Selasa, 23 Juli 2013

RUU Keamanan Nasional, Proporsionalitas Kewenangan bukan TNI Come Back

Salah satu keprihatinan yang menjadi alasan penolakan RUU Keamanan Nasional pada umumnya adalah bangkitkembalinya TNI dalam area kekuasaan. Keprihatinan itu nampaknya mengandung ambivanlesi, karena ada fakta kegembiraan dalam diam ketika TNI membantu penanggulangan kerusuhan di Lampung dan menanggulangi teror di Poso beberapa minggu yang lalu.
Dalam dua kasus tersebut tidak ada sama sekali isyarat yang bisa membenarkan keprihatinan di atas. Masyarakat sudah sangat sadar bagaimana kebutuhan aktor keamanan yang mampu mengatasi situasi. Tidak berarti dalam dua hot spot itu Polri tidak dapat mengatasi situasi, tetapi memang ancamannya nyata dan diperlukan kesatupaduan untuk dapat mengatasinya.

Kompetensi dan proporsional, itulah sesungguhnya kata kunci dari penataan dan pengaturan kewenangan aktor keamanan dalam RUU Keamanan Nasional. RUU Keamanan Nasional mengatur kewenangan seluruh unsur dan komponen kekuatan bangsa disesuaikan dengan tingkat situasinya, apakah pada situasi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan perang. Jadi sebuah falseto kalau kemudian dikatakan dengan RUU Keamanan Nasional TNI kembali berkuasa, karena pada tingkat-tingkat keadaan tertentu aktor keamanan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan proporsionalitas kewenangan yang dimiliki.


Penolakan yang dilandasi kekhawatiran kembalinya peran TNI seperti di masa Orde Baru, merupakan penjungkirbalikan penggunaan analogi sejarah dalam mengargumentasikan penolakan terhadap RUU Kamnas. Fokus analogi sejarah yang hanya ke dalam akan mengabaikan perubahan lingkungan strategis global tentang munculnya ancaman nonmiliter, sehingga gagal menangkap perlunya membangun sistem keamanan nasional yang lebih komprehensif. Secara spesifik  analogi sejarah tentang “kembalinya peran TNI seperti masa Orde Baru”, terjebak dalam mental blocking yang mencerminkan kuatnya intervensi psikologi yang mengarah pada zero sum game yang kontra produktif.

STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER MEMBANGUN DAN MEMBINA KEMAMPUAN DAYA TANGKAL NEGARA DAN BANGSA MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER


Oleh: Dr. Ir. Pos M. Hutabarat*)


PENDAHULUAN

Sejak Bretton Wood System dirancang pada tahun 1944, tak terbayang momentum Globalisasi sefenomenal runtuhnya tembok Berlin yang merupakan ikon perang dingin, sehingga mengakibatkan segala kemungkinan akan masa depan dunia terbuka. Dari semua opsi kemungkinan itu, dunia menganggap Amerika sebagai kutub kekuatan yang memenangkan perang dingin  akan menjadi negara adhi kuasa dan menjadi polisi dunia.  Dalam perkembangannya, ternyata dunia justru menjadi multipolar. Benar memang Amerika dengan keadhidayaannya mampu menggalang kekuatan untuk menyerang Irak, dan melakukan berbagai upaya untuk menggalang opini terhadap negara yang melawan kepentingan nasionalnya seperti Iran, tetapi justru dengan itu banyak negara yang berpendirian lain melakukan kebijakan berbeda meskipun tidak konfrontatif. Di sisi lain ternyata ada kekuatan-kekuatan diaspora, seperti individu-individu yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi sehingga dengan akses dan kekuatannya itu dapat melakukan aksi mempengaruhi politik suatu negara untuk keuntungannya.

Transparansi dan borderless world buah Globalisasi kemudian memfasilitasi berbagai kemungkinan pola dan bentuk ancaman. Sebagai akibatnya, ancaman terhadap kedaulatan negara berkembang menjadi multidimensional (militer dan nonmiliter), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Belajar dari kejatuhan Irak, gelombang Arab Spring, yang terakhir dan sedang berlangsung di Suriah menunjukkan ancaman yang bersifat multidimensional pada dasarnya bekerja secara gradual bermula dari ancaman nonmiliter, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, yang berujung pada distrust dan kekacauan. Sedemikian halus wujud dan luas kemungkinan bentuk ancaman yang berujung pada distrust itu, bahkan permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan, dapat menjadi bentuk ancaman awal terhadap pertahanan negara. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah, bahkan termasuk masyarakat sipil. Dalam kondisi demikian itu strategi pertahanan nirmiliter sesungguhnya menjadi penting dalam rangka menyamakan visi dalam membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.

KONSEPSI PERTAHANAN NIRMILITER[1]

Pertahanan nirmiliter adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain sebagai subsistem  pertahanan negara, pertahanan nirmiliter memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.  Mengingat keluasan bidang pertahanan nirmiliter maka ia bekerja menata dan mengelola secara optimal segenap sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana, serta seluruh wilayah negara menjadi kekuatan dalam rangka mewujudkan kesemestaan pertahanan negara. Secara konsepsional pertahanan nirmiliter berisi:

1.            Tujuan. Pertahanan nirmiliter bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman nonmiliter.  
   
2.            Fungsi. Pertahanan nirmiliter berfungsi untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan nirmiliter yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari setiap ancaman nonmiliter baik dari luar maupun dari dalam negeri.

3.            Asas Penyelenggaraan. Dalam menghadapi dan menangani berbagai ancaman nonmiliter, penyelenggaraan pertahanan nirmiliter berasas sebagai berikut: asas damai, asas tujuan, asas waspada, asas kekenyalan, asas kekuatan, asas kolektif, asas keberlanjutan, asas transparansi, dan asas prioritas. 
4.            Prinsip Penyelenggaraan. Prinsip penyelenggaraan pertahanan nirmiliter adalah optimalisasi fungsi-fungsi dan potensi masyarakat dalam sinkronisasi dan sinergi kekuatan untuk menghadapi ancaman sesuai bentuk dan sifatnya.

5.            Pilar dan Susunan Kekuatan. Kekuatan pertahanan nirmiliter dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan karena kemampuannya dapat dijadikan kekuatan pendukung pertahanan militer. Sebagai akibat dua arah penyiapan kekuatannya itu dan sesuai kharakteristik ancaman yang dihadapi, tonggak dan susunan kekuatan pertahanan nirmiliter adalah sebagai berikut:
a.            Tonggak Kekuatan. Tonggak kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter masif berada dalam kode etik dan sikap profesionalisme, yang dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan adalah melekatnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa dalam profesionalisme, yang mewujud sebagai kesadaran membela negara.
b.            Susunan Kekuatan. Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter ini tidak dalam susunan komponen sebagaimana kekuatan militer. Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter tetap berada dan menjadi unsur dalam pelaksanaan fungsi dan dinamika kehidupan bangsa. S       esuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi susunan kekuatan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama, dan unsur pendukung.
 1)            Unsur Utama. Unsur utama merupakan kekuatan pertahanan nirmiliter yang paling berwenang berdasarkan fungsi yang diembannya sesuai dengan ancaman yang dihadapi.
2)            Unsur Pendukung. Unsur pendukung adalah unsur lain kekuatan bangsa yang berfungsi meningkatkan efektifitas dan efisiensi unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
            Kekuatan unsur utama dan unsur pendukung  adalah pada manajemen pengelolaan unsur kekuatan bangsa dalam menyatukan visi bela negara di setiap sektor untuk penggunaan profesionalitas sumber daya manusia secara terkoordinasi. Koordinasi dibutuhkan karena tingginya variabilitas subyek pengelola unsur kekuatan bangsa dengan profesionalitasnya masing-masing.

STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER: GUGAH KESADARAN BELA NEGARA MEMBANGUN DAN MEMBINA KEMAMPUAN DAYA TANGKAL  NEGARA DAN BANGSA MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER[2]

Mencermati kecenderungan kemungkinan dan bekerjanya ancaman terhadap pertahanan negara, sesungguhnya kosepsi pertahanan nirmiliter sudah memberikan kerangka landasan operasional yang terpadu dalam rangka membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa. Sebagai tonggak kekuatan dalam konsepsi itu adalah dinamika kerja kode etik dan sikap profesionalisme dari masing-masing individu yang teragregasi dalam kelompoknya menjadi team work yang kuat. Ketika kode etik dan profesionalisme yang membentuk satu satuan kekuatan itu diletakkan dalam kerangka tujuan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, sesungguhnya landasan yang bekerja adalah kesadarannya dalam melaksanakan pembelaan negara dalam wujud yang paling halus. Untuk dapat kemudian menjadi bagian resultante dari pelaksanaan pembelaan negara itu alias melaksanakan usaha pertahanan negara dalam pertahanan nirmiliter, maka harus ada pemahaman dasar tentang ancaman nonmiliter yang kemudian tersublimasi pekerjaanya untuk melindungi dan mejaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap negara dan bangsa. Dengan kata lain bahwa dalam koin kinerja kode etik dan profesionalismenya, pada satu sisi ia bekerja melaksanakan upaya pembelaan dan di sisi lain ia melaksanakan usaha pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter.

Selanjutnya dalam konsepsi pertahanan nirmiliter susunan kekuatannya terdiri dari unsur utama dan unsur pendukung. Sesuai dengan sifat ancaman nonmiliter yang spesifik dalam bentuk dan sifatnya, kemampuan dan daya tangkal yang dipersiapkan harus bersifat khusus. Sektor yang membidangi dan sesuai kemampuannya berkaitan dengan sifat dan bentuk ancaman otomatis menjadi unsur utama. Namun demikian, dalam unsur utama mengerahkan kekuatan melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan, maka dipersiapkanlah unsur pendukung. Unsur pendukung ini dapat bersifat aktual berkaitan dengan logistik, peralatan, dan komunikasi atau komando dan pengendalian, melainkan juga dapat bersifat administratif berupa dukungan melakukan lokalisasi atau membatasi daerah serta melakukan pengawasan lalu lintas ke area terdampak.

Untuk ancaman yang bersifat kewilayahan dalam arti geografi, hal demikian mudah dilakukan. Dalam hal kewilayahan bersifat maya seperti misalnya politik dan ekonomi, maka unsur utama dan unsur pendukung dapat ditetapkan dalam kesepakatan bidang ancaman yang dihadapi. Dengan dasar itu maka profesionalisme dapat bekerja meskipun masih akan terdapat kegamangan kalau kemudian landasan kebangsaan dan kesadaran bela negaranya tidak melekat. Dalam kerangka inilah ketika yang dihadapi menyangkut dimensi kewilayahan yang bersifat maya sesungguhnya terdapat dua dimensi unsur utama dan unsur pendukung. Dimensi pertama sama susunan kekuatannya dengan jika menghadapi ancaman yang bersifat kewilayahan dalam arti geografis, sedangkan dimensi kedua susunan kekuatan terdiri dari profesionalisme sebagai unsur utama, sedangkan dimensi kesadaran membela negara menjadi unsur pendukung.

Baik dalam tonggak kekuatan maupun susunan kekuatan konsepsi pertahanan nirmiliter yang dikemukakan di atas, kesadaran membela negara menjadi faktor kunci yang akan melandasi profesionalisme individu atau kelompok yang menjadi kekuatan pertahanan nirmiliter. Oleh sebab itu, dalam rangka membangun kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, gugah kesadaran bela negara merupakan strategi nirmiliter yang sangat mendasar. Dengan kesadaran bela negara profesionalitas individu ataupun kelompok dapat disatukan, serta jika koordinasi menjadi faktor teknisnya, kesadaran bela negara akan menjadi katalisator meleburkan ego sektoral yang selama ini dikeluhkan.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jika kewajiban warga negara dalam bela negara lahir dari implikasi tuntutan partisipasi sebagai warga negara, hak warga negara dalam bela negara lahir sebagai kehormatan atas keagungan negara sebagai wadah bersama dan karena kecintaannya kepada negara yang memiliki wilayah dan berbagai aspeknya tempat warga negara hidup dan memelihara kehidupannya baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.

Pengejewantahan kesadaran bela negara dalam profesionalisme mengelola sumber daya nasional guna mencapai tujuan kesejahteraan menjadi dasar dalam membangun daya tangkal negara dan bangsa baik dari aspek militer maupun nonmiliter. Oleh sebab itu strategi gugah kesadaran bela negara ini harus terejewantahkan dalam segenap aspek dinamika kehidupan bangsa, dan dilakukan secara dini melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pengejewantahan strategi gugah kesadaran bela negara ini dalam segenap aspek dinamika kehidupan bangsa, lebih pada sifat implementatif. Ia merupakan jabaran relasi antara warga negara dan negara. Secara konseptual strategis, bela negara akan berupa spektrum dari upaya yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya, yang berpadu meresultante dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sampai dengan mewujudkan pertahanan dan keamanan dalam kerangka membela dan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Selama ini, aspek kewajiban warga negara dalam pembelaan negara lebih menonjol, dan sebaliknya aspek yang menggugah kesadaran bela negara warga negara yang menjadi kewajiban negara jarang ditekankan. Sadar ataupun tidak sadar perilaku koruptif pejabat negara dan pelaku politik termasuk pejabat partai, menjadi pemicu distrust sehingga hilang kesadaran warga negara untuk membela negara. Di sinilah sesungguhnya negara harus sadar bahwa kehendaknya mendorong kewajiban membela negara, harus diimbangi dengan upaya segenap unsur kekuatan bangsa, khususnya pemangku tanggung jawab sektor untuk melakukan yang terbaik membangun trust warga negara. Bahwa peran sektor-sektor di luar bidang pertahanan yang merupakan bagian dari kekuatan nirmiliter, sesungguhnya menjadi kunci untuk menjalankan strategi gugah kesadaran bela negara melalui pelayanan prima mereka, sehingga terbangun tidak saja trust tetapi bahkan belief warga negara untuk membela negara.

Selanjutnya sebagai upaya dini gugah kesadaran bela negara, secara yuridis amanat pendidikan kewarganegaraan tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) huruf “a.”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di sisi lain amanat pendidikan kewarganegaraan sebagai kurikulum wajib pendidikan dasar, menengah dan tinggi tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasional. Dalam konteks Undang-Undang ini, biasanya pendidikan kewarganegaraan cenderung dipahami secara sempit sebagai sebuah kurikulum yang berbobot intelektualitas semata. Pandangan demikian ini mengakibatkan pendidikan kewarganegaraan terjebak dalam formalisme keberhasilan melalui tolok ukur nilai hasil ujian. Menghindari hal demikian itu harus dipahami bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan kebijakan publik sebagai upaya sadar terhadap warga negara agar dalam kedudukan dan profesionalismenya dilandasi oleh sikap dan moral kebangsaan menjadi kekuatan mewujudkan tujuan nasional.

Dengan konteks itu, pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan dini menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan lanjut adalah dalam rangka mewujudkan unsur lain kekuatan bangsa yang dalam profesionalismenya dapat menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan dini adalah pendidikan nilai-nilai cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan tingkat lanjut adalah membangun dan menerapkan patriotisme dalam berbagai fungsi pemerintah dan lembaga masyarakat dan swasta.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai kebijakan publik di bidang pertahanan mencakup pemahaman kesadaran bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Dengan demikian bela negara berspektrum luas mencakup sistem dan nilai dan norma sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dan sistem kenegaraan.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan pada sistem pertahanan negara mencakup segenap aspek kehidupan, sehingga dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan layanan khusus. Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan dalam pendidikan formal adalah bagian dari upaya dini pemerintah mempersiapkan sistem pertahanan negara bersifat semesta sehingga ia merupakan tahap awal pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan dalam di luar pendidikan formal merupakan tahap lanjut pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan secara nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, dan Swasta, yang diatur dalam kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kebijakan umum diatur kewenangan, standar isi dan standar kompetensi. Pendidikan kewarganegaraan tahap awal berada dan dilaksanakan oleh sistem pendidikan nasional, sedangkan tahap lanjut dilaksanakan oleh seluruh instansi/ lembaga pemerintah dan nonpemerintah dengan mengacu pada kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan Pemerintah. Pengelolaan pendidikan kewarganegaraan bertujuan menjamin kesinambungan dan sinergi berbagai fungsi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan partisipasi warga negara secara demokratis dalam sistem kehidupan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan pengelolaan sistem pendidikan kewarganegaraan dirumuskan dalam kebijakan nasional pengelolaan pendidikan kewarganegaraan yang dirumuskan Pemerintah berdasarkan kebijakan dan strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan wujud kebijakan pendidikan kewarganegaraan seperti itu, maka pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem peringatan dini pertahanan negara. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan demikian itu akan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pertahanan (sense of defence) yang dilandasi oleh kesadaran bela negara (state defence awareness), yang menjadi sarana pengembangan sistem peringatan dini, sehingga dapat menjadi kemampuan daya tangkal yang handal negara dan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.

PENUTUP

Lingkungan strategis semenjak era 1980an memang sudah berubah cepat. Setelah pada era sebelumnya Globalisasi hanya nampak sebagai tanda-tanda, dengan runtuhnya tembok Berlin yang menjadi simbul pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur, hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain yang menandai jaman baru itu adalah berakhirnya Perang Dingin dengan menempatkan berbagai kemungkinan terhadap tatanan dunia yang akan muncul.

 Seiting dengan kondisi demikian itu, ancaman terhadap pertahanan negara juga berkembang meluas ke berbagai sektor dan dimensi. Ancaman terhadap suatu negara tidak hanya dapat dipahami secara konvensional sebagai ancaman militer. Boleh jadi ancaman militer memang ujungnya, tetapi sesungguhnya ancaman yang sudah berkembang multidimensional telah mengembangkan skenario ancaman yang tidak lain di awali dari ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter ini sangat luas aspeknya yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.

Sedemikian luas ancaman nonmiliter ini, maka konsepsi pertahanan nirmiliter harus mampu membentuk kekuatan yang yang handal dan sesuai dengan bentuk dan sifat ancamannya. Pilar kekuatan pertahanan nirmiliter adalah kode etik dan profesionalisme yang terejewantahkan dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan yang melekat di dalamnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa, yang mewujud sebagai kesadaran membela negara. Unsur kekuatan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama dam unsur pendukung yang masing-masing memiliki perannya sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman.

Berdasarkan gambaran ancaman dan konsepsi pertahanan nirmiliter yang hendak dibangun itu, maka strategi pertahanan nirmiliter adalah gugah kesadaran bela negara secara dini untuk membangun kemampuan daya tangkal negara dan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Strategi itu dijalankan melalui upaya yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya, yang berpadu meresultante dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang menjadi dasar kekuatan nirmiliter, dan pendidikan kewarganegaraan, yang sudah diamanati dalam Pasal 9 ayat (2) huruf “a.” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kebijakan publik di bidang pertahanan mencakup pemahaman kesadaran bela negara, yang menjadi kesiapan dini kekuatan pertahanan negara, sehingga ia merupakan kemampuan daya tangkal negara dan bangsa menghadapi ancaman nonmiliter.




*) Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. Naskah ini diambil dari majalah SATRIA Vol 9 no. 2 April-Juni 2013
[1] Uraian pada bagian ini disadur dari “Rancangan Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter”, Ditjen Pothan, tahun 2012.
[2] Uraian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan pada bagian ini disarikan dari “Naskah Akademik RUU Pendidikan Kewarganegaraan”, yang disusun Ditjen Pothan tahun 2009.

Senin, 01 Juli 2013

KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Sistem pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan bersifat semesta memberi ruang bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam upaya pertahanan negara. Kesemestaan diwujudkan melalui pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Pelibatan itu dilakukan melalui transformasi sumber daya nasional dan sarna prasarana nasional, dan wilayah negara, salah satunya menjadi Komponen Pendukung pertahanan negara.



          Transformasi itu diatur melalui pengelolaan yang diarahkan dalam skenario perang semesta di mana segenap kekuatan bangsa melaksanakan aktifitas sesuai fungsinya untuk dapat menjamin dukungan lingkungan strategis dan keberlangsungan ketersediaan logistik dan peralatan untuk memenangkan perang. Kegiatan transformasi adalah penataan, pembinaan dan penggunaan.


a. Penataan. Penataan Komponen Pendukung merupakan proses penyiapan dan penetapan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung. Penyiapan Komponen Pendukung adalah kegiatan pendataan, pemilahan, dan pemilihan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional dalam rangka penetapan sebagai Komponen Pendukung. Penetapan Komponen Pendukung adalah proses verifikasi, pemeranan dan sertifikasi sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional, sebagai Komponen Pendukung.

b. Pembinaan. Pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan bimbingan dalam peningkatan kompetensi/ kualitas/ kuantitas sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara. Pembinaan Komponen Pendukung dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan organisasi induk yang menaunginya, berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dalam visi pembinaan dalam rangka usaha pertahanan negara.

c. Penggunaan. Penggunaan Komponen Pendukung adalah pemeranan segmen Komponen Pendukung dalam usaha pertahanan negara. Pemeranan ini dilakukan dalam keadaan bahaya dipanggil dan dimobilisasi serta didayagunakan untuk mendukung  pertahanan negara. Meskipun sebagai mobilisan Komponen Pendukung berstatus nonkombatan.




Selasa, 05 Maret 2013


Wawasan Nusantara dalam Perspektif Doktrin Hukum Laut untuk Jiwa Bela Negara Bahari

Sesungguhnyalah jauh sebelum doktrin Closed Sea dan Mare Liberum di Abad XV dan XVI, manusia Indonesia telah mengeksploitasi kebahariannya. Kerajaan Sriwijaya Abad VII telah menancapkan penguasaan bahari di seantero Nusantara, bahkan sampai ke Thailand, Vietnam,  dan Indo China, dan menyusul Kerajaan Majapahit di Abad XIV. Perdagangan di masa itu sudah sangat ramai dan hubungan dagang dengan bangsa India, Arab dan Cina telah demikian intens. Fakta-fakta sejarah itu menjelaskan bahwa doktrin Closed Sea tidak dikenal oleh bangsa Bahari di Nusantara. Justru secara implementatif yang dikenal adalah Mare Liberum. Pelaut-pelaut Sriwijaya pun juga pelaut-pelaut Majapahit di samping memiliki daulat di laut, juga melakukan kontak dagang dengan bangsa Arab, Cina dan India. Laut Nusantara bebas dilayari oleh para pedagang dari seluruh wilayah kontak dagang.

Namun Mare Liberum itu dirusak oleh Portugis dan juga Spanyol, yang bersimaharajalela dengan doktrin Closed Seanya. Bahkan kemudian Mare Liberum bersemangat yang sama dengan Closed Sea, ketika negara asal Mare Liberum justru melakukan monopoli dagang di Oost Indische.  Dari sinilah kemudian kebaharian dan jiwa bela negara bahari Indonesia sepertinya sirna. Perlahan tapi pasti Negara bahari Indonesia tergeser mentalitas hinterland, mentalitas feodal yang sangat mengungkung jiwa bangsa bahari. Muncullah mitos Ratu Pantai Selatan yang semakin menakutkan bangsa Indonesia (baca: Jawa) untuk melaut.

Dalam perkembangannya jiwa bela negara bahari bangsa Indonesia lahir kembali bersama dengan perjuangan mempertahankan kedaulatan serta kemerdekaan. Adalah anak bangsa bernama Hasyim Djalal yang masih menuntut ilmu di State University of Virginia pada tahun 1950-an, merasa prihatin dengan leluasanya kapal-kapal nelayan Jepang memasuki wilayah perairan laut dalam Indonesia mengambil ikan. Keprihatinan itu berbuah ketika pada tanggal 13 Desember 1957 Kabinet Djuanda mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Inilah tonggak awal kebangkitan Indonesia untuk kembali merebut kejayaan kebahariaannya. Deklarasi ini segera dibawa ke konvensi hukum laut pada tahun 1958 dan tahun 1960 di Jenewa oleh Indonesia, sehingga dapat diraih manfaat meluasnya batas laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil dan berhak atas sumber daya di ”dataran kontinental”, yakni kawasan di luar laut teritorial sampai di kedalaman 200 meter. Adalah duet serasi antara Hasyim Djalal dan Mochtar Kusumaatmadja, yang berhasil mendapatkan pengakuan tentang Wawasan Nusantara dalam suatu kancah perjuangan konferensi hukum laut internasional PBB yang berlangsung sepanjang kurun waktu 1973 sampai dengan 1982. Dengan lahirnya UNCLOS 1982, Wawasan Nusantara secara resmi diakui dunia.

Dalam kelanjutannya, berkah UNCLOS 1982 yang seharusnya dijadikan titik tolak pembangunan jiwa bela negara bahari mendorong pertahanan bahari Indonesia, justru tidak diikuti program aksi yang memungkinkan terwujudnya Wawasan Nusantara. Malah sebaliknya meskipun bukan negara bahari Malaysia menyambut UNCLOS 1982 dengan rencana jangka panjang pembangunan angkatan laut yang selesai pada tahun 2006, dari perubahan semula tahun 2004 karena krisis ekonomi 1998.

Dengan kondisi demikian itu dapat dikatakan jiwa bela negara bahari bangsa Indonesia dari era semasa Closed Sea hingga Doktrin Mare Liberum berlangsung dinamis. Hal ini terjadi memang karena rendahnya kontak antara si pemilik doktrin dengan Nusantara. Doktrin Closed Sea hanya berlaku bagi ”mereka”, ”kita” pada masanya tidak mengenal, sehingga di era doktrin Closed Sea, daulat kebaharian bangsa di Nusantara adalah daulat penuh dalam berbagai aspeknya. Seperti yang dikemukakan van Leur yang dikutip DH. Burger, secara politik dengan kekuasaannya para raja serta kepala negeri dapat menarik cukai dan bea terhadap pemasukan dan pengeluaran barang, bahkan sampai pada hak rampas di pantai bila ada kapal dagang yang terdampar.

Dalam perkembangannya penguasaan lautan Nusantara tidak dapat lepas dari pengaruh doktrin Closed Sea dan doktrin Mare Liberum sebagai doktrin ikutannya. Sesungguhnyalah dalam praktek kepentingan, dua doktrin itu tidak berbeda sebagai pembenaran untuk melakukan hegemoni. Saat mulainya persentuhan intens dengan pelaut Eropa yakni Portugis dan Spanyol, karena ketertarikan rempah-rempah di Nusantara, daulat bahari Nusantara secara perlahan terdesak, dan tercengkeram kuat hingga 350 tahun oleh Belanda. Seluruh kekayaan sumber daya alam disedot, dan menjadi sumber penggerak kemajuan dan kegemilangan Eropa yang diawali dengan Renaissance, dan kemudian digerakkan oleh revolusi industri.

Hal demikian berlangsung hingga sekarang, dan masih terdapat ketimpangan dalam teknologi, etos kerja, dan bagi hasil yang nyata-nyata merugikan negara-negara penghasil bahan mentah. Kekayaan laut Nusantara tidak terlepas dari eksploitasi itu bersama-sama eksploitasi di belahan dunia yang lain. Sebagai akibatnya terdapat gejala nyata dan nampak akibat eksploitasi tanpa kendali, yakni pemanasan global (global warming) dengan ujungnya sebuah ”kemarahan alam” dalam wujud naiknya permukaan laut, badai di mana-mana, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya..

Beberapa tahun sebelum isu global warming menjadi kenyataan seperti sekarang ini, tepatnya 1992 sudah muncul embrio doktrin baru yang menggugat Mare Liberum dengan konsep common prosperitynya. Laut dalam konsep common prosperity ternyata adalah pembenaran terhadap penguasaan atas ruang laut dan sumber daya di dalamnya, yang mengakibatkan ketimpangan dalam ekploitasi sebagai ikutan dari ketimpangan penguasaan teknologi. Global warming yang mengena ke pada seluruh umat manusia, kemudian mendorong muncul konsep bahwa lautan dan sumber daya lautan adalah ”warisan umat manusia”.  Semua bangsa di dunia mempunyai hak yang sama untuk menikmati kekayaan yang berada di lautan, meskipun sebuah negara tidak memiliki wilayah laut. Konsep ini muncul dalam KTT Bumi 1992, karena keprihatinan umat manusia akan musnahnya sumber daya lautan (darat dan laut) jika tidak dikelola secara berkelanjutan (sustainable development). Sebagai kristalisasi dari dari konsep itu lahir Doktrin Mare Riversum pada tahun 2003.

Nampaknya dengan doktrin baru Mare Riversum ini pun sekarang dan ke depan Indonesia masih harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali jiwa bela negara bahari dan daulat baharinya. Sejak hilang dan dirampasnya daulat bahari melalui penerapan doktrin Closed Sea dan kemudian Mare Liberum oleh bangsa Eropa tonggak Wawasan Nusantara masih menyimpan agenda besar, karena Mare Reversum menghendaki pelestarian lautan dan sumber daya lautan, melalui manajemen sustainable development. Hal ini diimplementasikan dengan ecolabelling untuk produk kelautan dan perikanan, dengan standar yang ditentukan oleh negara konsumen, yang tidak lain adalah Eropa.

Rabu, 27 Februari 2013


NONMILITARY DEFENCE
(Pertahanan Nonmiliter)


PENDAHULUAN

Ketika terjadi bencana gempa dan Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, tergerak seluruh unsur kekuatan bangsa untuk membantu saudara sebangsanya yang sedang mengalami bencana. Demikian juga ketika   kasus Ambalat muncul di tengah-tengah penanganan bencana itu, berbondong-bondong dari berbagai lapisan masyarakat mendaftarkan diri mengekspresikan rasa cinta tanah airnya siap bela negara.

Dua fakta yang diungkapkan itu menunjukkan betapa tinggi kesadaran masyarakat untuk membela negara. Fakta pertama ekspresi kesadaran bela negara itu berada dalam ancaman nonmiliter, sedangkan fakta yang ke dua ekspresi itu berada dalam ancaman militer, tetapi dalam dimensi ekspresi yang ditampilkan keduanya berada dalam satu dimensi, yaitu dimensi keras. Dalam konteks ancaman militer, memang dimensi keras itulah yang harus ditampilkan, tetapi dalam konteks ancaman nonmiliter dimensi ekspresi itu dapat berupa dimensi keras dan lunak. Jika bekerjanya dimensi keras untuk menghadapi ancaman nonmiliter nampak pada fakta pertama, maka bekerjanya dimensi lunak berada dalam dinamika segenap aspek kehidupan bangsa pada etos kerja yang melekat pada profesi warga negara. Wujud lekatan dalam etos kerja itu adalah kesadaran profesionalismenya sebagai bagian dari kekuatan bangsa yang berisi pemahaman wawasan dan jati diri bangsa yang terimplementasi dalam sikap moral kebangsaan yang dilandasi oleh pemahaman tentang politik kebangsaan. Pada dasarnya isi dari wujud lekatan inilah yang bekerja dalam sistem pertahanan negara menjadi nonmilitary defence.


ANCAMAN NONMILITER

Di dalam Undang-Undang Nomor 3/ 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dimaksud meliputi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.  Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer (military defence) menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sedangkan ancaman nonmiliter secara eksplisit tidak didefinisikan dalam Undang-Undang tersebut. Namun meskipun demikian keberadaan pengaturan tentang ancaman nonmiliter ini ada dan terumuskan dalam Pasal 7 Ayat (3) yang berbunyi: ”Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-usur lain dari kekuatan bangsa.”

Dari sentuhan pengaturan Pasal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya ancaman nonmiliter berbeda dengan ancaman militer, sehingga sistem pertahanan untuk menghadapinya pun perbeda. Jika sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama, maka dalam menghadapi ancaman nonmiliter justru TNI bergabung dengan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa dalam kedudukan sebagai kekuatan pendukung. Sebagai unsur utama dalam sistem pertahanan negara menghadapi ancaman nonmiliter adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan. Mengingat luasnya dimensi ancaman nonmiliter, maka yang berkedudukan sebagai unsur utama dalam menghadapinya disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman.

Sesuai dengan uraian Penjelasan Undang-Undang 3/ 2002, bentuk dan sifat ancaman ini tergantung pada perkembangan lingkungan strategis. Era globalisasi yang ditandai perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun persoalan keamanan yan terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Untuk membangun kekuatan pertahanan dalam segenap aspek kehidupan diwujudkan dalam pembangunan kerangka sikap dan moral yang berlandaskan politik kebangsaan yang menjadi jiwa sumber daya manusia yang berada dan mengawaki lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dengan demikian bekerjanya sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter (nonmilitary defence) berada pada profesionalisme warga negara yang dilandasi sikap moral berdasarkan pemahaman politik kebangsaan.

UNSUR DASAR NONMILITARY DEFENCE

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Dihadapkan dengan watak nonmilitary defence, maka unsur dasar yang ditampilkan sebagai hasil dari penyelenggaraan pertahanan pemerintah adalah sikap dan perilaku warga negara yang memiliki kesadaran bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan  perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup  bangsa dan negara. Guna menumbuhkan kesadaran bela negara, mengingat ia tidak bawaan dari lahir, maka kepribadian atau watak bangsa itu perlu dibangun dan seterusnya dikembangkan. Kesadaran  bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukan pada  pembangunan Sistem Pertahanan Negara terurai menjadi lima nilai dasar bela negara, yaitu : 1) cinta tanah air, 2) kesadaran berbangsa dan bernegara, 3) yakin Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4) rela berkorban untuk  bangsa dan negara, 5) serta memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik maupun non fisik.

Mengingat luasnya kontektualisasi unsur dasar tersebut, dalam hal nonmilitary defence bela negara memiliki spektrum yang luas. Bela negara menjadi pancaran kemampuan segenap aspek kehidupan yang menjadi daya tangkal, sehingga memberikan efek penangkalan (deterence) kepada berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman.

SATUAN DAN BENTUK BANGUN KEKUATAN NONMILITARY DEFENCE

Dalam proses penyiapan menghadapi ancaman militer, pada awalnya sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, berada di luar fungsi pertahanan, tetapi untuk kepentingan pertahanan keseluruhan sumber daya nasional itu dapat dimanfaatkan. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter hal itu tidak dapat dilakukan. Ancaman nonmiliter berada dalam dinamika pemanfaatan sumber daya dan sarana serta prasarana nasional. Ia tersebar di berbagai fungsi pemerintahan dan bahkan berada dalam dinamika kehidupan bangsa. Untuk itu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter ini tidak dalam susunan komponen, karena ancaman nonmiliter tidak terpisah dari dinamika fungsi dan pemerintah dan dinamika kehidupan bangsa. Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter tetap berada dan menjadi unsur dalam pelaksanaan fungsi dan dinamika kehidupan bangsa. Untuk itu unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Sementara bentuk bangun kekuatannya bukanlah dari hasil persiapan fisik dan keahlian dalam suatu spesifikasi bidang, mengingat keberagaman ancaman yang mungkin timbul. Hasil persiapan fisik dan keahlian di bidangnya hanyalah baru sejajar dengan ketrampilan dalam menggunakan senjata dalam bentuk bangun kekuatan menghadapi ancaman militer. Bentuk bangun kekuatan dalam menghadapai ancaman nonmiliter masif berada dalam kode etik dan sikap profesionalisme, yang dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan adalah melekatnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa dalam profesionalisme itu.

Dengan bentuk bangun kekuatan  seperti itu upaya pembentukannya tidak dalam tataran intelektualistasnya, tetapi pada aspek kejiwaannya. Bentuk bangun kekuatan dari aspek intelektualitasnya berada dalam pembinaan profesionalismenya, tetapi bentuk bangun kekuatan dibina dalam penguatan aspek sikap mental. Dalam kerangka sistem pertahanan negara bentuk bangun itu diupayakan perwujudannya melalui kesadarannya untuk membela negara. Upaya untuk membentuk bangunannya itu diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara.

MEMBANGUN KEKUATAN NONMILITARY DEFENCE

Seperti yang dikemukaan di atas, ancaman yang dihadapi bangsa di era globalisasi bukan hanya fisik tetapi juga non fisik, seperti lemahnya kepercayaan pada kekuatan sendiri, mudah terperangkap ke dalam arus global dan kehilangan jati diri bangsa, serta kehilangan idealisme. Menangkap isyarat luasnya ancaman itu, dilakukan pelebaran sistem pertahanan negara dalam format nonmilitary defence dengan memindahkan pasal perihal bela negara dalam Amandemen UUD 1945, dari semula pada Pasal 30 Ayat (1) ke Pasal 27 Ayat (3). Pasal 30 Ayat (1) berada di Bab XII tentang Pertahanan Negara, sedangkan Pasal 27 Ayat (3) berada di Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Pemindahan ini mengandung makna bahwa pertahanan negara bukan menjadi hak eksklusif profesi tertentu, sebab ancaman terhadap negara dan bangsa bersifat multidimensional, ia tidak dalam konteks militer, tetapi juga dalam konteks nonmiliter.

Ancaman nonmiliter berada di dalam dinamika segenap aspek kehidupan bangsa, sehingga sistem pertahanan untuk menghadapinya harus dibangun dan diselenggarakan secara dini oleh pemerintah yang melibatkan seluruh warga negara dan penduduk. Untuk itu dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang berada dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk dengan formulasi: ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Untuk membangun dan meyelenggarakannya Undang-Undang Nomor : 3/2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 mengatur:

  ”(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui :

a.     pendidikan kewarganegaraan;
b.     pelatihan dasar kemiliteran;
c.     pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional indonesia secara sukarela atau wajib; dan
d.     pengabdian sesuai dengan profesi”

Penjelasan Ayat (1) Pasal 9 ini menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Dari gambaran keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara di atas dapat dipahami bahwa penyelengaraannya dalam spektrum keras adalah pada pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib. Dalam hal ini pengabdian sesuai dengan profesi dapat berada dalam spektrum keras dan juga spektrum lunak, mengingat kerangka keikutsertaannya berada dalam pengabdian warga negara sesuai dengan profesinya untuk kepentingan pertahanan negara, yang dapat dijabarkan dalam sistem pertahanan dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter. Sedangkan yang berada dalam spektrum lunak dalam kerangka penumbuhan sikap moral dan penanaman pemahaman politik kebangsaan adalah pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara.

Pendidikan kewarganegaraan dalam kerangka ini adalah suatu upaya untuk menumbuhkan sikap perilaku bela negara yang mencakup pembangunan sikap moral dan watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan yang menjadi bentuk bangun nonmilitary defence. Pembangunan sikap moral dan watak bangsa memberikan ikatan dasar yang dapat mendukung ide kewarganegaraan. Sikap moral dan watak bangsa memberikan arah sikap dan perilaku, karena dapat memberikan kerangka orientasi nilai. Orientasi nilai sama yang dilandasi nilai-nilai komunal (nilai-nilai kebangsaan) yang disepakati merupakan ikatan maya, yang jika tertanam dalam sanubari tiap warga negara justru dapat mengikat kuat karena menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain dalam pendidikan kewarganegaraan juga terdapat pendidikan politik. Melalui pendidikan politik warga negara memperoleh kerangka kesadaran politik, sehingga mampu berpartisipasi atau terlibat dalam kehidupan politik. Dalam pendidikan politik terdapat di dalamnya intensi untuk membentuk insan politik yang menyadarkan status kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Pendidikan politik menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik. Dengan kata lain pendidikan politik bagi warga negara adalah penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek-aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik. Oleh sebab itu dalam pendidikan kewarganegaraan di samping diberikan kesadaran hak juga diberikan kerangka pemahaman tentang kewajiban. Hal ini perlu agar dalam konflik yang terjadi selalu berlandaskan kerangka kesadaran sebagai bagian dari komunitas bangsa. Konfllik yang terjadi harus merupakan konflik yang konstruktif menuju keputusan bersama, sehingga memudahkan implementasi dari keputusan politik yang diambil karena sudah merupakan hal yang disepakati.

Dalam kerangka pemahaman demikian itu pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang handal menjadi sub sistemnya, mensejajari subsistem pengembangan kemampuan intelektual. Sistem pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah pengembangan terpadu manusia Indonesia yang mencakup aspek kejiwaan dan aspek intelektual. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Bapak Bangsa dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Formulasi tujuan ini menunjukkan kedalaman filosofi pemahaman hakekat manusia oleh para Bapak Bangsa. Bahwa formulasi tersebut tidak berbunyi mencerdaskan bangsa, karena dengan sisipan kata ”kehidupan” tercakup di dalamnya aspek kejiwaan manusia Indonesia di samping aspek intelektualnya.

Bapak Bangsa secara cemerlang memandang kehidupan bangsa ke depan, bahwa tidak saja aspek intelektual yang diperlukan untuk mengarungi kehidupan kebangsaan. Menyadari kemajemukan yang ada dalam karakteristik bangsa diperlukan sikap moral kebangsaan yang menjadi perekat dari kemajemukan tersebut. Sikap moral dan watak bangsa Indonesia jika hendak menatap cerah kehidupan kebangsaannya harus dilandasi oleh kesadaran kebhinekaan. Terlebih jika sudah memasuki arena politik, pemahaman dan kesadaran akan kebhinekaan ini harus tertanam kuat agar landasan kebijakan yang dikeluarkan dalam mengatur sistem kenegaraan pun juga kemasyarakatan dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi yang berkembang, di samping juga dalam prosesnya dilandasi oleh etika politik yang menyadari karakter kebhinekaan  bangsa.

Hal itu dapat dicapai jika baik dari aspek pembentukan sikap moral dan watak bangsa maupun dari aspek pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan mampu meresultantekan keluarannya dalam kemampuan menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam partisipasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya membangun kekuatan nonmilitary defence melalui upaya menumbuhkan sikap moral dan watak bangsa serta pendidikan politik kebangsaan yang membentuk watak dan kepribadian Bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud Bela Negara.


PENUTUP

Nonmilitary defence bekerja untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter secara eksplisit sulit didefinisikan, tetapi ia ada dan melekat dalam dinamika segenap aspek kehidupan bangsa. Ancaman nonmiliter berada dalam dinamika pemanfaatan sumber daya dan sarana serta prasarana nasional. Ia tersebar di berbagai fungsi pemerintahan dan bahkan berada dalam dinamika kehidupan bangsa. Untuk itu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter tetap berada dan menjadi unsur dalam pelaksanaan fungsi dan dinamika kehidupan bangsa. Untuk itu unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Bentuk bangun kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter masif berada dalam kode etik dan sikap profesionalisme, yang dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan adalah melekatnya karakteristik, identitas dan integritas serta jati diri bangsa dalam profesionalisme itu.

Dengan bentuk bangun kekuatan  seperti itu upaya pembentukannya tidak dalam tataran intelektualistasnya, tetapi pada aspek kejiwaannya. Bentuk bangun kekuatan dalam menghadapi ancaman nonmiliter berada dalam pembinaan profesionalismenya, dengan lekatan penguatan aspek sikap mental. Dalam kerangka sistem pertahanan negara bentuk bangun itu diupayakan perwujudannya melalui kesadarannya untuk membela negara. Upaya untuk membentuk bangunannya itu diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup di dalamnya pemahaman tentang kesadaran bela negara. Bela negara yang dibangun dari sikap moral dan watak bangsa maupun dari aspek pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan, mampu meresultantekan keluarannya dalam kemampuan menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam partisipasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan bangsa dan negara.  (WIRA edisi tahun 2006)

Senin, 11 Februari 2013


MEMBANGUN KESADARAN BELA NEGARA
                                    (Menggunakan Konsep Jean Jacques Rousseau, 
                                     Mengimplementasikan Resep Hernando de Soto, dengan 
                                     Semangat Umar bin Khatab)


Prolog

Jean Jacques Rousseau adalah filsuf Perancis pengarang buku monumental “du Contract Social” yang menjadi kajian dan rujukan filsafati, politik dan penyelenggaraan negara. Dalam masterpiece itu diuraikan secara gamblang tentang masyarakat, penduduk, dan warga negara. Juga diuraikan dalam buku itu apa dan bagaimana yang disebut  negara, pemerintah, kekuasaan, tiran, dan diktator, pun juga dijelaskan tentang hak, hukum, keadilan, monarki, aristokrasi dan demokrasi.

Dalam uraian panjang lebar tentang berbagai konsep dan relasi yang terjadi dalam perjanjian sosial, yang menarik dan hendak diungkap dari Rousseau adalah bahwa yang terjadi dari dinamika berbagai konsep dan relasi dalam kontrak sosial, ujungnya adalah rasa cinta negara yang berujung pada kesadaran bela negara.

Di awal tulisannya Sang Filsuf melukiskan dirinya sebagai warga negara bebas dan karenanya menjadi bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki kuasa, kecuali haknya untuk memilih para penguasa. Karena haknya itu maka Sang Filsuf merasa berkewajiban untuk mengamati dan mempelajari jalannya pemerintahan dan kekuasaan mereka. Ketika Sang Filsuf melihat kinerja pemerintahnya mampu menjalankan apa yang diamanatkannya, Sang Filsuf merasa senang dan karenanya selalu memiliki alasan untuk mencintai negara dan pemerintahnya, sadar bela negara.

Keadilan, kesetaraan, dan efisiensi dalam mengelola sumber daya nasional yang mampu memenuhi amanat penderitaan rakyat adalah sangat penting untuk dapat lahirnya kesadaran bela negara. Negara harus jeli melihat dan memanfaatkan seluruh potensi diri mewujudkannya untuk menggugah kesadaran bela negara. Dalam hal ini de Soto memberikan kesadaran potensi negara untuk mengelola sumber daya nasional yang dapat mewujudkan apa yang dikemukakan Rousseau “....... merasa senang dan karenanya selalu memiliki alasan untuk mencintai negara dan pemerintahnya”, tentang kesadaran bela negara.

De Soto adalah ekonom Peru, kandidat hadiah Nobel Ekonomi, penasehat ekonomi Presiden Fujimori yang mengembangkan gagasan untuk menelaah secara kritis misteri kegagalan kapitalisme di Timur dan berjaya di Barat.

Pemahaman Dasar Rousseau Menuju Kesadaran Bela Negara

Sesungguhnyalah dasar konsep Rousseau tentang kontrak sosial menjadi jalan mudah penetapan ukuran tumbuhnya kesadaran bela negara. Kontrak sosial berisi kejelasan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak. Kesadaran bela negara tumbuh jika masing-masing pihak piawai memenuhi kontrak.

Bagi Rousseau aturan sosial adalah hak keramat yang menjadi dasar hak-hak yang lain. Hak semacam itu tidak lahir secara alamiah, tetapi harus ditentukan oleh sebuah kesepakatan atau kontrak. Untuk dapat melakukan kontrak terlebih dahulu harus diperjelas berbagai konsep yang berkaitan dengan kontrak yang akan dilakukan.

Menurut Rousseau keluarga adalah komunitas politik pertama, tanpa saingan dan di dalamnya ada yang menguasai dan dikuasai. Oleh sebab itu keluarga adalah perilaku kontrak sosial terkecil. Masing masing pihak mendapatkan keuntungan dari relasi politik yang berlangsung dalam kontrak itu. Cinta kasih adalah hadiah rasa aman yang diperoleh dari relasi kekuasaan yang berlangsung dalam keluarga.

Namun demikian kekuasaan dan kekuatan bukanlah hak untuk dipatuhi. Dalam kontrak sosial hanya kekuasaan yang legitim saja yang wajib dipatuhi. Konvensilah yang menjadi landasan atas semua otoritas yang ada di antara manusia, karena tidak ada manusia yang secara kodrati berkuasa atas bawahannya dan kekuatan tidak menciptakan hak .

Relasi kontrak sosial adalah relasi penyatuan kekuasaan sekaligus tetap eksis kebebasan yang mengikuti tiap individu. Adanya ambiguitas dalam penyatuan itu mengakibatkan bentuk asosiasi yang unik karena sekaligus sulit secara kodrati. Di dalam asosiasi tersebut orang dapat menyatukan dirinya dengan orang lain, tetapi tetap patuh terhadap dirinya sendiri dan tetap menjadi seorang pribadi yang bebas seperti dia sebelum bergabung dalam asosiasi.

Namun dalam asosiasi itu pula masing-masing dari kita menaruh diri dan seluruh kekuatan di bawah perintah tertinggi dari kehendak umum. Dan dalam kapasitas kita sebagai lembaga yang memiliki ketentuan hukum, kita menerima setiap anggota sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Di sinilah kemudian terbangun konsep kekompakan sosial. Dalam seseorang melakukan penyerahan diri pada komunitas meskipun pada dasarnya berarti tidak menyerahkan diri kepada siapapun, namun tereduksi dengan sendirinya untuk memperoleh kepentingan yang lebih besar.

Pereduksian itu seharusnya menjauhkan diri manusia dari kodratinya yang terlahir bebas, namun secara bersamaan diperoleh hal yang setara dengan reduksi yang terjadi, yakni tambahan kekuatan yang melindungi miliknya. Dengan kesediaannya ini, maka manusia sadar akan kedudukannya sebagai bagian dari pribadi yang lebih besar, yang melahirkan moral  dan rangka kolektif yang dapat memperjuangkan kepentingannya, yakni partai.

Partai adalah pribadi publik karena dibentuk oleh persatuan pribadi-pribadi membentuk kesatuan, identitas, hidup dan keinginan, yang menjadi rangka politik atau republik. Dalam kondisi pasif persatuan itu disebut negara, dalam kondisi aktif dikenal dengan istilah pemerintahan, dan dalam perbandingan dengan kekuatan lain yang serupa disebut dengan kekuasaan. Sebagai satu kesatuan, mereka yang tergabung di dalamnya disebut penduduk, dalam hubungan dengan pemerintahan disebut dengan warga negara, dan dalam hubungan dengan hukum negara disebut masyarakat.

Konsepsi dan relasi di atas menunjukkan bahwa tindakan penyatuan menekankan sebuah hubungan timbal balik yang menguntungkan antara individu dengan publik serta bahwa setiap individu dalam melakukan kontrak bahkan dengan dirinya sendiri sekalipun dia terikat dalam kapasitas ganda: yakni sebagai anggota pemerintahan, seorang individu terikat secara pribadi, dan sebagai warga negara, terikat pada pemerintahan. Namun dari sudut pandang hak sipil, tidak ada seorang pun yang mengikat pada dirinya sendiri, tidak berlaku dalam konteks ini karena ada perbedaan signifikan antara menciptakan kewajiban untuk diri sendiri dan menciptakan kewajiban bagi seseorang terhadap seluruh bagian.

Dengan demikian pada dasarnya setiap individu tetap pribadi yang bebas namun berada dalam pribadi publik. Untuk dapat menghubungkan hal itu harus ada perolehan dari relasi dan kontrak sosial yang telah dilakukannya. Perolehan itu diciptakan dalam pribadi publik negara yang diwujudkan oleh pemerintah, melalui perjuangan agregasi aspirasi dalam partai. Dinamika inilah yang yang menghasilkan relasi timbal balik dari penyerahan pribadi bebas terlahir perilaku cinta negara, cinta bangsa, yang berujung pada kesadaran bela negara.

Bela negara pada dasarnya adalah nation and state building yang menurut Safroedin Bahar menjadi esensi permasalahan yang dihadapi negara-negara baru Pasca Perang Dunia II, dalam wujud merangkai old societies menjadi new state. Bagaimana kontrak sosial yang dapat merubah komunitas antropologis tradisional (old societies), yang mempunyai sejarah dan kebudayaan yang amat tua, menjadi struktur negara modern (new state), sehingga terbangun nation and state building dan warganya sadar bela negara.


Resep Hernando de Soto, Mengimplementasikan Kontrak Sosial Mewujudkan Salah Satu Aspirasi Pribadi Bebas dan Relasi Sadar Bela Negara

Salah satu aspirasi, dipergunakan menjadi pembatas, mengingat banyak aspirasi dari pribadi-pribadi yang bebas baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks ini resep de Soto merupakan salah satu dari banyak resep mengantisipasi ragam aspirasi pribadi yang bebas. Nation and state building sebagai landasan bela negara tidak hanya memerlukan resep de Soto saja, tetapi juga memerlukan rekayasa struktur politik yang didukung adaptasi kultural terencana, baik di antara pribadi yang bebas, yang dalam konteks Safroedin Bahar adalah kalangan elite pendiri negara maupun di kalangan massa yang hidup di “akar rumput”, yang melakukan kontrak sosial.

Resep de Soto menjadi fokus karena menggunakan hierarkhi kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar adalah kebutuhan biologis yang berhubungan langsung dengan nilai dan dinamika ekonomi. Resep de Soto adalah resep ekonomi hasil telaahan terhadap kapitalisme. 

Ketika old societies sudah menjadi new state, kekaguman-kekaguman new state terus berlanjut. Pada awalnya kekaguman itu berada dalam wilayah politik, melalui adopsi struktur politik modern dan demokratis, tetapi budaya dan karakter tetap old societes. Dengan kondisi seperti itu pergeseran terus berlanjut merambah ke sistem ekonomi. Kapitalisme menjadi kekaguman ekonomi para new state.

Dalam pada itu runtuhnya tembok Berlin menandai dorongan pandangan bahwa kapitalisme menjadi satu-satunya jalan untuk menyelenggarakan perekonomian modern. Hampir seluruh negara di dunia menempuh jalan kapitalisme dalam menjalankan perekonomiannya. Tetapi dari penerapan tersebut ternyata hasilnya mengecewakan, terbukti pada dasa warsa terakhir di negara-negara tersebut didera malapetaka ekonomi dengan dibarengi kelaparan kerusuhan dan penjarahan.

Berbagai kegagalan tersebut dijustifikasi karena new state belum siap secara budaya menjalankan kapitalisme. Pandangan inferior ini ditentang keras oleh de Soto. De Soto justru melihat sebaliknya, bahwa warga new state adalah manusia yang gigih berusaha, memiliki bakat, semangat dan kemampuan memperoleh untung dari situasi yang paling sulit sekalipun. Pasar yang menjadi peredaran kapital, adalah lembaga yang sudah sangat tua mereka kenal.  Inti pandangan de Soto adalah tidak ada perbedaan signifikan kinerja manusia new state dan negara Barat.

Menurut de Soto yang membedakan dan menjadi sebab kegagalan kapitalisme di new state adalah ketakmampuan menghasilkan modal (inability to produce capital). Inilah sebenarnya biang keladi kegagalan kapitalisme di new state, dan bukan budaya. Bukankah kapitalisme nyawanya adalah modal.

Berdasarkan penglihatannya itu de Soto melakukan pembuktian. De Soto melakukan riset di sudut-sudut kota dan pelosok-pelosok desa di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin, dan menemukan bahwa mayoritas rakyat miskin sesungguhnya memiliki harta kekayaan (assets) yang diperlukan demi suksesnya kapitalisme. Menurut penelitian de Soto, di negeri paling miskin sekalipun rakyat miskin tetap menabung dan nilai tabungannya besar sekali. Begitu besarnya nilai tabungan, sehingga secara global bantuan luar negeri sejak tahun 1945 hanya 1/40 dari nilai tabungan si miskin secara global pula. Bahkan data masing-masing negara yang diteliti sangat mencengangkan. Di Mesir nilainya 55 kali seluruh investasi asing langsung yang diterima, termasuk Terusan Suez dan Bendungan Aswan, di Haiti yang termiskin di Amerika Latin nilainya 150 kali lebih besar dari seluruh investasi asing yang diterimanya sejak merdeka dari Perancis tahun 1804.

Hitungan itu diperoleh de Soto dengan membongkar belenggu kecacadan yang melingkupi barang atau property seperti: rumah di tanah yang tidak jelas pemiliknya, industri yang tersebar di tempat yang tidak terlihat oleh investor (industri rumahan). Karena wujud property seperti itu tidak dapat tercatat, maka sebagai assets tidak siap dialihkan menjadi modal, konkritnya tidak dapat diperjualbelikan di pasar yang lebih luas dari pada lingkungan si miskin.

Pencatatan dalam dokumen merupakan pertanda proses sosial yang luas dan tidak kasat mata yang menghubungkan semua kekayaan tadi dengan dunia perekonomian. Berdampingan dengan nilai fisik kekayaan itu, dokumen kekayaan ini menciptakan nilai lain yang jauh lebih besar seperti agunan kredit. Perwujudan berupa dokumen itulah yang tidak berhasil dilaksanakan new state, sehingga mengakibatkan harta kekayaan rakyat mereka tetap tinggal dead capital.

Apabila dead capital ini dapat diurai, maka new state tidak perlu lagi berhutang ke negara lain. Negara baru (new state) dapat mandiri dan maju karena tahu, mampu dan mau mengelola dan mengolah potensi dan kekayaannya sendiri. Hal ini dapat terwujud dengan satu syarat. Sebagaimana Parakitri T. Simbolon dalam wawancara imajinernya dengan de Soto mengulas karyanya “The Mistery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and fails Everywhere Else (2000), konsep de Soto yang dipaparkan memang sebatas dataran pemikiran, sementara betapapun juga dibutuhkan atau dipersyaratkan “komitmen yang sungguh-sungguh”.

Terlepas dari berbagai kritik akademis maupun kritik waton suloyo dari berbagai pihak terhadap resep de Soto, nampak di dalamnya semangat kemandirian dan penyadaran potensi diri untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam membangun bangsa. Resep de Soto menjadi salah satu solusi. Sama seperti solusi-solusi yang lain harus diakui peringatan pada Penjelasan UUD 1945 sebelum Amandemen masih sangat relevan. Peringatan tersebut adalah tergantung pada “semangat penyelenggara negara”, yang dalam bahasa manajemen disebut sebagai komitmen. Dalam hal ini komitmen yang sungguh-sungguh dilukiskan dengan lugas oleh Umar bin Khatab “Saya orang pertama yang merasakan lapar kalau rakyat kelaparan dan orang terakhir yang merasakan kenyang kalau mereka kenyang”. Artinya seorang pemimpin harus harus memikirkan rakyat sebelum memikirkan dirinya sendiri.

Dengan strategi permodalan sebagaimana dikemukakan de Soto, dan implementasi seperti yang dilukiskan dan dilaksanakan secara lugas oleh Umar bin Khatab, sangat jelas bagaimana kontrak sosial dijalankan dan mudah sebenarnya membangun kesadaran bela negara.

Epilog

Jean Jacques Rousseau di Perancis, Hernando de Soto di Peru, Umar bin Khatab di Jazirah Arab. Pernahkah mereka kenal dan mengenal satu sama lainnya? Mungkin kita sepakat mereka tidak kenal. Tetapi mungkin juga mereka kenal dan bersahabat atau bahkan bersaudara di kehidupan masa lalu, kata saudara-saudara kita masyarakat Tiong Hoa.

Terlepas dari pertanyaan itu, yang jelas konsep dan sepak terjang mereka dapat terhubungkan. Jean Jacques Rouseou dengan kontrak sosialnya yang menjadi ukuran warga negara untuk berelasi bela negara karena negara dapat memenuhi kontraknya, dapat menggunakan resep Hernando de Soto untuk memenuhi salah satu kontrak ekonominya yang secara cerdas mengungkap dan menggunakan modal tersembunyi, dengan penyelenggara-annya didasari oleh pribadi inspiratif sepak terjang Umar bin Khatab.

Dengan menghubungkan dan menerapkan ketiga konsep dari tiga tokoh tersebut, mudah dan jelas sesungguhnya bagaimana kesadaran bela negara dibangun dan lahir. Bukankah tumbuhnya cinta negara, cinta bangsa yang berujung pada kesadaran bela negara adalah bagian dari bagaimana negara dan bangsa mampu memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh warga negaranya? Tidak hanya sebatas itu, tetapi bagaimana negara memenuhinya juga menjadi dasar lahirnya kesadaran bela negara, karena kesamaan pemahaman cara untuk mencapainya menjadi bagian dari kepuasan warga negara atas layan negara.


Referensi

Bastoni, Hepi Andi, “Belajar dari Dua Umar, Kenyangkan Perut Rakyat”, Jakarta Qalammas,  
                  2006.

Peresthu, Andrea dan Riyanto, Yohanes E., “Soto dari Peru”, dalam Bagus Darmawan (ed), Esai-Esai Nobel Ekonomi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.

Rousseau, Jean Jacques, “Du Contract Social (Perjanjian Sosial)”, penyunting Nino Cicero, Jakarta, Visi Media, 2007.

Simbolon, Parakitri T., “Para Penguasa dan Penasihat Ahli, Bacalah Ini! (Wawancara Imajiner dengan Hernando de Soto)”, dalam Bagus Darmawan (ed), Esai-Esai Nobel Ekonomi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007.

Safroedin Bahar, “Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation-and State-Building di Indonesia”, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=86& Itemid=54