Postingan

MEMAHAMI KONTRAK SOSIAL ROUSSEAU MENUJU KESADARAN BELA NEGARA Sesungguhnyalah dasar konsep Rousseau tentang kontrak sosial menjadi jalan mudah penetapan ukuran tumbuhnya kesadaran bela negara. Kontrak sosial berisi kejelasan kedudukan dan kewajiban masing-masing pihak. Kesadaran bela negara tumbuh jika masing-masing pihak piawai memenuhi kontrak. Bagi Rousseau aturan sosial adalah hak keramat yang menjadi dasar hak-hak yang lain. Hak semacam itu tidak lahir secara alamiah, tetapi harus ditentukan oleh sebuah kesepakatan atau kontrak. Untuk dapat melakukan kontrak terlebih dahulu harus diperjelas berbagai konsep yang berkaitan dengan kontrak yang akan dilakukan. Menurut Rousseau keluarga adalah komunitas politik pertama, tanpa saingan dan di dalamnya ada yang menguasai dan dikuasai. Oleh sebab itu keluarga adalah perilaku kontrak sosial terkecil. Masing masing pihak mendapatkan keuntungan dari relasi politik yang berlangsung dalam kontrak itu. Cinta kasih adalah hadiah ras...
MANDALA PERTAHANAN DAN BELA NEGARA Pada dasarnya globalisasi dapat menjadi peluang  sekaligus dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Menjadi ancaman jika infra struktur ekonomi dan strategi kebudayaan tidak siap menghadapi serbuan modal dan produk budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan menjadi peluang jika terdapat kesiapan sebaliknya. Belum lagi globalisasi kemudian menjadi katalis persaingan kekuatan militer,  terorisme, senjata pemusnah massal, energy and security , kejahatan lintas negara, peredaran dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, bencana alam dan pemanasan global ( global warming ) , persoalan perbatasan wilayah,  gerakan separatis dan konflik  komunal serta distrust terhadap tatanan kehidupan bangsa yang dapat berkembang menjadi entropi .  Mencermati kondisi tersebut, pada dasarnya a ncaman nonmiliter lebih mengemuka dibanding ancaman militer , sehingga karena watak dan sifat ancaman nonmiliter yang lebih ...
Gambar
PEMIKIRAN AWAL MEMBANGUN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PERTAHANAN MEMANTAPKAN FUNGSI PERTAHANAN Oleh : Letkol CAJ K. D. Andaru Nugroho, S.Sos., M.Si.*) Prolog Indonesia adalah negara bahari dengan wilayah laut mencapai 80 % dari seluruh wilayahnya. Rangkaian pulau-pulau yang disebut sebagai Nusantara menunjukkan fakta geografis Indonesia yang dikelilingi laut. Fakta ini tentunya membawa konsekwensi seluruh kebijakan pemerintahan, harus mempertimbangkan kondisi geografis yang khas bahari ini. Langkah-langkah terencana untuk membangun kebijakan pemerintah yang berorientasi bahari harus menjadi agenda awal dan utama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun faktanya hal itu tidak terjadi. Baru pada beberapa tahun terakhir ini hal itu diaksentuasikan dengan lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan. Tidak berbeda dengan kondisi itu, di sektor pertahanan, bangsa ini baru menyadari betapa lemahnya perhatian terhadap strategi pertahanan bahari setelah terj...

Akibat Pemanasan Global

Gambar
http://www.giantfreakinrobot.com/wp-content/uploads/2013/08/causes-of-global-warming.jpg

RUU Keamanan Nasional, Proporsionalitas Kewenangan bukan TNI Come Back

Salah satu keprihatinan yang menjadi alasan penolakan RUU Keamanan Nasional pada umumnya adalah bangkitkembalinya TNI dalam area kekuasaan. Keprihatinan itu nampaknya mengandung ambivanlesi, karena ada fakta kegembiraan dalam diam ketika TNI membantu penanggulangan kerusuhan di Lampung dan menanggulangi teror di Poso beberapa minggu yang lalu. Dalam dua kasus tersebut tidak ada sama sekali isyarat yang bisa membenarkan keprihatinan di atas. Masyarakat sudah sangat sadar bagaimana kebutuhan aktor keamanan yang mampu mengatasi situasi. Tidak berarti dalam dua hot spot itu Polri tidak dapat mengatasi situasi, tetapi memang ancamannya nyata dan diperlukan kesatupaduan untuk dapat mengatasinya. Kompetensi dan proporsional, itulah sesungguhnya kata kunci dari penataan dan pengaturan kewenangan aktor keamanan dalam RUU Keamanan Nasional. RUU Keamanan Nasional mengatur kewenangan seluruh unsur dan komponen kekuatan bangsa disesuaikan dengan tingkat situasinya, apakah pada situasi tert...

STRATEGI PERTAHANAN NIRMILITER MEMBANGUN DAN MEMBINA KEMAMPUAN DAYA TANGKAL NEGARA DAN BANGSA MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER

Oleh: Dr. Ir. Pos M. Hutabarat * ) PENDAHULUAN Sejak Bretton Wood System dirancang pada tahun 1944, tak terbayang momentum Globalisasi sefenomenal runtuhnya tembok Berlin yang merupakan ikon perang dingin, sehingga mengakibatkan segala kemungkinan akan masa depan dunia terbuka. Dari semua opsi kemungkinan itu, dunia menganggap Amerika sebagai kutub kekuatan yang memenangkan perang dingin  akan menjadi negara adhi kuasa dan menjadi polisi dunia.  Dalam perkembangannya, ternyata dunia justru menjadi multipolar. Benar memang Amerika dengan keadhidayaannya mampu menggalang kekuatan untuk menyerang Irak, dan melakukan berbagai upaya untuk menggalang opini terhadap negara yang melawan kepentingan nasionalnya seperti Iran, tetapi justru dengan itu banyak negara yang berpendirian lain melakukan kebijakan berbeda meskipun tidak konfrontatif. Di sisi lain ternyata ada kekuatan-kekuatan diaspora, seperti individu-individu yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi sehi...