mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Selain mempunyai Hak Azasi Manusia, manusia mempunyai kewajiban dasar yaitu menghormati Hak Azasi Manusia lainnya, mentaati peraturan/perundang-undangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.   Disisi lainnya negara dapat membatasi HAM seseorang dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Negara tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau menafikan hak tersebut.   Negara justru harus menjamin hak-hak setiap individu warga negara untuk menjalankan hajat hidupnya. Di samping haknya itu,  individu warga negara mengemban konsekwensi identitas kolektifnya.  Sebagai bagian dari keindonesiaan,  setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Berdasarkan kerangka pemikiran dan kerangka peraturan perundang-undangan di atas,  maka  Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sub sistem dari pembangun-an sistem nasional, khususnya sub sistem potensi sumber daya manusia. Dalam hal ini elemen tersebut adalah elemen kejiwaan yang memberikan arah kekuatan menuju akselerasi yang terfokus dalam rel bela negara untuk kelangsungan hidup dan kejayaan negara dan bangsa. Untuk itu kerangka dasar Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta mencakup pembinaan kesadaran bela negara melalui  pembentukan sikap moral dan watak bangsa, sampai dengan pendidikan politik kebangsaan, meliputi : (1) Tujuan. Terwujudnya warga negara yang memiliki sikap moral dan watak bangsa Indonesia dan memahami politik kebangsaan, demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan bangsa dan negara; (2) Unsur-Unsur. Unsur-unsur Pendidikan Kewarganegaraan mencakup sikap moral dan watak bangsa yang cinta tanah air berdasarkan kesadaran kebangsaan Indonesia dan pemahaman terhadap politik kebangsaan sebagai landasan pemahaman tentang proses pengembangan warga negara demokratis yang mengerti politik strategi nasional beserta landasan pemikirannya; (3) Kurikulum. Kurikulum disusun secara terpadu oleh instansi terkait, mengarah pada kompetensi pembangunan jiwa dalam wujud kemampuan sikap moral dan watak bangsa dan pemahaman politik kebangsaan; (4) Kelembagaan. Memuat pengaturan kelembagaan dalam Pendidikan Kewarga-negaraan yang mencakup penanggung jawab sampai dengan institusi penyelenggara Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalam kelembagaan ini juga diatur pengawasan dan pengendalian.

Kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Sistem Pertahanan Negara menurut UU No. 3 Th. 2002 tentang Pertahanan Negara

Menurut Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 salah satu cakupan pendidikan kewarganegaraan adalah pemahaman kesadaran bela negara. Di sisi lain bela negara itu sendiri merupakan kewajiban dasar manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 68. Mengingat begitu mendasarnya kedudukan bela negara dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa, maka secara struktural, pembinaan kesadaran bela negara merupakan subsistem dalam sistem pertahanan negara. Pembinaan kesadaran bela negara menjadi bagian dari sifat semesta pertahanan negara, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pendididikan kewarganegaraan yang sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang bela negara, merupakan bagian dari kesiapan secara dini dengan melibatkan instansi terkait agar mampu mengaksentuasikan sistem pertahanan semesta.

Dari jabaran Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 beserta penjelasannya secara implisit menyatakan bahwa lingkup Pendidikan Kewarganegaraan luas, termasuk di dalamnya pemahaman kesadaran bela negara. Selaras dengan itu pada Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyuratkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mencakup penanaman rasa kebangsaan yang juga termasuk di dalamnya pendidikan politik kebangsaan Indonesia. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan tidak saja melingkupi pembinaan kesadaran bela negara,  tetapi juga bersinergi dengan pendidikan politik kebangsaan yang bermuara pada pendidikan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,  kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat,  berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari sisi pemberdayaan warga negara Indonesia dalam rangka pengembangan rasa kebangsaan visi ini dijabarkan dalam misi yang secara umum dapat mengembangkan  kemampuan bela negara dan wawasan kebangsaan.
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945,  tidak saja memperhatikan aspek akademis,  tetapi juga memperhatikan moral bangsa yang secara teknis merupakan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Penjabarannya adalah bahwa kurikulum yang disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 mewajibkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat Pendidikan Kewarganegaraan,  yang dilanjutkan kewajiban yang sama pada kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada Ayat (2). Pendidikan Kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk menjabarkan misi Pendidikan Nasional, di samping mengembangkan wawasan kebangsaan sekaligus mengembangkan kemampuan bela negara, agar dalam pelaksanaannya dapat terpadu diperlukan adanya pengaturan baik tentang tujuan, kurikulum dan materi.

Minggu, 04 Oktober 2015

ASPEK POLITIK DAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENYUSUNAN STRATEGI PERTAHANAN


Oleh: Kolonel Caj K.D. Andaru Nugroho, S.Sos., M.Si.*)



Reformasi sektor keamanan telah membuka mata bangsa ini bahwa sektor pertahanan (TNI) bukanlah sistem yang mandiri. Alokasi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan menyangkut aspek kessejahteraan, dalam arti besaran alokasi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan akan berpengaruh terhadap alokasi sumber daya nasional untuk kepentingan kesejahteraan. Ditambah dengan hantu trauma masa lalu membesar visi reformasi sektor keamanan untuk meneliti secara rinci penggunaan sumber daya untuk sektor pertahanan. Wajar memang, dalam konteks akuntabilitas. Namun jika hal itu sampai menyebabkan rendahnya kinerja sektor pertahanan khususnya dalam mengamankan kepentingan nasional, sesungguhnya malapetaka yang terjadi. Dalam konteks ini harus disadari bahwa penyusunan strategi pertahanan adalah proses politik dan menyangkut kepentingan nasional.





Pendahuluan



Strategi umum difahami sebagai cara untuk mencapai tujuan. Rumusan sederhana strategi ini implementasinya cukup rumit, karena ia akan mempertanyakan mengapa suatu cara dipilih, bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat menyediakan berbagai hal untuk melakukan cara yang telah diambil, dan lebih dari itu benarkan tujuan yang telah ditetapkan itu benar-benar merupakan tujuan sejati yang harus dicapai dihadapkan dengan kebutuhan dan lingkungan strategis yang mempengaruhi? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dapat dijawab agar efisiensi dan efektifitas cara dapat dilakukan dan tujuan tidak saja dapat dicapai, tetapi juga bermanfaat dan berdasarkan alokasi sumber daya nasional yang dapat dimanfaatkan optimal. Strategi adalah proses pengambilan keputusan menyangkut pembinaan dan penggunaan sumber daya dan pengkoordinasiannya dalam rangka mencapai tujuan.



Strategi pertahanan negara menyangkut pembinaan dan penggunaan serta pengkoordinasian sumber daya nasional untuk mencapai tujuan pertahanan negara. Elemen strategi pertahanan negara adalah lingkungan, lawan/musuh, tujuan, cara dan peralatan/sarana. Berdasarkan pengertian dan elemen strategi pertahanan di atas, dirumuskan strategi pertahanan negara yang tepat dan jitu. Di atas semua elemen itu, sebagai realitas kebijakan publik, strategi pertahanan negara harus didukung oleh segenap unsur kekuatan bangsa, bukan hanya didukung oleh komponen pertahanan negara. Komponen pertahanan negara dalam konteks strategi pertahanan negara sebagai kebijakan publik hanyalah sebagai pelaku, alias obyek dari strategi pertahanan. Sedangkan sebagai subyek strategi pertahanan sesungguhnya adalah segenap pemangku kepentingan pertahanan negara, utamanya segenap warga negara. Oleh sebab itu dukungan politik terhadap strategi pertahanan harus menjadi perhatian penting dalam proses perumusan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara.





Politik



Diktum Pasal 11 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 sesudah Amandemen berbunyi: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain”. Selanjutnya Pasal 12 diktumnya berbunyi: ”Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 14 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur: ”Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Selanjutnya ayat (4) mengatur: “Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat), jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat (5)nya diatur bahwa: “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer”. Demikian juga Pasal 24 berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara”.



Rangkaian diktum pasal-pasal Konstitusi dan pengaturan yuridis aspek pertahanan di atas menekankan aspek pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menggambarkan bagaimana pengaruh politik terhadap pertahanan negara. Tidak terlepas dari pengaruh politik sebagaimana dikemukakan di atas adalah dalam penysunan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara. Strategi pertahanan negara berkait dengan politik karena implementasinya menyangkut penggunaan sumber daya nasional yang tidak hanya untuk kepentingan aspek pertahanan, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan. Demikian juga strategi pertahanan berkait dengan politik karena merupakan salah satu implementasi dari usaha pencapaian kepentingan nasional. Hal ini sangat mendasar, karena di samping pertimbangan bagaimana negara dapat mendukung pembangunan kekuatan pertahanan, juga yang lebih penting menyangkut keselarasan strategi dan kebijakan pertahanan dapat selaras dengan strategi dan kebijakan ekonomi dalam persaingan global.  Dalam rentang dua pertimbangan itu dapat dilihat bagaimana dukungan politik dalam hal ini DPR terhadap alokasi sumber daya (anggaran) untuk memenuhi minimum essetial force (MEF). Jika alokasi sumber daya selama ini terhadap MEF belum sepenuhnya disebabkan oleh pertimbangan pertama masih bisa diterima dan TNI dapat kreatif mengatasi. Akan tetapi jika yang menjadi pertimbangan adalah yang kedua alias belum ada keselarasan kebijakan, maka dalam konteks kepentingan nasional kondisi itu harus sudah dinilai lampu kuning menuju merah.



Penentuan tingkat kepentingan nasional sebagai bagian awal dalam menetapkan strategi pertahanan negara itu merupakan proses politik, karena menyusun strategi merupakan kegiatan menyeimbangkan antara instrumen kekuatan yang dimiliki negara dan kepentingan-kepentingan negara. Penentuan keseimbangan itu ditentukan dalam wilayah politik dimana keputusan-keputusan dibuat  dalam situasi ketersediaan sumber daya yang langka. Secara sederhana, alokasi sumber daya berupa penggunaan anggaran untuk menerapkan dan melaksanakan strategi pertahanan harus diseimbangkan untuk medukung strategi nasional.



Kepentingan Nasional



Kepentingan nasional merupakan kesepakatan politik nasional yang ditetapkan dinamis mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Keselarasan strategi pertahanan negara dengan kepentingan nasional akan berdampak dukungan terhadap dukungan segenap pemangku kepentingan pertahanan. Dengan kata lain dukungan pemangku kepentingan pertahanan sangat penting bagi keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara.

Dalam menempatkan prioritas kepentingan nasional, Donald E. Nuechterlein membuat matriks yang mempertemukan variabel kepentingan nasional yang dipertaruhkan dan kepentingan prioritas dasar. Dalam hal ini kepentingan nasional suatu negara pada umumnya adalah:[1]

-    Homeland Defence – the physical protection of sovereign territory;

_    Favourable World Order – efforts by a state to establish abroad a world order favourable to its interests;

_    Economic Well-Being – efforts to create favourable economic circumstance for a state; and

_    Promotion of Values – the extension of national ideology into international politics as far as possible



Kepentingan nasional tersebut dihadapkan dengan kondisi lingkungan strategis, ditentukan tingkat kepentingan nasional, yakni: apakah Survival (critical), Vital (dangerous), Major (serious) and Peripheral (bothersome). Secara rinci tingkat-tingkat kepentingan nasional ini diuraikan sebagai berikut:[2] tingkat kepentingan survival terjadi ketika eksistensi fisik sebuah negara berada dalam bahaya karena menyerang atau ancaman diserang; tingkat kepentingan vital merupakan kondisi ketika malapetaka besar akan menimpa sebuah negara, kecuali jika ada tindakan keras, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata yang melindungi kepentingan vital tersebut; kepentingan nasional tingkat utama dimana negara dalam dalam bidang politik, ekonomi, atau kesejahteraan sosial sangat dirugikan, tetapi penggunaan angkatan bersenjata tidak tidak dianggap perlu justru untuk menghindari akibat yang lebih buruk; kepentingan nasional tambahan , yaitu situasi dimana lebih dari satu kepentingan nasional terlibat, namun akibat yang ditimbulkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap negara secara keseluruhan.



Bila dua variabel kepentingan nasional dan tingkatnya dipadukan, maka ia menjadi alat untuk menetapkan kepentingan nasional sebagai dasar menetapkan strategi pertahanan negara. Sekaligus tabel dimaksud dapat menjadi ruang bagi semakin jelasnya kapan kekuatan militer dipergunakan, kapan gabungan kekuatan militer dan nirmiliter dipadukan, dan kapan kekuatan nirmiliter saja yang dipergunakan. Secara visual tabel tersebut digambarkan Donald E. Nuechterlein sebagai berikut:



                    Intensity
Basic                      of Interest
National     
Interest
Survival Level
(Critical)

Vital Level
(Dangerous)

Major Level
(Serious)

Peripheral Level
(Bothersome)

Homeland Defence




Favourable World Order




Economic Well-Being




Promotion of Val ues







Penting bagi suatu negara untuk mengerti dan memiliki empat kepentingan nasional dasar (Basic National Interest). Celakalah suatu bangsa tidak mengerti dan memahami keempat kepentingan dasar tersebut. Untuk kepentingan nasional yang pertama jelas semua bangsa di dunia memahami dan memiliki. Hal ini didasari oleh pemahaman dan kebutuhan bangsa akan ruang. Keberadaan ruang menjadi persyaratan suatu bangsa untuk berdiam dan menjadi titik tolak untuk eksis, sehingga ia menjadi kepentingan nasional yang pertama dan esensial. Namun berkutat dengan kepentingan nasional dasar  aspek teritori ini saja, mengingkari kodrat bangsa berhubungan dengan bangsa lain sebagai makhluk dinamis. Setelah eksistensinya dalam dimensi ruang diakui, maka suatu bangsa berhubungan dengan bangsa yang lain, untuk menjamin kepentingan survivalnya dapat terkondisi dan diakui. Di sinilah kekuatan politik suatu bangsa menentukan, yang dalam operasionalisasi hubungan antar bangsa salah satu butir yang penting adalah hubungan ekonomi. Dalam hal ini suatu bangsa harus yakin bahwa ekonominya berkembang, kesejahteraannya terjamin secara ke dalam, dan utamanya lingkungan ekonomi dalam pertukaran barang dan jasa dengan negara lain. Dalam hubungan ekonomi inilah kemudian terbuka dan meningkat hubungan nilai yang saling berpengaruh sehingga kepentingan nasional juga menyangkut promosi terhadap nilai dan ideologi.



Keempat kepentingan nasional tersebut harus dipegang erat dan dimiliki suatu bangsa. Kealpaan salah satu dari kepentingan nasional tersebut akan mengakibatkan hilangnya kedaulatan. Dari spektrum penilaian bangsa yang rendah kepeduliannya terhadap kepentingan nasionalnya secara utuh, mereka akan terjebak dan berorientasi ke dalam dalam menyusun strategi pertahanannya, sehingga lemah untuk tidak mengatakan kehilangan daya untuk mempromosikan nilai dan ideologi, yang penting teritori masih menjadi miliknya. Hal ini wajar karena negara demikian masih memiliki masalah dalam proses politik menuju perumusan keoentingan nasionalnya. Sebaliknya bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kepentingan nasionalnya, proses dan dinamika politik di dalam negeri sudah terpecaya, sehingga akan berorientasi keluar dan berperilaku biarlah teritori tidak kita duduki, tetapi hajat hidup dalam arti tata nilai atau ideologi dan ekonominya dikuasai.



Dalam konteks strategi pertahanan dan penggunaan kekuatan militer, untuk bangsa yang pertama disibukkan oleh dikotomi antara militer dan sipil, dan penggunaan kekuatan militer untuk menangani masalah-masalah dalam negeri. Kesadaran bahwa bahaya dan ancaman dari luar sangatlah besar, tidak menjadi penting atau lebih celka lagi tidak terendus, karena sense of defencenya sudah tumpul. Terlepas apakah gejala itu akibat kepentingan nasional negara lain atau akibat prematur rasa, faham dan semangat kebangsaannya, jelas bahwa bangsa dimaksud masih belum bisa menyatukan segenap komponen dan unsur dalam dirinya untuk melalui proses politik menyatukan kepentingan nasionalnya. Sebagai akibatnya bangsa tersebut gamang apa itu kepentingan nasional ke dalam dan apa itu kepentingan nasional keluar dalam menyusun strategi pertahanannya.



Sebagai akibat kondisi itu lahirlah jargon pertahanan pro kesejahteraaan sebagai rumusan kebijakan publik, bukan rumusan politik. Pertahanan pro kesejahteraan dalam rumusan kebijakan publik nampak dari dipotongnya anggaran pertahanan untuk menanggulangi kemiskinan, bukan menggunakan komponen pertahanan dalam manajemen sesuai fungsinya untuk menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya pertahanan pro kesejahteraan dalam rumusan politik terimplementasi bagaimana strategi pertahanan dapat mendukung kebijakan dan strategi perdagangan atau bagaimana strategi dan kebijakan pertahanan dapat menjadi deterence dalam persaingan ekonomi global.



Berbicara strategi pertahanan dan penggunaan kekuatan militer memang tergantung pada bagaimana kondisi sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Bangsa yang telah berhasil menjalani dan melalui proses politiknya secara kuat melahirkan kepentingan nasionanya secara wajar mengikuti rumusan kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein. Bangsa demikian sudah telah sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional aspek teritori dan melekat dalam pembangunan segenap sektor, tidak saja sektor pertahanan semata. Kebijakan dan strategi pertahanan negara dalam mengelola kepentingan nasional aspek teritori telah terintegrasi dengan strategi pembangunan sektor lain, sehingga strategi pertahanan negara dalam pengerahan kekuatan militer, lebih bersifat dinamis  untuk tiga kepentingan nasional yang beraspek keluar, yakni Favourable World Order, Economic Well-Being, dan Promotion of Values.



Dalam konteks itu, pengerahan kekuatan militer di era globalisasi ini mengikuti ke wilayah mana arah pengembangan ekonominya. Contoh konkritnya, jika saat ini Presiden melaksanakan kunjungan ke Afrika dan Timur Tengah dalam rangka pengembangan investasi ekonomi, maka Kementerian Pertahanan juga sudah harus berfikir menyusun strategi penggelaran kekuatan pertahanan di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Tidak perlu memang seperti Amerika Serikat menggelar kekuatan fisik militer, tetapi paling tidak strategi pertahanan dan diplomasi telah dapat mengimbanginya dalam bentuk kerja sama dan koordinasi yang erat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri membangun kondisi jalur strategis yang memungkinkan penggelaran kekuatan jika sewaktu-waktu diperlukan.



Penutup



Penyusunan strategi pertahanan negara bukanlah proses yang steril. Ia menyangkut alokasi sumber daya nasional yang juga dialokasikan untuk kepentingan pertahanan, sehingga harus ada proses politik untuk pengalokasiannya. Dalam proses politik itu dipertanyakan seberapa efektif penggunaan alokasi sumber daya nasional itu yang ujungnya sampai seberapa efektif dalam mendukung kepentingan nasional.



Dalam hal kepentingan nasional sebagai landasan penyusunan strategi pertahanan negara, bukan hanya menyangkut kedaulatan bersifat fisik teritori, melainkan juga menurut Donald E. Nuechterlein, termasuk Favourable World Order, Economic Well-Being, dan Promotion of Values. Melalui pemahaman sejati tentang kepentingan nasional ini maka tidak akan salah dalam menetapkan dan menerapkan strategi pertahanan negara dan tidak keliru memahami pertahanan pro kesejahteraan.





*)Alumni S2 Kajian Ketahanan Nasional UI.

[1] http://www.journal .forces.gc.ca/vo2/no3/doc/29-34.pdf



[2] Denis M. Drew dkk, “Making Strategy, an introduction  to National Security Processes and Problems ”, Alabama, Air University Press, 1988. Edisi bahasa Indonesia diedit oleh Marsda TNI (Pur) Koesnadi  Kardi, M.Sc., RCDS., hlm: 26 – 28.

Rabu, 01 April 2015

PERMASALAHAN PEMBENTUKAN KOMCAD



DIMENSI PERMASALAHAN PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN
(Catatan Kritis Hasil Diskusi dalam Kegiatan
Inaugural Asia and South West Pacific Region Reserve Capability Forum)

Oleh: Kolonel Caj K.D. Andaru Nugroho, S.Sos. M.Si.*)


PENDAHULUAN

Pada tanggal 30 dan 31 Juli 2010 Australia menginisiasi sebuah kegiatan yang bertujuan untuk saling tukar menukar informasi tentang tentara cadangan di negara-negara di Asia Pasifik melalui kegiatan Inaugural Asia and South West Pacific Region Reserve Capability Forum 2010”. Tema kegiatan tersebut: “We are Here to Help Reservists and Their Employers”. Kegiatan tersebut direncanakan rutin tiap tahun dan pada saat inisiasi dihadiri oleh 9 delegasi dari Philipina, Pakistan, Malaysia, Thailand, India, Singapura, Indonesia, dan Selandia Baru, serta Australia selaku tuan rumah. Pokok-pokok bahasan dalam sesi diskusi mencakup pengintegrasian tentara cadangan dalam tentara reguler, pendidikan dan pelatihan, dan penggunaan kemampuan khusus tentara cadangan dalam kegiatan operasi.

Dari kegiatan tersebut dipetik beberapa catatan kritis yang dapat dijadikan bahan bagi Kemhan dalam menyusun konsep Komponen Cadangan. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi masukan dan pendalaman untuk penyusunan Komponen Cadangan yang akan dibentuk di Indonesia. Dikemukakan pula dalam tulisan singkat ini konsep tentara cadangan yang disampaikan oleh para delegasi negara peserta yang juga dapat dijadikan referensi untuk pembanding

CATATAN KRITIS DALAM PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN

Secara budaya kerja terdapat kesenjangan antara tentara cadangan dan tentara reguler. Sesuai namanya tentara cadangan sifatnya mendukung dan tidak permanen, atau paling tidak lebih pasti kondisi tentara reguler dari pada tentara cadangan. Hal itu kemudian berpengaruh dalam filososfi karir. Oleh sebab keyakinan dan kenyamanan dalam menjalani pekerjaannya, warga negara yang berkarir dalam tentara reguler berpikir kapan saya menjadi jenderal. Bebeda dengan tentara reguler, warga negara yang menjadi tentara cadangan memiliki filosofi berkarir kapan selesai melaksanakan tugas alias pensiun. Jelas terdapat perbedaan filosofi bekerja antara tentara cadangan dan tentara reguler berdasarkan status pekerjaan yang dijalani warga negara, yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap hasil kerja.

Pembentukan tentara cadangan dengan permasalahan etos kerja di atas, menimbulkan pemikiran cost and benefit sehubungan dengan kinerjanya. Untuk itu kemanfaatan mengintegrasikan tentara cadangan dengan tentara reguler tentu mempertimbangkan aspek ekonomi. Mengukur aspek ekonomi ini kiranya perlu diperhatikan 10 dimensi/ pertanyaan yang harus dijawab:

1.            Mengapa digunakan tentara cadangan? Hal ini perlu dijawab karena akan menimbulkan permasalahan rekruitmen, dan akan memberikan argumentasi motif yang mendasari perlunya tentara cadangan. Pengeluaran biaya untuk pembentukan tentara cadangan harus jelas tidak saja pertanggungjawabannya, melainkan yang lebih penting keuntungan atau bahkan lebih menguntungkan dari berbagai segi. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan tentara cadangan harus menimbulkan dampak ekonomi dan dampak politik yang signifikan. Sebab jika tidak tentu timbul pemikiran daripada membentuk tentara cadangan yang mengeluarkan biaya besar mengapa lebih baik untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan tentara reguler saja.
2.            Peran apa yang harus dilakukan oleh tentara cadangan? Dalam hal ini harus dijawab apakah peran yang tinggi (high), sedang (medium) atau rendah (low) intensitas dan kuantitasnya. Relevan dengan pertanyaan ini adalah bagaimana perannya di masa perang dan bagaimana perannya di masa damai? dan juga di mana wilayah operasinya: apakah di negara lain, wilayah lepas pantai, atau hanya di wilayah negeri sendiri? Berapa lama peran itu dapat dilakukan?
3.            Kapabilitas apa yang diperlukan tentara cadangan? Apakah untuk memadukan peran dengan tentara reguler kapabilitasnya harus disamakan? Bagaimana jika mereka dalam status sipil memiliki kapabilitas khusus.
4.            Kendala budaya apa yang paling sulit untuk mengintegrasikan tentara cadangan ke dalam tentara reguler? Apakah tentara reguler mampu menerima tentara cadangan sebagai kawan seprofesi dalam melaksanakan tugas? Bagaimana dapat mengeliminir kendala ketidaksetaraan profesi ini?
5.            Apakah tentara cadangan dapat memiliki kemampuan yang setara dengan tentara reguler dengan hanya melalui pelatihan singkat? Perilaku hasil didik biasanya pelatihan singkat akan mengakibatkan mudah hilang kemampuannya jika tanpa dilakukan pemeliharaan.
6.             Apakah organisasi tentara cadangan merangkai dan terintegrasi dalam struktur kekuatan tentara? Apakah hal itu tersebar di seluruh unit deployment, atau terangkai hanya ketika dilakukan penugasan operasi?
7.            Apakah mereka hanya sekedar mendapatkan tunjangan atau memang benar-benar digaji? Bagaimana halnya penggajian itu berkaitan dengan pekerjaan mereka yang penggal waktu? Jika digaji bagaimana strukturnya? mengingat mereka diasumsikan sebagai cadangan yang dalam banyak hal berbeda dengan tentara reguler.
8.            Apakah mereka dapat direkrut dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan? Masalah rekruitmen menjadi masalah mendasar, khususnya berkaitan dengan spesialisasi mereka yang terkadang berharga tinggi di pasar tenaga kerja (diantaranya: dokter, ahli teknik). Bagaimana dengan area rekruitmen apakah berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan, administrasi pertahanan, atau berdasarkan letak geografi, atau juga berdasarkan tapak budaya? Bagaimana pengaruh area rekruitmen itu terhadap bekerja dan berjalannya sistem pertahanan dan tercapainya kepentingan pertahanan? Menjadi juga permasalahan rekruitmen di era globalisasi ini adalah mobilitas tinggi masyarakat atau individu.
9.            Apakah menjadi tentara cadangan itu sebaiknya bersifat wajib atau bersifat sukarela? Di satu sisi negara memerlukan karena menjadi bagian dari sistem pertahanan, sementara di sisi lain akibat stabilitas dan dinamika kehidupan masyarakat yang tinggi, individualisme telah menipiskan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem pertahanan negara termasuk subsistemnya tentara cadangan. Hal ini mengakibatkan antusiaisme mereka untuk menjadi tentara cadangan, dan bahkan tentara reguler menurun
10.         Apakah pemerintah (termasuk legeslatif) menyadari pentingnya tentara cadangan dalam struktur kekuatan pertahanan/ angkatan perang? Intinya adalah bagaimana dapat mendidik pemerintah akan peran penting tentara cadangan dalam struktur dan sistem pertahanan negara mengejewantahkan sistem pertahanan total.

KONSEP TENTARA CADANGAN DI NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK

1.                Singapura. Singapura dengan kondisi lingkungan strategisnya mengembangkan sistem tentara cadangan dalam total defence systemnya. Berdasarkan the National Service Amandement Act 1967, diberlakukan National Service yang dapat mengintegrasikan sistem kemasyarakatan Singapura dalam kekuatan perang secara keseluruhan. Seluruh warga negara laki-laki Singapura wajib menjadi pewajib militer (National Service) selama dua tahun aktif. Selesai dua tahun mereka wajib menjalani anggota unit siap operasional National Service (NSman), sebagai NSman/ tentara cadangan selama  10 tahun. Mereka menjalani latihan selama paling banyak 40 hari/ tahun. Setelah melengkapi 10 tahun latihan dan ditingkatkan kriteria kemampuannya untuk menjadi tentara cadangan siap operasional sampai pada usia 50 tahun untuk perwira dan 40 tahun untuk pangkat lainnya.

Dalam pandang Singapura, manfaat mengintegrasikan tentara cadangan ke dalam kekuatan pertahanan total adalah:
a.            Daya Tangkal Negara. Dengan menjadi NSman memberikan kesadaran akan tanggung jawab warga negara terhadap pertahanan negara. Kesadaran kolektif dan kehendak warga negara untuk berkontribusi dalam pertahanan negara memberikan manfaat berupa kekuatan daya tangkal Singapura.
b.            Pendidikan Kebangsaan. Penghayatan satu pengalaman dalam satuan NSman menjadi bagian penting dalam proses pembangunan bangsa, sebagai alat pemersatu menuju tercapainya kepentingan bersama.
c.                Membangun Kesamaan Nilai dan Mengeratkan Ikatan Sosial. Warga negara dari berbagai profesi dan latar belakang menyatu dalam pengalaman yang sama, nilai-nilai yang sama, sehingga melahirkan apresiasi atau penghargaan satu sama lain. Hal ini akan meningkatkan kesatuan sosial sampai pada satuan sosial terkecil dalam keluarga. Ujung dari hal ini adalah terbangunnya karakter bangsa dan terwujudnya ketahanan nasional.
d.             Mensemestakan Pertahanan Total. Dengan manfaat yang menyebar di segenap sektor, maka NSman merupakan tulang punggung pertahanan total.
e.        Menyatupadukan kekuatan militer dan sipil dalam satu kesatuan kekuatan pertahanan total, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan pertahanan negara, tetapi juga meningkatkan kinerja warga negara dalam lapangan pekerjaan sipil yang digelutinya sebagai profesi kesehariannya.

Tantangan yang dihadapi terhadap sistem NSman adalah sebagai berikut:
a.            Menyeimbangkan antara komitmen terhadap negara dan terhadap profesi dan pekerjaannya.
b.            Bagaimana adaptasi dan desain sistem dan proses yang menjadikan NSman sebagai pusat untuk dapat memfasilitasi secara berimbang lepasnya mereka dari pekerjaan untuk berlatih.
c.            Pergeseran sikap dan perilaku generasi muda Singapura akibat pengaruh globalisasi.

Guna mengatasi tantangan penegakkan sistem NSman dilaksanakan strategi sebagai berikut:

a.            Administrasi yang efektif berbasis information and technnology (IT). Administrasi yang baik menjadi alat bagi NSman, keluarga dan perusahaannya untuk melaksanakan peran dan tugasnya dengan efektif dan efisien.
b.            Penggelaran yang tepat dan bermanfaat, memiliki ketegasan dan didasarkan pada pelatihan yang realistik.
c.            Kesalingkaitkan antara sang NSman, keluarga dan tempatnya bekerja dalam berbagai bentuk kegiatan. Mengoptimalkan manfaat IT dengan membuat web-site, sangat membantu terbangunnya keterlibatan dan saling kaitan itu. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai NSman dengan tenang, demikian pula keluarga dan perusahaan tempat bekerja.
d.            Penghargaan. Dilakukan dengan medali dan pemilihan kemajuan dan promosi pangkat. Penghargaan juga diberikan dalam bentuk-bentuk tunjangan, keringanan pajak, Penghargaan ditetapkan oleh sebuah komite yang dipimpin oleh menteri setingkat.
e.            Untuk mengendalikan kualitas manajemen secara keseluruhan 4 strategi itu dan bekerjanya organisasi dapat maksimal, maka dipergunakan Enterprise Risk Management dan Balance Score Card.

2.          Malaysia. Tentara Cadangan Tentara Diraja Malaysia terdiri dari komponen tentara cadangan wajib dan komponen tentara cadangan sukarela. Tentara  cadangan sukarela terdiri dari:
a.    Unit non-teknik, yang bertugas melaksanakan pekerjaan di luar unit teknik atau spesialis lainnya.
b.    Unit  Teknik, adalah di luar unit spesialis yang bertugas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik.
c.          Unit spesialis (dikenal sebagai resimen spesialis), sebuah unit yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan dan jenis pekerjaan-pekerjaan khusus pada bidang-bidang pekerjaan penting yang memerlukan keahlian yang bersertifikasi
Resimen spesialis dibentuk untuk menjaga berjalan dan berfungsinya sektor jasa nasional yang penting (obyek vital) seperti pelabuhan, jalur kereta api, suplai air, listrik dan telekomunikasi. Mereka terdiri dari pekerja teknik dan operator dari produsen jasa nasional yang penting yang menjadi milik pemerintah. Resimen spesialis yang berada dalam binaan Tentara Diraja Malaysia adalah: Resimen Spesialis Insinyur Jalur Komunikasi dan Resimen Spesialis Sinyal Telekomunikasi, serta unit-unit spesialis binaan Angkatan Laut dan Angkatan Udara  yang menjadi partner dalam perawatan kapal dan pesawat. Pentingnya peran unit-unit spesialis ini untuk negara dan tentara adalah:
a.          Menangani kebutuhan dasar seperti transportasi kebutuhan bahan pokok, pasokan listrik, dan telekomunikasi
b.            Bantuan sementara untuk stabilisasi situasi kedaruratan
c.        Berpartisipasi menghubungkan perusahaan negara dan partner swastanya sebagai bagian dari totalitas strategi pertahanan.
Misi Resimen Spesialis adalah menjaga keberlangsungan operasional unit pelayanan-pelayanan penting seperti pelabuhan, jalur kereta api, telekomunikasi, pasokan listrik dan suplai air dalam situasi darurat pada tingkatan 50 % dari stuasi normal.

Peran Resimen Spesialis di masa damai adalah melatih, menangani, merawat, serta memperbaiki unit jasa pelayanan penting seperti pelabuhan, jalur kereta api, telekomunikasi, pasokan listrik dan suplai air dalam situasi budaya kerja militer. Dalam situasi darurat  menangani, merawat, serta memperbaiki unit jasa pelayanan penting minimal 50 % dari kebutuhan nasional.

Tipe latihan pertama adalah latihan tahunan dalam kampus selama 15 hari/ tahun atau 360 jam. Tipe latihan kedua adalah latihan lanjutan dialokasikan 14 hari/ tahun, dengan durasi minimum latihan 72 jam.

Aturan latihan meliputi latihan:
a.            Teknik. 70 % waktu latihan ini fokus pada latihan sesuai keahlian di Resimennya, sehingga meningkatkan apek teknis kemiliteran sesuai spesialisasinya
b.         Resimen.  Latihan ini memakan 30 % waktu latihan, untuk mengembangkan nilai-nilai kemiliteran.
c.            Mobilisasi. Dilakukan jika diperlukan dengan tujuan latihan untuk melihat kondisi dan kesiapan sikap dan perilaku dalam keadaan darurrat, serta mengecek kesiapan jalur komando dan pengendalian.

3.            Australia. Tantangan mengintegrasikan tentara cadangan dan tentara reguler di Australia

a.                 Gambaran umum
1)            Integrasi dianggap sebagai perubahan, sehingga sangat mungkin timbul resistensi. Hal ini menimbulkan peluang atau kesempatan tergantung bagaimana hal itu disikapi.
2)      Personel tentara cadangan dan tentara reguler memiliki perbedaan signifikan.
3)                 Tidak seluruh perbedaan diantara keduanya perlu disatupadukan.
4)                Persaingan budaya
b.         Agar tidak terjadi persaingan budaya dan sukses mengintegrasikan tentara cadangan dan tentara reguler diperlukan:
1)            Peran kepemimpinan
2)            Komitmen nyata.
3)            Pengajaran dan komunikasi
4)    Pemahaman bahwa integrasi tidak berarti sekedar tujuan pasif, tapi merupakan hal penting dan dinamis untuk dicapai
5)   Keyakinan tentara cadangan pada semua tingkatan komando dan pengelolaan anggota komponen cadangan
c.                 Mendorong peningkatan komitmen tentara cadangan dengan memfasilitasi:
1)            Pola kerja yang pasti
2)            Latihan kerja yang fleksibel
3)            Kemudahan menuju tempat kerja
4)            Latihan yang mudah dilakukan
5)            Tingkat penggajian tentara cadangan yang ajeg
6)            Pengelolaan SDM yang memperhatikan kebutuhan dan pengaturan khusus tentara cadangan.
7)            Tujuan karier yang asli bagi tentara cadangan

d.             Katagori penugasan tentara cadangan Australia terdiri dari:
1)            Tentara cadangan aktif
a)            Kewajiban latihan 20 hari/ tahun berkaitan dengan kesiapan dan kebutuhan kapabilitas yang diperlukan
b)                 Struktur organisasinya bersifat tradisional dalam formasi unit-unit
c)                 Berada di kewilayahan
2)           Tentara cadangan kesiapan tinggi
a)               Bersifat individual atau tim kecil untuk mendukung dan memperkuat operasi tentara darat.
b)            Melindungi pelabuhan dan bandara, menjaga markas besar, dan obyek vital.
c)                 Kewajiban latihan 32 – 50 hari/ tahun
d)                Diperlukan kompetensi tambahan bidang khusus
e)                Tunjangan kesehatan $2,500 per annum
f)                  Bonus selesai mengakhiri tugas - $10,000 untuk 2 tahun.

3)           Tentara cadangan reaksi cepat
a)            Memberikan tambahan lapis kapabilitas yang dapat memperkuat kapabilitas keamanan domestik Australian Defence Force (ADF).
b)         Peran utanya mendukung keamanan dalam negeri pelaksanaan isolasi wilayah, perlindungan aset statis, pengaturan lalu-lintas,  pencarian, dukungan logistik, dukungan komando pengendalian, termasuk dalam situasi darurat.
c)                 Latihan wajib minimum selama 20 hari/tahun
d)                Harus lulus latihan tentara cadangan reaksi cepat
e)               Bonus sampai pengakhiran tugas - $700 per annum

4)           Tentara cadangan siap
a)            Terdiri dari para cadangan tentara darat, dengan tidak ada kewajiban latihan khusus.
b)            Pada pangkat saat pensiun tentara dan memiliki kualifikasi khusus diikat menjadi cadangan selama 5 tahun.

5)           Pendataan kemampuan/ kompetensi sipil untuk kepentingan rekruitmen cadangan di Australia:
a)        Pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang bersertifikat da terakreditasi
b)        Kualifikasi diploma, pendidikan dan pelatihan vokasional yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terdaftar
c)                  Lisensi praktis yang mendetail tentang keahliannya
d)     Keanggotaan dalam lembaga profesi yang menjadi bidang keahliannya
e)                Keterampilan diri yang melekat, termasuk kemampuan bahasa
f)                  Detail pengalaman kerja
g)               Etnisitas.

4.      Pakistan. Pakistan membangun tentara cadangan didasarkan pada kebutuhan pertahanan negara dihadapkan dengan ancaman yang mungkin timbul. Setiap warga negara yang berusia 18 sampai dengan 32 tahun menjadi tentara cadangan selama waktu yang bervariasi dari 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Selain itu tentara cadangan Pakistan didukung oleh 3 strata, yakni: kekuatan paramiliter permanen, kekuatan para militer nonpermanen dan organisasi sipil terkait
a.            Kekuatan paramiliter permanen:
1)            Korps Penjaga Perbatasan (di bawah menteri dalam negeri, direkruit oleh pemerintah federal dari suku-suku di wilayah perbatasannya dan dipimpin oleh tentara reguler, bertugas mengawasi pelintas batas).
2)            Rangers (pengamanan perbatasan di daerah Punjab dan Sind untuk tugas pengamanan dalam negeri, dibawah binaan pemerintah Provinsi, dipimpin perwira tentara darat)
3)            Pasukan Penjaga Pantai (Mencegah aktifitas penyelundupan, melakukan patroli sepanjang garis pantai, memiliki sayap intelejen)
4)            Badan Keamanan Maritim (mengamankan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif, dilengkapi kapal destroyer, dan memiliki kemampuan SAR))
b.            Kekuatan para militer nonpermanen
1)            Mujahid (implementasi konsep tentara rakyat/ tentara teritorial, juga diperbantukan pada waktu terjadi bencana, pengerahan melalui mobilisasi, pola latihan: dasar dan penyegaran)
2)            Janbaz (Lini kedua/ cadangan tentara reguler, diorganisir berbasis sektor atau wilayah geografi dan administrasi setingkat kabupaten, latihan dan kegiatan basis selama 6 minggu)
c.            Organisasi sipil terkait (Palang merah dengan kapabilitas yang dimilikinya).

5.        Philipina. Landasan perundang-undangan Philipina menetapkan perlunya disiapkan tentara di masa damai yang dapat dikembangkan dengan cepat oleh kekuatan tentara rakyat di waktu perang, invasi dan pemberontakan. Berdasarkan ketentuan itu pembangunan kekuatan tentara Philipina merupakan komposisi 20 % tentara reguler dan 80 % tentara rakyat (komponen cadangan). Tentara rakyat diaktifkan melalui mobilisasi (call of duty) dengan tugas-tugas memperkuat tentara reguler, operasi penyelamatan, membantu pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dan membantu operasi dan perawatan sarana penting pemerintah dan swasta yang dipergunakan. Komponen cadangan terdiri dari: Cadangan Darat, Cadangan Laut, Cadangan Udara, komponen cadangan teknis dari tenaga profesional kesehatan, pendidikan, hukum, IT dan sektor terkait lainnya (ready dan standby), komponen cadangan afiliasi bidang pengadaan air bersih, listrik, komunikasi, transportasi dan lain sebagainya.

PENUTUP

Tentara cadangan merupakan bagian dari kesiapsiagaan suatu negara dalam menghadapi ketidakpastian dan persaingan bebas di era global. Sebagai kesiapsiagaan yang bersifat mendukung tentu menimbulkan beberapa permasalahan yang harus dijawab, sehingga pembentukan, pembinaan dan penggunaannya dapat efektif dan efisien serta diterima segenap elemen bangsa.
Pengertian tentara cadangan juga mencakup cadangan kekuatan SDM untuk mengamankan obyek-obyek vital seperti: energi listrik, air, transportasi, komunikasi dan lain sebagainya. Untuk itu hampir semua negara peserta memiliki satuan khusus yang beranggotakan warga negara dengan keahlian tertentu sesuai sektor atau obyek vital yang ditangani. Sistem pembentukan dan struktur tentara cadangan bersifat khas sesuai dengan latar belakang sejarah, sosial budaya dan perkiraan lingkungan strategis yang dihadapi oleh suatu negara.
Terdapt resiko kesenjangan budaya dan etos kerja karena sifat dari cadangan yang memiliki komitmen ganda, antara menjadi cadangan dan menjadi pegawai di mana yang bersangkutan bekerja. Mengingat kesenjangan budaya diperlukan kurikulum pendidikan dan pelatihan tertentu untuk mengintegrasikan kemampuannya ke dalam kemampuan tentara reguler. Terdapat tingkat komitmen yang rendah pada profesi-profesi tertentu (seperti ahli IT, ahli teknik pada umumnya dan dokter) untuk ikut serta dalam cadangan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dalam rekruitmen dan penugasan.
Pembentukan tentara cadangan tidak hanya semata-mata untuk peningkatan kekuatan militer suatu negara. Lebihdari itu pembentukan tentara cadangan merupakan bagian dari nation and character building. Secara umum terdapat kesamaan fungsi tentara cadangan, yakni selain untuk memperbesar dan kekuatan tentara, juga berfungsi untuk:
1.              Membangun kesadaran bela negara warga negara.
2.              Mempersiapkan kekuatan bantuan dalam kondisi kedaruratan.



*) Alumni Pasca Sarjana Studi Ketahanan Nasional UI